Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI tentang kepuasan publik terhadap pemimpin pada hakikatnya ialah sebuah pengingat. Jika hasilnya menyatakan tingkat kepuasan publik tinggi, itu bukanlah sesuatu yang mesti dirayakan, melainkan dijadikan pijakan untuk bekerja lebih baik lagi. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi, artinya pemimpin mendapat kepercayaan besar dari publik dan itu adalah modal yang sangat positif untuk bergerak maju.
Sebaliknya, bila tingkat kepuasannya rendah, tak perlu pula diratapi secara besar-besaran. Akan tetapi, dijadikan peringatan bahwa masih banyak kekurangan dan hambatan yang harus cepat diperbaiki dan dicarikan solusi. Bahkan, ketimbang mengglorifikasi kepuasan publik, akan jauh lebih bijak jika pemimpin menitikberatkan perhatian pada poin-poin yang menjadi sumber ketidakpuasan publik itu.
Maka, bukan menjadi sebuah persoalan ketika ada dua survei tentang kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dalam selang waktu berdekatan yang memunculkan hasil berbeda. Sah-sah saja kalau satu lembaga bilang kepuasan publik turun, sedangkan lembaga lain menyatakan naik. Tidak ada yang perlu dipertentangkan karena apa pun hasilnya layak dijadikan bahan evaluasi.
Survei pertama dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan awal Mei 2022. Hasilnya, mereka mencatat kepuasan publik terhadap Jokowi menurun 13,9% sejak akhir 2021. Total 'hanya' 58,1% responden yang menyatakan puas dan cukup puas.
Penurunan kepuasan publik itu ditengarai berkaitan dengan kinerja di bidang perekonomian. Terutama dipicu oleh 'kegagalan' pemerintah mengendalikan harga bahan-bahan pokok sejak akhir tahun lalu. Kisruh terkait tingginya harga minyak goreng, misalnya, sampai kemarin bahkan masih memunculkan drama-drama pengungkapan perkara dan bongkar pasang kebijakan yang membingungkan.
Namun, hasil sebaliknya diperlihatkan oleh survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan 10-12 Mei. SMRC mencatat 76,7% responden menyatakan puas dengan kinerja Jokowi saat ini. Angka tersebut naik 11,2% dari survei yang dilakukan sebulan sebelumnya.
Menurut SMRC, peningkatan kepuasan terhadap Jokowi tersebut seiring dengan kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2022. Dalam survei itu, mudik menjadi salah satu tema yang ditanyakan, dan hasilnya 76% responden merasa puas dengan kerja pemerintah.
Selain itu, kepuasan tinggi terhadap Jokowi juga terbangun dari kinerja pemerintah yang dinilai apik dalam penanganan pandemi covid-19. Survei SMRC itu mencatat 74,6% responden puas dengan kerja Jokowi mengatasi covid-19. Terakhir, kebijakan baru pemerintah yang mulai melonggarkan pemakaian masker di area terbuka juga merupakan buah dari keberhasilan penanggulangan covid-19.
Sekali lagi, survei kepuasan publik dengan segala hasilnya pada dasarnya ialah pengingat. Dari dua survei tersebut, Jokowi dan seluruh jajarannya diingatkan bahwa meskipun mereka mendapat poin bagus dalam penanganan masalah kesehatan dan pelaksanaan mudik, masih ada pekerjaan rumah amat berat di bidang ekonomi yang mesti diselesaikan.
Dua survei dengan hasil yang berbeda itu juga bagus untuk mencegah pemerintah bereuforia dan berpuas diri. Kepuasan publik sejatinya adalah akar dari tumbuhnya kepercayaan. Nah, cara paling ampuh membayar kepercayaan tersebut ialah dengan segera membereskan masalah-masalah yang masih menjadi sumber ketidakpuasan.
Waktunya tidak banyak karena praktis tak sampai dua tahun lagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini akan berjalan efektif. Fokus harus menjadi kata kunci. Itu tidak hanya berlaku buat Presiden Jokowi, tapi juga buat seluruh pembantu dan jajarannya hingga daerah agar juga fokus menjalankan kebijakan Presiden. Demi merawat kepuasan publik, Jokowi mesti tegas mengarahkan gerbongnya agar tak jalan sendiri-sendiri.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.
PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.
RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved