Headline

Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.

Fokus

Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.

Mengawal Kedaulatan Digital

15/9/2022 05:00
Mengawal Kedaulatan Digital
Ilustrasi MI(MI/Duta)

 

DI era digital hampir semua hal kini terhubung ke internet. Aktivitas manusia pun mesti mondar-mandir antara dunia nyata dan dunia maya. Dari kegiatan belajar, memasak, hingga berbelanja. Namun, satu hal yang kurang disadari dalam proses itu ialah melindungi dan mengamankan aset siber, terutama data-data penting. Sebab, apa pun yang terhubung ke internet rentan terhadap berbagai predator, entah itu hacker profesional, aparatus negara/bangsa lain, ataupun mahasiswa yang baru belajar caranya meretas.

Kini, pemerintah tengah disibukkan ulah hacker dengan akun Bjorka. Ia telah meretas sejumlah data milik pejabat dan institusi pemerintah, seperti surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi serta miliaran data pribadi registrasi data SIM card yang disebut milik Kominfo. Ulah hacker ini tidak bisa dianggap remeh. Data itu penting dan bisa diolah menjadi apa saja, entah membaca demografi, kebiasaan/perilaku masyarakat, ataupun untuk memetakan pasar demi kepentingan ekonomi. Kita kini hidup di era siber. Siapa menguasai data, dialah yang akan menguasai dunia.

Oleh karena itu, ketimbang saling lempar tanggung jawab, lebih baik pemerintah sigap membenahi sistem keamanan digital (cyber security). Apalagi, menurut Global Data Breach Stats triwulan III-2022, negeri ini menempati peringkat ketiga sebagai negara paling banyak mengalami pembobolan data setelah Rusia dan Prancis. Kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjaga pertahanan data kita semestinya dioptimalkan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Keberadaan institusi ini penting karena merekalah yang memang bertugas mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional.

Masalah cyber security merupakan persoalan global. Tidak heran jika setiap negara kini mempersenjatai pertahanan digitalnya. Hal ini untuk menghindari para penyusup, entah dengan didasari motif sekadar membuat kekacauan, kepentingan politik, ataupun ekonomi. Di dunia yang kini nyaris tanpa sekat, pelakunya pun bisa dari mana dan siapa saja. Untuk mencegahnya, itu juga menjadi tugas kita bersama.

Oleh karena itu, selain membenahi sistem pertahanan, hal tak kalah penting lainnya ialah meningkatkan literasi digital di masyarakat. Akses kepemilikan gawai yang begitu mudah, belum diimbangi dengan pemahaman cara penggunaan dan pemanfaatannya. Tidak jarang, orang dengan begitu mudahnya membagikan/mengunggah data ke media sosial, seperti KTP maupun SIM. Padahal, itu data-data pribadi yang menyimpan identitas penting. Apa gunanya proteksi jika kesadaran ini belum tumbuh di masyarakat?

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah regulasi. RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang digagas sejak beberapa tahun lalu hingga kini belum juga rampung. Jika betul ingin melindungi kedaulatan digital, RUU ini perlu dirumuskan secara serius dengan melibatkan publik. Sosialisasikan seterang-terangnya kepada masyarakat agar tidak timbul sikap curiga kepada pemerintah mengenai aturan ini. Kedaulatan negara, termasuk di dunia digital ialah segalanya. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menjaganya.



Berita Lainnya
  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.

  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.