Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Teladan Defisit Rasuah Melejit

07/2/2024 05:00

KEGELISAHAN anak bangsa tentang kondisi mutakhir negeri ini semakin menjadi-jadi. Setelah sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi yang dimotori guru besar, kini sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2019 pun turun gunung menyerukan kegelisahan serupa.

Dalam seruan di Gedung KPK lama di Jakarta Selatan, Senin (5/2), mereka menyoroti penyelenggaraan negara yang semakin menjauh dari etika dan hukum. Selain itu, para mantan punggawa antirasuah tersebut meminta pemimpin negara menghindari segala benturan kepentingan, conflict of interest, karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal untuk menuju praktik korupsi.

Mereka juga mendesak pemimpin negara memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus menjadi role model dalam menjalankan sikap dan perilaku antikorupsi. Terkait bantuan sosial, mereka berpendapat tata kelolanya harus tidak mengabaikan prinsip good governance, termasuk tata kelola penyalurannya yang dilakukan menjelang pesta demokrasi.

Apa yang menjadi kegelisahan para sivitas akademika dan para mantan pimpinan lembaga antirasuah adalah kegelisahan bangsa ini. Ketika pengelolaan negara menanggalkan etika dan hukum, maka di situlah berbagai masalah mencuat, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu.

Begitu pun kegelisahan tentang praktik korupsi yang tidak kunjung henti. Ketika KPK menggencarkan operasi tangkap tangan, nyatanya para pencoleng uang negara bukannya semakin berkurang, malah kian garang melakukan korupsi dengan rupa-rupa modus operandi. Regenerasi koruptor seolah terus terjadi.

Kondisi pemberantasan korupsi kian suram ketika KPK yang semula diandalkan publik berdiri di garis depan pemberantasan korupsi, justru ikut menjadi sarang korupsi. Itu terlihat ketika Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri menjadi tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Tak hanya itu, rumah tahanan KPK pun menjadi episentrum pungutan liar yang diduga melibatkan 93 pegawai lembaga tersebut.

Pemerintahan Jokowi jilid kedua babak belur memerangi penjarah uang negara. Padahal, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Akan tetapi, perang melawan korupsi dilakukan secara biasa-biasa saja, bahkan mengalami pelemahan.

Kemunduran pemberantasan korupsi terlihat dari laporan Transparency International Indonesia (TII) yang mencatat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sebesar 34 poin pada 2023. Nilai itu terpantau stagnan dari tahun sebelumnya yang juga sebesar 34 poin. Skor tersebut menunjukkan kembalinya nilai indeks saat awal-awal KPK berdiri sekaligus menempatkan Indonesia di urutan ke-115 dari 180 negara.

Kita sempat punya harapan ketika IPK Indonesia pernah mencapai skor 40 (dari 0-100) pada 2019. Namun, harapan itu padam setelah dalam empat tahun terakhir, angka tersebut tidak naik, bahkan jeblok.

Pemberantasan korupsi mestinya tidak sekadar dengan penegakan hukum yang sekeras-kerasnya, tapi juga lewat jalan terbentuknya ekosistem yang sehat untuk mencegah perilaku korup. Basis dari tumbuhnya ekosistem yang sehat itu ialah tersemainya etika di kalangan penyelenggara negara. Etika yang kuat akan menjaga penyelenggara negara dari perilaku tidak pantas dan merasa malu jika mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Indonesia mengalami darurat korupsi. Presiden Jokowi harus menjadi panglima pemberantasan korupsi di sisa akhir kekuasaannya yang tinggal delapan bulan lagi. Caranya, Jokowi harus menjadi sumber teladan yang menjaga etika dengan kukuh. Dengan cara itulah Jokowi akan dikenang sebagai negarawan, bukan sebagai petugas bansos yang membagi-bagikan langsung bantuan yang mestinya dilakukan aparaturnya.



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik