Headline

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Presiden Jengkel

26/3/2022 05:00
Presiden Jengkel
(MI/Seno)

 

PRESIDEN Joko Widodo memperlihatkan kejengkelannya karena barang-barang impor masih deras mengalir ke Indonesia. Dia geregetan, apalagi mereka yang mengimpor termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara atau BUMN.

Di depan menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pejabat BUMN, dan para pejabat lainnya, Presiden menegaskan kegemaran belanja barang impor sangat disesalkan. Terlebih, barang-barang itu sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Saat memberikan pengarahan pada Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, kemarin, Presiden tampak kesal bukan main. Dia bahkan mengucapkan kata bodoh dua kali. Dia juga menyebut beberapa kementerian dan lembaga yang masih doyan impor. Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta TNI-Polri, dia sentil.

Presiden sampai memerinci barang-barang yang diimpor seperti seragam dan sepatu tentara/polisi, CCTV, tempat tidur untuk rumah sakit, dan traktor pertanian. Barang-barang itu sudah bisa dibuat di Indonesia sehingga tak ada sedikit pun alasan untuk diimpor.

Saking jengkelnya, Jokowi melarang hadirin untuk bertepuk tangan saat dirinya menyampaikan pengarahan. Saking kesalnya, Presiden bahkan mengancam akan me-reshuffle menteri bila masih melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementerian mereka.

Presiden pantas geram karena instruksinya untuk mengutamakan produk dalam negeri masih saja diabaikan. Terlebih, yang mengabaikan ialah mereka yang semestinya menjadi teladan bagi publik untuk mencintai produk bangsa sendiri.

Instruksi Presiden untuk mengutamakan produk dalam negeri pun sebelumnya pernah beberapa kali dia sampaikan. Pada awal Maret tahun lalu, Jokowi bahkan mengajak masyarakat Indonesia untuk membenci produk asing.

Jokowi juga menerbitkan Keputusan Presiden No 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tertanggal 8 September. Keppres itu dibuat sebagai penguatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan pemerintah pada 14 Mei 2020.

Keinginan agar bangsa ini benar-benar mencintai produk sendiri tak diragukan lagi. Karena itu, amat tidak elok jika mereka yang seharusnya menjadi pelopor untuk mengutamakan produk dalam negeri justru terus kepincut produk luar negeri.

Tidak ada dalih untuk tidak mencintai produk bangsa sendiri. Dari segi kualitas, produk lokal tidak kalah dari buatan asing. Menggunakan produk dalam negeri berarti juga menghemat devisa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih baik lagi.

Anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun. Anggaran daerah juga tak sedikit, tak kurang dari Rp535 triliun. Demikian halnya di BUMN yang tembus Rp420 triliun. Benar kata Presiden, jika anggara itu digunakan 40% saja untuk membeli produk lokal buatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertumbuhan ekonomi akan terkerek 1,71%.

Kejengkelan Presiden harus dimaknai sebagai kesempatan terakhir bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau BUMN untuk membalikkan mindset dari suka produk luar negeri menjadi cinta buatan dalam negeri. Kecintaan itu tak boleh sekadar kata, tetapi mutlak dibuktikan dengan kebijakan yang betul-betul proproduk bangsa sendiri.

Elok nian, uang rakyat digunakan untuk belanja barang buatan rakyat. Bukan untuk menambah pundi-pundi bangsa asing, bukan pula para pemburu rente yang mencari cuan dari impor.

Kita berharap Presiden tidak lagi hanya menunjukkan kekesalan di ruang publik. Sanksi kepada jajaran pemerintahan yang masih saja suka membeli produk mancanegara sudah saatnya diberikan.

Rakyat butuh contoh dari para petinggi negeri ini dalam mencintai produk dalam negeri. Tidak ada tempat bagi mereka yang tak peduli dengan karya anak bangsa sendiri.



Berita Lainnya
  • Merawat Optimisme Publik lewat Mudik

    13/3/2026 05:00

    BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.

  • Negara Hadir untuk Menenangkan

    12/3/2026 05:00

    PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

  • Napas Panjang Antisipasi Perang

    11/3/2026 05:00

    Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.

  • Menajamkan Sistem Pengawasan

    10/3/2026 05:00

    LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Menjaga Tunas Bangsa

    09/3/2026 05:00

    NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.

  • Cegah Panik Amankan Mudik

    07/3/2026 05:00

    TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.

  • Sanksi Korupsi yang Menjerakan

    06/3/2026 05:00

    PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal

  • Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan

    05/3/2026 05:00

    DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.

  • Menyiasati Krisis Energi

    04/3/2026 05:00

    PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

  • Mobil Mewah bukan Penentu Muruah

    03/3/2026 05:00

    SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.

  • Saatnya Semua Menahan Diri

    02/3/2026 05:00

    SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.

  • Menambal Defisit tanpa Bebani Rakyat

    28/2/2026 05:00

    PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.

  • Menata Ulang Efektivitas Demokrasi

    27/2/2026 05:00

    PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.

  • Krisis Ruang Digital Anak

    26/2/2026 05:00

    RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.

  • Ungkap Otak Sindikat Narkoba

    25/2/2026 05:00

    FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.

  • Menagih Imbal Hasil Investasi Pendidikan

    24/2/2026 05:00

    Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut.