Memastikan Partai Taati Ketentuan

TAHAPAN Pemilu 2024 terus bergerak maju. Kemarin hingga 14 Agustus, partai politik diberi kesempatan mendaftarkan diri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mulai bekerja melakukan seleksi.

KPU memang memberikan cukup waktu 14 hari untuk pendaftaran. Namun, sembilan partai tak mau menunda-nunda. Mereka bergerak cepat mendatangi KPU di hari pertama untuk dicatat sebagai kontestan pesta demokrasi. Mereka antara lain partai pemilik kursi di DPR semisal PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, dan PKS.

Ada pula partai yang tak lolos parliamentary threshold dan partai anyar, seperti Partai Bulan Bintang, Perindo, Partai Reformasi, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, serta Partai Pandai.

Mendaftarkan diri di hari pertama kiranya patut diapresiasi. Langkah itu setidaknya merupakan bentuk keyakinan bahwa mereka telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai partai. Keyakinan itu amatlah kentara dalam diri partai-partai lama penghuni gedung DPR.

Bukan berlebihan jika PDIP, NasDem, dan PKS menegaskan telah memenuhi persyaratan yang digariskan undang-undang. Bukan hal yang mengada-ada pula, misalnya, Partai NasDem menyatakan telah memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan di kepengurusan tidak hanya di pusat, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Bagi partai yang tak punya kursi di parlemen, terlebih partai anyar, mendaftarkan diri di hari pertama pun penting. Itulah antisipasi yang apik jika nantinya ada kekurangan dokumen sehingga punya lebih banyak waktu untuk melengkapi.

Kiranya partai-partai lain tak perlu menunggu hari-hari terakhir pendaftaran. Mendaftarkan diri di awal akan jauh lebih baik. Kalau bisa cepat, kenapa harus berlambat-lambat? Lebih cepat mendaftar menunjukkan pula kesiapan dan keseriusan mereka untuk berkompetisi.

Dengan dibukanya pendaftaran partai politik berarti dibuka pula rangkaian pekerjaan buat KPU. Sehari setelah pendaftaran partai calon peserta Pemilu 2024 diterima, mereka sudah harus melakukan verifikasi administrasi. Pekerjaan itu berlangsung hingga 11 September 2022, ditambah verifikasi administrasi perbaikan pada 29 September-12 Oktober 2022.

Pekerjaan setelah itu ialah verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan mulai 15 Oktober sampai 4 November 2022. Jika ada perbaikan, tugas KPU bertambah dengan verifikasi susulan pada 24 November-7 Desember 2022. Ia mesti dilewati hingga akhirnya partai peserta pemilu ditetapkan pada 14 Desember 2022.

Syarat partai untuk menjadi peserta Pemilu 2024 memang tak berubah ketimbang sebelumnya. Sebut saja, mereka harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Partai juga mesti memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi, di 75% kabupaten/kota, dan di 50% kecamatan. Belum lagi soal keterwakilan perempuan di kepengurusan.

Namun, melakukan verifikasi bukanlah pekerjaan gampang. Perlu keseriusan dan kecermatan luar biasa untuk menentukan partai memenuhi syarat atau tidak. Akuntabilitas ialah keharusan. Jangan sampai ada tawar-menawar persyaratan.

Sikap tegas mesti dikedepankan KPU baik dalam verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 55 Tahun 2020, verifikasi faktual hanya wajib untuk partai yang tidak lolos parliamentary threshold dan partai baru. Tujuannya jelas, yakni demi memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi persyaratan bukan hanya secara administrasi, melainkan juga fakta di lapangan.

KPU tak boleh berkompromi sedikit pun dengan partai politik. Untuk mendapatkan kontestan yang berkualitas dalam pemilu nanti, pastikan mereka patuh pada ketentuan sejak dini.