Memutus Siklus Kekerasan di Papua

18/7/2022 05:00
Memutus Siklus Kekerasan di Papua
Ilustrasi MI(MI/Duta)

 

KELOMPOK kriminal bersenjata (KKB) di Papua kembali mempertontonkan perbuatan amat biadab. KKB menyerang warga sipil di Kabupaten Nduga dan menyebabkan 10 orang tewas serta dua lainnya luka-luka.

Perbuatan para pelaku pada Sabtu (16/7) itu merupakan kejahatan luar biasa. Tragedi keji itu harus diusut tuntas untuk penegakan hukum. Para pelaku secepatnya ditangkap dan diseret ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal.

Hanya penegakan hukum yang menjerakan dapat menghentikan tabiat biadab KKB. Kiranya aparat penegak hukum bergerak cepat dan tepat dengan melakukan tindakan terukur untuk menangkap mereka yang pantas dicap sebagai teroris.

Aparat penegak hukum mesti memperlihatkan kemauan yang kuat, sangat kuat, untuk menghentikan kejahatan KKB yang terus berulang. Sepanjang tahun ini hingga 16 Juli 2022, telah terjadi 45 serangan oleh KKB di berbagai daerah di Papua.

Serangan itu mengakibatkan jatuhnya korban, baik dari warga sipil, aparat, maupun KKB. Tercatat, ada 26 warga sipil meninggal dan 26 orang terluka. Dari TNI, 7 prajurit tewas dan 12 orang terluka. Begitu pula dari Polri, terdapat 1 personel tewas dan 2 orang terluka. Sementara itu, dari pihak KKB, korban tewas mencapai tiga orang.

 

Provokasi yang dilakukan KKB jangan sampai menggoda pemerintah pusat untuk mengubah pendekatan terhadap Papua. Pemerintah sudah mengubah pendekatan tempur dengan pendekatan teritorial. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus dalam Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sudah banyak yang dilakukan pemerintah pusat untuk membangun Papua. Sejak 2002, otonomi khusus diberikan untuk daerah itu. Kebijakan tersebut membuat triliunan rupiah dikirim ke Papua. Warga provinsi itu berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan hak dasarnya.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sudah direvisi pada 2021. Pemerintah dan DPR baru saja menyetujui pembentukan tiga provinsi baru di Papua. Kebijakan di bidang legislasi itu dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat dan martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga belasan kali mengunjungi Papua hanya untuk memastikan pembangunan jalan Trans-Papua dan kebijakan penyediaan bahan bakar minyak satu harga.

Jika pemerintah pusat sudah banyak memberi untuk Papua akan tetapi kekerasan masih saja terawat dengan baik di tengah masyarakat, pasti ada yang sangat mendesak untuk dibenahi. Perlu dicarikan langkah terobosan untuk menghentikan siklus kekerasan di Papua.

Sudah tiba waktunya pemerintah pusat mendengarkan dengan sungguh-sungguh keinginan masyarakat Papua. Karena itu, dialog perlu dilakukan secara jujur dan lebih luas dengan warga Papua, termasuk generasi mudanya.

Kiranya dialog damai dijadikan sebagai strategi utama penyelesaian siklus kekerasan sekaligus pembuka jalan untuk isu-isu lain, seperti ketidakadilan dan diskriminasi. Lewat dialog itu pula bisa diseimbangkan pendekatan kesejahteraan dengan pemenuhan hak sipil masyarakat setempat.

Semua upaya mesti dilakukan untuk menghilangkan trauma warga Papua terhadap kekerasan. Mereka menjadi korban sekaligus saksi hidup siklus kekerasan tanpa ada ujung yang terus memakan korban jiwa.



Berita Lainnya
  • Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa

    29/7/2025 05:00

    KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.

  • Ujian Kekuatan ASEAN

    28/7/2025 05:00

    KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.

  • Atasi Karhutla Butuh Ketegasan

    26/7/2025 05:00

    NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.

  • Jaga Kedaulatan Digital Nasional

    25/7/2025 05:00

    Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.

  • Ini Soal Kesetiaan, Bung

    24/7/2025 05:00

    EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.

  • Koperasi Desa versus Serakahnomics

    23/7/2025 05:00

    SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

  • Laut bukan untuk Menjemput Maut

    22/7/2025 05:00

    MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.

  • Mengkaji Ulang IKN

    21/7/2025 05:00

    MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.

  • Suporter Koruptor

    19/7/2025 05:00

    PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.

  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.

  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.