Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PUTUSAN soal uji materi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden belum juga diketuk palu oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ada pertanyaan besar, ada pula syak wasangka, bahwa bisa jadi ada apa-apanya sehingga masalah yang sebenarnya sederhana, tetapi diselesaikan berlama-lama.
Uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu dimohonkan oleh sejumlah pemohon sejak beberapa bulan silam. Pasal itu mengatur batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun dan diminta untuk diturunkan menjadi 35 tahun. Ada juga pemohon yang memohon MK memberikan batas usia maksimal 70 tahun bagi capres-cawapres.
Tidak perlu genius untuk menilai kenapa tiba-tiba ada permohonan seperti itu. Masyarakat yang IQ-nya biasa-biasa saja pun paham bahwa ada kepentingan politik di baliknya. Ia terkait dengan kontestasi Pilpres 2024, juga tak lepas dari strategi pihak-pihak yang berkontestasi.
Diduga kuat, sangat kuat, permohonan untuk menurunkan batas usia capres-cawapres berkaitan erat dengan keinginan menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Gibran adalah Wali Kota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo. Dengan statusnya itu, dia punya modal besar untuk mendulang suara bagi capres yang didampinginya.
Jika MK mengabulkan penurunan batas minimal usia cawapres menjadi 35 tahun, Gibran bakal memenuhi syarat berkompetisi di pilpres. Pada 1 Oktober 2023 ini, dia genap berusia 36 tahun. Jika itu yang terjadi, makin dalamlah trah Jokowi menancapkan kukunya di tanah kekuasaan.
Dalam kompetisi, segala taktik dan strategi sah dilakukan selama berkesesuaian dengan regulasi. Yang terpenting ialah bagaimana negara memastikan regulasi tak diakal-akali, juga tak dikreasi sesuka hati. Di sinilah peran MK sebagai pengawal konstitusi diuji. Celakanya, dalam hal ini MK terkesan kehilangan integritas dan independensi.
Soal batas usia capres-cawapres adalah wewenang pemerintah dan DPR selaku positive legislator pembuat undang-undang. Ia bersifat open legal policy. Ia bukanlah ranah MK sebagai negative legislator yang hanya boleh membatalkan UU jika bertentangan dengan UUD.
Sesederhana itu sebenarnya. Tidak rumit, tidak perlu adu urat leher untuk beragumentasi. Tapi, di negeri ini, berlaku adagium kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Atau, kalau bisa lama, kenapa harus dipercepat. Dan, pasti, di belakang prinsip sesat itu ada niat jahat.
Di Republik ini hukum tak bisa dipengaruhi pihak lain, tapi itu cuma katanya, konon. Di Republik ini hukum kebal dari intervensi kekuasaan, tapi itu hanya idealnya. Realitasnya, hukum tak jarang berlutut di kaki kaum berpunya dan para penguasa.
Semakin lama MK memutus permohoan uji materi batas usia capres-cawapres, semakin kuat tudingan bahwa mereka sedang larut dalam permainan politik. Semakin kuat pula dugaan publik bahwa mereka tersandera oleh bayang-bayang dari upaya membangun dinasti Jokowi yang belakangan kian gencar dipenetrasi.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved