Headline

Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Fokus

Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.

Karpet Merah Pelancong Tiongkok

19/1/2023 05:00
Karpet Merah Pelancong Tiongkok
Ilustrasi MI(MI/Duta)

INDONESIA benar-benar tancap gas untuk memulihkan perekonomian nasional pascapandemi covid-19. Setelah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pemerintah membuka seluas-luasnya kedatangan warga yang datang dari Tiongkok ke Tanah Air. Padahal, perang melawan pagebluk di ‘Negeri Tirai Bambu’ itu belum selesai, bahkan varian baru covid-19, BF7, sedang menggila. Sebuah varian yang diduga bisa menembus kekebalan tubuh manusia.

Melihat fakta tersebut, tidak mengherankan bila sebanyak 16 negara mengetatkan kedatangan warga dari Tiongkok, yakni mewajibkan mereka menjalani tes PCR. Mereka tak mau kecolongan bila warga dari negeri Xi Jinping itu diberikan karpet merah. Mereka tak ingin negeri mereka tertular infeksi baru penyakit yang telah memorak-porandakan seluruh tatanan baku di seantero jagat itu. Di antara negara yang memberikan pengetatan warga dari Tiongkok ialah Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, India, dan Italia.

Namun, Indonesia percaya diri. Semangat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi menggebu-gebu setelah pencabutan PPKM. Salah satunya ialah menggenjot sektor pariwisata. Hal itu dilakukan setelah pemerintahan Tiongkok mengakhiri karantina untuk kedatangan per 8 Januari sehingga secara efektif membuka kembali perjalanan masuk dan keluar negara untuk pertama kalinya sejak Maret 2020.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan siap menyambut pelancong dari ‘Negeri Panda’. Alasannya, selain pencabutan PPKM, tingkat kekebalan komunitas (herd immunity) sudah 98%. Sandiaga menargetkan kedatangan wisatawan mancanegara dari Tiongkok sebanyak 253 ribu jiwa. Target yang terbilang ambisius pada masa pemulihan ekonomi setelah merebaknya covid-19. Menurut Sandiaga, saat ini sudah ada beberapa permintaan maskapai internasional Tiongkok untuk membuka penerbangan langsung menuju Bali dan Jakarta. Sebaliknya, dia pun mengimbau kepada sejumlah maskapai nasional untuk membuka penerbangan langsung ke Tiongkok.

Pelancong dari Tiongkok memang memberikan kontribusi besar terhadap pariwisata Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah wisman asal Tiongkok dan Hong Kong sebelum pandemi covid-19 menyentuh 2,07 juta pada 2019. Namun, setelah pandemi menerjang, kunjungan turis Tiongkok anjlok hingga 94.924 jiwa selama periode Januari-Oktober 2022.

Meski pemerintah memberikan gaspol untuk pemulihan ekonomi, termasuk pariwisata, kondisi kesehatan masyarakat harus dijaga. Pasalnya, vaksin penguat (booster) masih jauh dari target yang dicanangkan. Data jumlah penduduk Indonesia yang telah mendapatkan vaksin booster per Jumat, 6 Januari 2023, tercatat 68,72 juta dosis. Jumlah itu hanya mencapai 29,29% dari target vaksinasi covid-19 nasional. Sementara itu, target vaksinasi covid-19 nasional sebanyak 234,66 juta dosis.

Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan data covid-19 di Tiongkok tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dengan jumlah pasien, jumlah yang dirawat di rumah sakit, dan angka kematian. Data WHO menyebutkan jumlah pasien covid-19 di Tiongkok yang menjalani rawat inap hingga kematian pada akhir 2022 hingga 1 Januari 2023 terdapat kenaikan hampir 50%. Sebanyak 22.416 kasus rawat inap dalam sepekan hingga 1 Januari 2023 jika dibandingkan dengan 15.161 kasus pada minggu sebelumnya.

Pepatah bijak sedia payung sebelum hujan belum basi. Pepatah dari nenek moyang yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga kewaspadaan sembari mengantisipasi berbagai hal buruk yang akan terjadi, terlebih covid-19 belum benar-benar musnah dari bumi pertiwi.

Kedatangan pelancong dari Tiongkok tetap kita sambut dengan ramah sebagai tuan rumah yang baik. Namun, di sisi lain, kewaspadaan jangan terlindas oleh bejibunnya pundi-pundi pariwisata nasional. Ingat, keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi.



Berita Lainnya
  • Main Hajar Rekening ala PPATK

    01/8/2025 05:00

    ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.

  • Masih Berburu Harun Masiku

    31/7/2025 05:00

    KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.

  • Indonesia Rumah Bersama

    30/7/2025 05:00

    Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.

  • Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa

    29/7/2025 05:00

    KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.

  • Ujian Kekuatan ASEAN

    28/7/2025 05:00

    KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.

  • Atasi Karhutla Butuh Ketegasan

    26/7/2025 05:00

    NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.

  • Jaga Kedaulatan Digital Nasional

    25/7/2025 05:00

    Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.

  • Ini Soal Kesetiaan, Bung

    24/7/2025 05:00

    EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.

  • Koperasi Desa versus Serakahnomics

    23/7/2025 05:00

    SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

  • Laut bukan untuk Menjemput Maut

    22/7/2025 05:00

    MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.

  • Mengkaji Ulang IKN

    21/7/2025 05:00

    MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.

  • Suporter Koruptor

    19/7/2025 05:00

    PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.

  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.