Headline

Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.

Fokus

Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.

Presiden Jengkel

26/3/2022 05:00
Presiden Jengkel
(MI/Seno)

 

PRESIDEN Joko Widodo memperlihatkan kejengkelannya karena barang-barang impor masih deras mengalir ke Indonesia. Dia geregetan, apalagi mereka yang mengimpor termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara atau BUMN.

Di depan menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pejabat BUMN, dan para pejabat lainnya, Presiden menegaskan kegemaran belanja barang impor sangat disesalkan. Terlebih, barang-barang itu sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Saat memberikan pengarahan pada Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, kemarin, Presiden tampak kesal bukan main. Dia bahkan mengucapkan kata bodoh dua kali. Dia juga menyebut beberapa kementerian dan lembaga yang masih doyan impor. Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta TNI-Polri, dia sentil.

Presiden sampai memerinci barang-barang yang diimpor seperti seragam dan sepatu tentara/polisi, CCTV, tempat tidur untuk rumah sakit, dan traktor pertanian. Barang-barang itu sudah bisa dibuat di Indonesia sehingga tak ada sedikit pun alasan untuk diimpor.

Saking jengkelnya, Jokowi melarang hadirin untuk bertepuk tangan saat dirinya menyampaikan pengarahan. Saking kesalnya, Presiden bahkan mengancam akan me-reshuffle menteri bila masih melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementerian mereka.

Presiden pantas geram karena instruksinya untuk mengutamakan produk dalam negeri masih saja diabaikan. Terlebih, yang mengabaikan ialah mereka yang semestinya menjadi teladan bagi publik untuk mencintai produk bangsa sendiri.

Instruksi Presiden untuk mengutamakan produk dalam negeri pun sebelumnya pernah beberapa kali dia sampaikan. Pada awal Maret tahun lalu, Jokowi bahkan mengajak masyarakat Indonesia untuk membenci produk asing.

Jokowi juga menerbitkan Keputusan Presiden No 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tertanggal 8 September. Keppres itu dibuat sebagai penguatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan pemerintah pada 14 Mei 2020.

Keinginan agar bangsa ini benar-benar mencintai produk sendiri tak diragukan lagi. Karena itu, amat tidak elok jika mereka yang seharusnya menjadi pelopor untuk mengutamakan produk dalam negeri justru terus kepincut produk luar negeri.

Tidak ada dalih untuk tidak mencintai produk bangsa sendiri. Dari segi kualitas, produk lokal tidak kalah dari buatan asing. Menggunakan produk dalam negeri berarti juga menghemat devisa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih baik lagi.

Anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun. Anggaran daerah juga tak sedikit, tak kurang dari Rp535 triliun. Demikian halnya di BUMN yang tembus Rp420 triliun. Benar kata Presiden, jika anggara itu digunakan 40% saja untuk membeli produk lokal buatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertumbuhan ekonomi akan terkerek 1,71%.

Kejengkelan Presiden harus dimaknai sebagai kesempatan terakhir bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau BUMN untuk membalikkan mindset dari suka produk luar negeri menjadi cinta buatan dalam negeri. Kecintaan itu tak boleh sekadar kata, tetapi mutlak dibuktikan dengan kebijakan yang betul-betul proproduk bangsa sendiri.

Elok nian, uang rakyat digunakan untuk belanja barang buatan rakyat. Bukan untuk menambah pundi-pundi bangsa asing, bukan pula para pemburu rente yang mencari cuan dari impor.

Kita berharap Presiden tidak lagi hanya menunjukkan kekesalan di ruang publik. Sanksi kepada jajaran pemerintahan yang masih saja suka membeli produk mancanegara sudah saatnya diberikan.

Rakyat butuh contoh dari para petinggi negeri ini dalam mencintai produk dalam negeri. Tidak ada tempat bagi mereka yang tak peduli dengan karya anak bangsa sendiri.



Berita Lainnya
  • Membuka Pintu Rekonsiliasi

    02/8/2025 05:00

    Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.

  • Main Hajar Rekening ala PPATK

    01/8/2025 05:00

    ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.

  • Masih Berburu Harun Masiku

    31/7/2025 05:00

    KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.

  • Indonesia Rumah Bersama

    30/7/2025 05:00

    Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.

  • Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa

    29/7/2025 05:00

    KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.

  • Ujian Kekuatan ASEAN

    28/7/2025 05:00

    KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.

  • Atasi Karhutla Butuh Ketegasan

    26/7/2025 05:00

    NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.

  • Jaga Kedaulatan Digital Nasional

    25/7/2025 05:00

    Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.

  • Ini Soal Kesetiaan, Bung

    24/7/2025 05:00

    EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.

  • Koperasi Desa versus Serakahnomics

    23/7/2025 05:00

    SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

  • Laut bukan untuk Menjemput Maut

    22/7/2025 05:00

    MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.

  • Mengkaji Ulang IKN

    21/7/2025 05:00

    MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.

  • Suporter Koruptor

    19/7/2025 05:00

    PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.

  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.