Kemandirian Energi Bersih

KONFLIK Rusia dan Ukraina yang terjadi tepat di akhir pandemi covid-19 dan masih berlangsung hingga kini telah mendesak perekonomian global ke tepi jurang resesi. Sedikitnya 16 negara bahkan su dah tergelincir hingga harus mendapat perawatan Dana Moneter Internasional (IMF).

Banyak negara juga harus bergelut dengan lonjakan harga energi akibat terganggunya pasokan dunia. Namun, Badan Energi Internasional (IEA) justru mengabarkan prediksi yang menggembirakan.  Lembaga tersebut yakin emisi global akan mencapai puncaknya pada 2025.

Itu artinya, pada dekade-dekade berikutnya, dunia bisa mengharapkan emisi yang lebih rendah. Mengapa demikian? Terdesak oleh krisis energi global, sejumlah negara dengan konsumsi energi tinggi berupaya mempercepat transisi ke sumber yang lebih berkelanjutan, yakni energi terbarukan.

Bagaimana dengan Indonesia? Meski di Tanah Air hantaman krisis energi global tidak begitu keras, pemerintah sem pat dipusingkan dengan implementasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Begitu harga BBM naik, berganti masyarakat yang pusing mengatur pengeluaran rumah tangga yang melonjak.

Kondisi itu dipastikan masih akan berulang di kemudian hari bila sektor transportasi masih sangat bergantung pada bahan bakar yang diproduksi dari energi yang bakal habis terpakai. Terlebih, energi yang berasal dari fosil menghasilkan emisi karbon yang memicu kenaikan suhu dan mengubah iklim menjadi lebih tidak bersahabat.

Itu masih diperparah oleh dominasi energi fosil berupa batu bara dan gas dalam pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan. Maka, transisi ke energi terbarukan menjadi keniscayaan pula bagi Indonesia.

Pemerintah menyadari itu. Pada Juli tahun lalu pun Indonesia sudah menetapkan target mencapai kondisi netral karbon pada 2060. Energi terbarukan mesti mencapai paling sedikit 85% dalam bauran pemenuhan kebutuhan energi nasional. Kemudian, 14% dari tenaga nuklir.

Akan tetapi, merealisasikan target tidak semudah menetapkannya. Apalagi, pemerintah juga terkesan setengah-setengah dalam mengupayakannya.

Lihat saja upaya mentransisi energi di sektor transportasi dari BBM ke listrik. Minimnya insentif untuk kendaraan listrik di hulu hingga pengoperasian di jalan raya membuat masyarakat masih enggan beralih.

Semestinya, malah bukan hanya insentif untuk kendaraan listrik, pemerintah juga perlu mengenakan disinsentif untuk kendaraan BBM. 

Penggunaan bus-bus umum listrik sebagai alat transportasi massal juga belum didukung regulasi sehingga membuat pemda danpengusaha gamang.

Di sektor ketenagalistrikan pun demikian. Belum terlihat upaya maksimal dalam memacu pemanfaatan energi terbarukan untuk menggusur dominasi batu bara dan gas.

Padahal, potensinya begitu besar, terutama yang bersumber dari panas bumi dan surya. Bahkan, untuk energi surya, aplikasinya sudah sampai ke skala rumah tangga dengan biaya yang semakin murah. 

Hanya, di sisi regulasi belum cukup mendukung pembangkit listrik. Ketika akhirnya regulasi sudah tersedia, sosialisasi sangat lemah. Akibatnya, masyarakat yang antusias memasang panel surya ketiban sial harus membayar denda puluhan juta rupiah kepada PLN karena di anggap melanggar aturan.

Transisi ke energi berkelanjutan menjadi salah satu agenda prioritas forum kelompok negara-negara G-20. Presidensi G-20 yang dipegang Indonesia tahun ini semestinya menjadi momentum untuk menguatkan realisasi langkah kebijakan menuju target netral karbon.

Pelibatan partisipasi masyarakat dan swasta melalui kepastian regulasi yang kondusif akan lebih memuluskan langkah sekaligus memastikan kemandirian energi.