Mereformasi Imigrasi

PRESIDEN Joko Widodo kembali menyoal pelayanan publik yang dilakukan jajarannya. Kali ini, giliran kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi yang dia 'tampar' karena dinilai masih gemar berprinsip sesat kalau bisa dipersulit kenapa mesti dibikin mudah.

Ada sejumlah poin yang diungkapkan Presiden. Pertama, dia mengaku malu karena terus mendapat keluhan terkait dengan sulitnya mengurus visa. Kedua, dia juga malu karena pengurusan kartu izin tinggal terbatas (kitas) berbelit bin sulit.

Saking malunya Presiden, dia sampai membahas persoalan itu secara khusus di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (9/9). Di atas semua itu pula, dia memerintahkan agar Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk berubah. Presiden bahkan mengancam akan mengganti dirjen sampai bawahan jika tak mampu melakukan perbaikan di imigrasi.

Presiden membeberkan setiap masalah ke publik tentu tidak asal-asalan. Dia pasti serius, sangat serius. Dia tentu tidak sedang bercanda, tetapi berpijak pada data dan fakta.

Jika orang nomor satu di negeri ini sampai mengeluarkan ultimatum untuk mencopot pejabat di sebuah institusi, berarti persoalan sudah kelewatan. Terlalu naif kiranya kalau masalah yang ada masih biasa-biasa saja, tetapi Presiden melontarkan ancaman pemecatan.

Presiden menyebut mengurus visa on arrival dan kitas masih sulit setelah mendapat banyak keluhan. Bukan hanya satu-dua pengusaha asing yang mengeluh.

Bisa dipastikan pula, mereka mengadu ke Presiden apa adanya, tidak mengada-ada. Mustahil kiranya para investor itu memutarbalikkan fakta bahwa pelayanan di Imigrasi sebenarnya bagus, tetapi dikatakan buruk ke Jokowi. Tujuan mereka ke negeri ini hanya satu, yakni berinvestasi, berdagang, tidak ada yang lain. Keinginan mereka pun sederhana, yakni mendapatkan kemudahan, tidak dipersulit.

Jika yang mengeluh banyak, artinya masalah itu muncul bukan karena sekadar buruknya kinerja satu-dua pegawai Imigrasi. Kesulitan investor seperti yang dikeluhkan kepada Presiden bukan pula semata ulah tercela oknum, melainkan lantaran ketidakberesan secara sistemis.

Presiden Jokowi berulang kali menegaskan pentingnya pelayanan yang cepat, sederhana, tidak berbelit-belit. Dia sudah lama menggencarkan upaya deregulasi dan debirokratisasi demi meningkatkan daya saing, demi memberikan daya pikat lebih hebat kepada investor asing. Kalau faktanya masih ada lembaga yang masih suka mempersulit urusan, wajar, sangat wajar jika dia geram.

Pada konteks itu, tepat kiranya instruksi Jokowi agar ada perubahan di Imigrasi. Tak salah pula dia mengancam untuk memecat tak hanya pimpinan, tapi juga para bawahan. Kalau seluruh bagian ikan memang sudah busuk, tidak hanya kepala, semua harus dipotong.

Namun, harus dikatakan, masalah di Imigrasi tak lepas dari lingkungan kabinet sendiri. Perlu dicatat, sudah setahun Imigrasi hanya dipimpin pelaksana tugas dirjen yang tentu punya keterbatasan kewenangan sejak ditinggalkan Jhoni Ginting pada 20 Juli 2021 yang masuk masa pensiun. Dirjen definitif masih dicari lewat lelang, yang anehnya butuh waktu begitu lama.

Harus kita katakan pula, persoalan di Imigrasi, khususnya soal kitas, tak lepas dari institusi lain. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan juga punya andil di sana. Kalau sistem dan koordinasi di antara mereka masih buruk, sudah pasti pemberian kitas butuh waktu lama, berbelit-belit, dan berbiaya mahal.

Apa pun, kemarahan Jokowi mutlak dijadikan pelecut bagi Imigrasi untuk memperbaiki diri. Mengangkat dirjen definitif yang memiliki kewenangan lebih besar dan lebih jelas mesti secepatnya dilakukan, mereformasi Imigrasi menjadi kemestian kemudian.

Imigrasi ialah penjaga pintu depan negara. Sudah seharusnya mereka menyambut tamu, apalagi investor, dengan ramah.