HUKUM antara lain berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara memiliki seperangkat aturan dan perundangan untuk mengatur kehidupan warganya. Namun, itu pun belum cukup. Perlu ada aparatus pengawas sekaligus penegak hukumnya. Tugas itulah yang antara lain dibebankan kepada para hakim, jaksa, serta polisi. Tugas mulia itu dibebankan ke pundak mereka.
Namun, dalam pelaksanaannya, sudah 77 tahun negara ini berdiri, hal itu masih jauh panggang dari api. Masih maraknya korupsi dan tindakan kriminal mencerminkan hukum belum ditaati sepenuhnya. Ironisnya, aparat yang seharusnya menegakkan hukum terkadang malah ikut menginjak-injaknya. Contoh paling anyar ialah kasus polisi tembak polisi yang penuh rekayasa. Bayangkan, puluhan polisi dari yang pangkatnya rendah hingga tinggi, diduga ikut terlibat dalam sandiwara rekayasa ini.
Kita pun kiranya bisa memaklumi jika pada pidato kenegaraannya, Selasa (16/8), Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Kendati tidak menyinggung secara spesifik kasus tertentu, apa yang disampaikan Presiden dapat menjadi alarm bagi siapa pun agar tidak mempermainkan hukum.
Jokowi menyebut keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik ialah kunci. Rasa aman serta rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Ia juga meminta Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak dan bekerja dalam memberantas korupsi.
Persoalan rasuah memang merupakan salah satu penyakit utama yang menggerogoti negeri ini. Itu hampir terjadi di segala bidang dan tingkatan. Data lembaga Transparasi Internasional menyebut indeks persepsi korupsi Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara. Skornya hanya meningkat satu poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu artinya, kita memang perlu bekerja lebih keras lagi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK melakukan bersih-bersih. Apalagi, mereka merupakan ujung tombak. Jangan biarkan para mafia atau makelar kasus bergentayangan di intitusi-institusi tersebut karena itu akan merusak upaya penegakan hukum.
Langkah penegakan hukum amatlah penting karena faktanya ia memang belum mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, baik kriminal maupun korupsi. Lebih mengkhawatirkan lagi, aparat yang seharusnya menegakkan hukum malah terlibat kasus kriminal dan korupsi.
Dalam kasus polisi tembak polisi, misalnya, aparat bahkan ikut menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice). Indonesia membutuhkan aparat penegak hukum bersih karena untuk menyapu lantai yang kotor tidak mungkin dengan sapu yang dekil.
Oleh karena itu, pembersihan di lingkup internal lembaga penegak hukum menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu meningkat. Bagaimana mereka mau mematuhi hukum jika aparatnya malah ikut-ikutan melanggar? Tanpa tegaknya rule of law jangan harap kesejahteran dan keadilan yang dicita-citakan para pendiri bangsa di awal kemerdekaan dapat terwujud.
Sudah saatnya negeri ini bebas dari aparat korup. Jangan biarkan institusi penegak hukum malah menjadi sarang mafia. Kita butuh para pendekar penegak hukum yang betul-betul steril dari segala persoalan hukum. Hukum harus menjadi aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Itulah hakikat negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan.
Kita berharap, sungguh berharap, mereka yang menjadi aparat penegak hukum ialah orang-orang yang punya integritas, kompetensi, jiwa kepemimpinan, dan kematangan. Kita tidak ingin di dalam lembaga yang berkhidmat mewujudkan rule of law, diisi oleh mereka yang sok jagoan dan mengoyak-ngoyak hukum. Pembenahan ini mungkin harus terus dilakukan sejak masa seleksi hingga jenjang-jejang berikutnya. Jangan pernah lelah untuk membersihkan sapu yang kotor karena ia mungkin telah ikut tercemar debu yang dibersihkannya.
