Headline

Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.

Fokus

Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.

Mendisiplinkan TNI-Polri

03/3/2022 05:00
Mendisiplinkan TNI-Polri
Ilustrasi(Dok. MI)

KEDISIPLINAN di tubuh TNI dan Polri mendapat sorotan. Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi Widodo langsung yang menyoalnya karena ada indikasi bibit-bibit penyimpangan. 

Sorotan itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, dua hari lalu. Menurutnya, garis organisasi di TNI dan Polri tak lagi berjalan tegak lurus. Ada anggota yang coba-coba membuatnya bengkok dengan mengatasnamakan kebebasan.

Presiden memaparkan, penyimpangan oleh anggota TNI-Polri itu terkait dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Keputusan ini memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, tetapi tidak semestinya terjadi pula di internal TNI-Polri.

Menurut Presiden, tidak ada demokrasi di TNI-Polri. Tidak ada ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat pribadi perihal kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Tugas TNI-Polri, kata dia, mendukung dan mengamankan setiap langkah pemerintah termasuk pemindahan ibu kota.

Karena itu, Presiden mengingatkan kembali kepada kedua institusi untuk menegakkan kembali kedisiplinan. Tak cuma kepada anggota, peringatan berlaku pula untuk keluarga mereka. Secara khusus, Presiden mewanti-wanti agar istri anggota TNI-Polri berhati-hati, termasuk jangan sampai mengundang penceramah radikal.

Tentu Jokowi tidak asal memperingatkan. Dia pasti punya data bahwa kedisiplinan di TNI-Polri bukan lagi menjadi harga mati. Ada anggota yang tak lagi menjadikan kedisiplinan sebagai napas, padahal kedisiplinanlah yang selama ini menjadi kekuatan TNI-Polri.

Sulit dimungkiri pula, tidak semua anggota TNI-Polri, apalagi anggota keluarga mereka, yang sepaham dengan pemindahan ibu kota. Di negara demokrasi, sikap kontra terhadap kebijakan negara adalah hal yang lumrah. Akan tetapi, jika sikap seperti itu ditunjukkan oleh tentara dan polisi, berarti ada yang salah.

Pemindahan ibu kota negara telah menjadi produk politik. Ia sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR berpayungkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Artinya, hingga kini, ia juga produk hukum yang sah. Lain soal jika nanti ada yang melakukan uji materi dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, tidak ada alasan apa pun bagi anggota TNI-Polri mempersoalkannya. Demikian halnya dengan keluarga, karena mereka sejatinya adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.

Di mana pun, tentara dan polisi tak punya kebebasan pribadi. Mereka mutlak tunduk pada garis institusi sebagai alat negara yang wajib mendukung dan mengamankan setiap kebijakan negara. Ada garis komando di TNI yang wajib dipatuhi. Begitu pula di Polri. Tidak ada yang bisa semaunya sendiri dengan berlindung di balik demokrasi. 

Kenapa TNI dan Polri tak punya kebebasan? Mereka adalah institusi yang oleh negara diberi kewenangan memiliki dan menggunakan senjata. Dari sangkur hingga rudal, dari panser hingga tank, dari kapal patroli hingga kapal perusak, dari pesawat ringan hingga pesawat tempur, semuanya ada. Tanpa garis komando yang ketat, mereka berbahaya jika dibiarkan jalan sendiri-sendiri.

Anggota TNI dan Polri adalah orang-orang terlatih. Akan menjadi biang petaka jika mereka diberi kebebasan untuk menentukan sikap politik yang berbeda. 

Politik TNI adalah politik negara. Apa yang dilakukan negara menjadi kewajiban mereka untuk mengamankannya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pun jelas mengamanatkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Setali tiga uang dengan Polri.

Pada konteks itu, menjadi tugas Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan bahwa seluruh jajaran tegak lurus pada disiplin institusi. Benar kata Presiden, jangan biarkan penyimpangan-penyimpangan kecil seperti pandangan berbeda soal pemindahan ibu kota negara dipelihara. Ia harus lekas dipadamkan agar tak membesar sehingga sukar dikendalikan.

TNI-Polri eksis dan kuat karena meninggikan kedisiplinan. Jangan ada kompromi terhadap upaya-upaya untuk merapuhkan kedisiplinan itu.



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik