PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya kepada Myanmar yang telah mengeksekusi mati empat orang lawan politik junta militer yang berkuasa sejak kudeta Februari tahun lalu. Hukuman itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Keempat orang itu terdiri atas satu mantan legislator, seorang aktivis demokrasi, dan dua pejuang antijunta militer. Pemerintah Myanmar berdalih mereka telah melakukan serangkaian serangan kekerasan dan aksi terorisme.
Dalam kecaman yang disampaikan di sela pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Jepang, Rabu (27/7), Jokowi menilai Myanmar tidak berkomitmen melaksanakan lima butir konsensus yang telah disepakati di ASEAN mengenai situasi Myanmar.
Butir-butir konsensus itu, pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat.
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Dan, kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Eksekusi mati terhadap keempat orang berhaluan politik yang berseberangan dengan penguasa itu diungkap pemerintah Myanmar pada Senin awal pekan ini. Kecaman Presiden Jokowi baru disampaikan dua hari kemudian. Itu bukan tanpa makna. Jokowi menyiratkan pesan untuk agenda pertemuan regional ASEAN yang semakin dekat. ASEAN mesti mengambil sikap yang lebih tegas.
Menurut jadwal, pekan depan para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara ASEAN dan 10 negara mitra dialog. Forum regional ASEAN yang akan digelar di Phnom Penh, Kamboja, itu merupakan kesempatan untuk mendesak Myanmar menghentikan kekerasan.
Selama satu setengah tahun sejak terjadinya kudeta militer Myanmar, aksi kekerasan berlatar belakang politik telah menewaskan ratusan warga. Bahkan, angkanya disebut-sebut melampaui seribu jiwa.
Eksekusi mati terhadap empat lawan politik melengkapi kekejaman junta militer yang dikomandoi Jenderal Min Aung Hlaing. Kekerasan pun terus berlanjut dengan aksi balas dendam pejuang prodemokrasi atas eksekusi tersebut. Puluhan orang tewas.
Dalam merespons situasi di Myanmar, ASEAN yang tahun ini diketuai Perdana Menteri Kamboja Hun Sen masih tampak gamang. Hal itu tidak lepas dari kebijakan ASEAN yang menolak mencampuri urusan politik dalam negeri sesama anggota.
Akan tetapi, yang terjadi di Myanmar bukan lagi sebatas urusan politik, melainkan sudah mengarah ke kejahatan kemanusiaan. Myanmar tampak tidak memiliki iktikad untuk menempuh jalan damai.
Indonesia pun tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia mendorong sikap tegas hingga terlontar teguran keras terhadap Myanmar dari Ketua ASEAN Hun Sen pasca-eksekusi mati.
Bukan itu saja. Menlu Retno Marsudi meminta ada agenda khusus membahas permasalahan situasi di Myanmar dalam pertemuan ASEAN sepekan mendatang.
Melihat sikap pemerintah Myanmar yang terkesan enteng mengabaikan konsensus ASEAN, teguran keras tampaknya juga belum cukup. ASEAN perlu mempertimbangkan untuk membekukan keanggotaan Myanmar. Berikutnya, menyorongkan syarat-syarat keras yang harus dipatuhi Myanmar bila ingin keanggotaannya dipulihkan.
