Headline

Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Membersihkan Sapu Kotor

18/8/2022 05:00
Membersihkan Sapu Kotor
Ilustrasi MI(MI/Duta)

 

HUKUM antara lain berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara memiliki seperangkat aturan dan perundangan untuk mengatur kehidupan warganya. Namun, itu pun belum cukup. Perlu ada aparatus pengawas sekaligus penegak hukumnya. Tugas itulah yang antara lain dibebankan kepada para hakim, jaksa, serta polisi. Tugas mulia itu dibebankan ke pundak mereka.

Namun, dalam pelaksanaannya, sudah 77 tahun negara ini berdiri, hal itu masih jauh panggang dari api. Masih maraknya korupsi dan tindakan kriminal mencerminkan hukum belum ditaati sepenuhnya. Ironisnya, aparat yang seharusnya menegakkan hukum terkadang malah ikut menginjak-injaknya. Contoh paling anyar ialah kasus polisi tembak polisi yang penuh rekayasa. Bayangkan, puluhan polisi dari yang pangkatnya rendah hingga tinggi, diduga ikut terlibat dalam sandiwara rekayasa ini.

Kita pun kiranya bisa memaklumi jika pada pidato kenegaraannya, Selasa (16/8), Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Kendati tidak menyinggung secara spesifik kasus tertentu, apa yang disampaikan Presiden dapat menjadi alarm bagi siapa pun agar tidak mempermainkan hukum.

Jokowi menyebut keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik ialah kunci. Rasa aman serta rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Ia juga meminta Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak dan bekerja dalam memberantas korupsi.

Persoalan rasuah memang merupakan salah satu penyakit utama yang menggerogoti negeri ini. Itu hampir terjadi di segala bidang dan tingkatan. Data lembaga Transparasi Internasional menyebut indeks persepsi korupsi Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara. Skornya hanya meningkat satu poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu artinya, kita memang perlu bekerja lebih keras lagi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK melakukan bersih-bersih. Apalagi, mereka merupakan ujung tombak. Jangan biarkan para mafia atau makelar kasus bergentayangan di intitusi-institusi tersebut karena itu akan merusak upaya penegakan hukum.

Langkah penegakan hukum amatlah penting karena faktanya ia memang belum mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, baik kriminal maupun korupsi. Lebih mengkhawatirkan lagi, aparat yang seharusnya menegakkan hukum malah terlibat kasus kriminal dan korupsi.

Dalam kasus polisi tembak polisi, misalnya, aparat bahkan ikut menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice). Indonesia membutuhkan aparat penegak hukum bersih karena untuk menyapu lantai yang kotor tidak mungkin dengan sapu yang dekil.

Oleh karena itu, pembersihan di lingkup internal lembaga penegak hukum menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu meningkat. Bagaimana mereka mau mematuhi hukum jika aparatnya malah ikut-ikutan melanggar? Tanpa tegaknya rule of law jangan harap kesejahteran dan keadilan yang dicita-citakan para pendiri bangsa di awal kemerdekaan dapat terwujud.

Sudah saatnya negeri ini bebas dari aparat korup. Jangan biarkan institusi penegak hukum malah menjadi sarang mafia. Kita butuh para pendekar penegak hukum yang betul-betul steril dari segala persoalan hukum. Hukum harus menjadi aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Itulah hakikat negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan.

Kita berharap, sungguh berharap, mereka yang menjadi aparat penegak hukum ialah orang-orang yang punya integritas, kompetensi, jiwa kepemimpinan, dan kematangan. Kita tidak ingin di dalam lembaga yang berkhidmat mewujudkan rule of law, diisi oleh mereka yang sok jagoan dan mengoyak-ngoyak hukum. Pembenahan ini mungkin harus terus dilakukan sejak masa seleksi hingga jenjang-jejang berikutnya. Jangan pernah lelah untuk membersihkan sapu yang kotor karena ia mungkin telah ikut tercemar debu yang dibersihkannya.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.