Headline

Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.

Fokus Merawat Kepuasan Publik

20/5/2022 05:00
Fokus Merawat Kepuasan Publik
(MI/Duta)

 

SURVEI tentang kepuasan publik terhadap pemimpin pada hakikatnya ialah sebuah pengingat. Jika hasilnya menyatakan tingkat kepuasan publik tinggi, itu bukanlah sesuatu yang mesti dirayakan, melainkan dijadikan pijakan untuk bekerja lebih baik lagi. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi, artinya pemimpin mendapat kepercayaan besar dari publik dan itu adalah modal yang sangat positif untuk bergerak maju.

Sebaliknya, bila tingkat kepuasannya rendah, tak perlu pula diratapi secara besar-besaran. Akan tetapi, dijadikan peringatan bahwa masih banyak kekurangan dan hambatan yang harus cepat diperbaiki dan dicarikan solusi. Bahkan, ketimbang mengglorifikasi kepuasan publik, akan jauh lebih bijak jika pemimpin menitikberatkan perhatian pada poin-poin yang menjadi sumber ketidakpuasan publik itu.

Maka, bukan menjadi sebuah persoalan ketika ada dua survei tentang kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dalam selang waktu berdekatan yang memunculkan hasil berbeda. Sah-sah saja kalau satu lembaga bilang kepuasan publik turun, sedangkan lembaga lain menyatakan naik. Tidak ada yang perlu dipertentangkan karena apa pun hasilnya layak dijadikan bahan evaluasi.

Survei pertama dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan awal Mei 2022. Hasilnya, mereka mencatat kepuasan publik terhadap Jokowi menurun 13,9% sejak akhir 2021. Total 'hanya' 58,1% responden yang menyatakan puas dan cukup puas.

Penurunan kepuasan publik itu ditengarai berkaitan dengan kinerja di bidang perekonomian. Terutama dipicu oleh 'kegagalan' pemerintah mengendalikan harga bahan-bahan pokok sejak akhir tahun lalu. Kisruh terkait tingginya harga minyak goreng, misalnya, sampai kemarin bahkan masih memunculkan drama-drama pengungkapan perkara dan bongkar pasang kebijakan yang membingungkan.

Namun, hasil sebaliknya diperlihatkan oleh survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan 10-12 Mei. SMRC mencatat 76,7% responden menyatakan puas dengan kinerja Jokowi saat ini. Angka tersebut naik 11,2% dari survei yang dilakukan sebulan sebelumnya.

Menurut SMRC, peningkatan kepuasan terhadap Jokowi tersebut seiring dengan kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2022. Dalam survei itu, mudik menjadi salah satu tema yang ditanyakan, dan hasilnya 76% responden merasa puas dengan kerja pemerintah.

Selain itu, kepuasan tinggi terhadap Jokowi juga terbangun dari kinerja pemerintah yang dinilai apik dalam penanganan pandemi covid-19. Survei SMRC itu mencatat 74,6% responden puas dengan kerja Jokowi mengatasi covid-19. Terakhir, kebijakan baru pemerintah yang mulai melonggarkan pemakaian masker di area terbuka juga merupakan buah dari keberhasilan penanggulangan covid-19.

Sekali lagi, survei kepuasan publik dengan segala hasilnya pada dasarnya ialah pengingat. Dari dua survei tersebut, Jokowi dan seluruh jajarannya diingatkan bahwa meskipun mereka mendapat poin bagus dalam penanganan masalah kesehatan dan pelaksanaan mudik, masih ada pekerjaan rumah amat berat di bidang ekonomi yang mesti diselesaikan.

Dua survei dengan hasil yang berbeda itu juga bagus untuk mencegah pemerintah bereuforia dan berpuas diri. Kepuasan publik sejatinya adalah akar dari tumbuhnya kepercayaan. Nah, cara paling ampuh membayar kepercayaan tersebut ialah dengan segera membereskan masalah-masalah yang masih menjadi sumber ketidakpuasan.

Waktunya tidak banyak karena praktis tak sampai dua tahun lagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini akan berjalan efektif. Fokus harus menjadi kata kunci. Itu tidak hanya berlaku buat Presiden Jokowi, tapi juga buat seluruh pembantu dan jajarannya hingga daerah agar juga fokus menjalankan kebijakan Presiden. Demi merawat kepuasan publik, Jokowi mesti tegas mengarahkan gerbongnya agar tak jalan sendiri-sendiri.



Berita Lainnya
  • Jangan Ulangi Kasus Hogi

    30/1/2026 05:00

    DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

  • Memangkas BBM Subsidi Berbasis Keadilan

    29/1/2026 05:00

    PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

  • Menunggu Bukti Aksi Purbaya

    28/1/2026 05:00

    BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.

  • Gaji Kecil bukan Pembenar Aksi Korup

    27/1/2026 05:00

    Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.

  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.

  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.