Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KONSTITUSI memang memberikan monopoli penuh kepada partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, keterpilihan pasangan calon yang diusulkan parpol itu sepenuhnya bergantung pada pilihan rakyat saat pemilu.
Pemilu 2024 masih dua tahun lagi. Ada sebagian parpol yang tergesa-gesa bermanuver dengan membentuk koalisi. Manuver itu bisa dianggap biasa-biasa saja dalam demokrasi, tetapi bisa juga dianggap sebagai carmuk alias cari muka karena tidak ada nama capres yang diusung koalisi tersebut.
Hal yang luar biasa ialah relawan Pro-Jokowi (Projo) bertanya kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan capres yang direstuinya. Dengan demikian, diakui atau tidak, sesungguhnya Jokowi masih mempunyai peran yang signifikan dalam menentukan keterpilihan capres pada Pemilu 2024.
Menarik untuk ditunggu apakah calon yang direstui Jokowi itu juga akan diusung partainya. Disebut menarik karena Jokowi tidak berada dalam jabatan struktural partai, ia hanya disebut sebagai petugas partai. Pada sisi lain, peran relawan dalam mendukung capres sudah terbukti ampuh dalam pilpres-pilpres sebelumnya.
Jawaban Jokowi yang disampaikan dalam Rakernas V Projo di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5), amat bijak. Jokowi meminta para relawannya bersabar menunggu keputusan siapa yang akan dia pilih sebagai capres.
“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu,” kata Jokowi. Rakernas itu juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Permintaan Jokowi untuk tidak tergesa-gesa mendukung capres memperlihatkan adanya agenda prioritas yang perlu diselesaikan saat ini. Kata Presiden, ketidakpastian global sebagai imbas dari pandemi covid-19 yang disusul invasi Rusia ke Ukraina memunculkan ujian berat bagi semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.
Dampak ketidakpastian itu antara lain harga-harga barang meningkat, pertumbuhan ekonomi tersendat, hingga anggaran negara terkuras untuk menghadapi ketidakpastian tersebut.
Tepat kiranya ajakan Presiden agar semua pihak fokus membantu pemerintah mengatasi problem-problem tersebut, sekaligus menyiapkan langkah antisipasi jika kondisi global kian buruk. Fokus itu diharapkan menjadikan semua pihak tidak tergesa-gesa untuk berurusan dengan kontestasi pada Pemilu 2024.
Dinamika politik saat ini masih terlalu cair karena belum ada satu pun partai politik yang memastikan siapa calon yang akan mereka usung. Apalagi, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, tidak banyak pemimpin partai yang memiliki elektabilitas tinggi untuk berkontestasi pada Pemilu 2024.
Karena itulah, pihak-pihak yang ingin bertarung pada 2024, termasuk sejumlah menteri dan kepala daerah, sudah terlihat intens menggalang dukungan publik.
Amat disayangkan bahwa para pejabat publik itu memanfaatkan jabatan mereka untuk menggalang dukungan sampai ke pelosok negeri. Jika itu yang terjadi, dikhawatirkan mereka tidak lagi fokus menjalankan tugas masing-masing.
Peringatan Presiden Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna pada 9 Mei hendaknya menjadi perhatian. Saat itu Presiden minta para jajarannya untuk tetap fokus bekerja pada tugas masing-masing meskipun tahapan Pemilu 2024 sudah akan dimulai pada pertengahan tahun ini.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved