Mengevaluasi PTM

SAAT pembelajaran tatap muka (PTM) 100% di sekolah dimulai pada awal Januari 2022, sebetulnya pada waktu bersamaan Indonesia sudah mulai berjuang menahan serbuan covid-19 varian omikron. Data Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan pada Minggu (2/1), kasus omikron di Indonesia telah mencapai 138 kasus, terdiri dari 135 kasus impor dan tiga kasus transmisi lokal.

Artinya, pemerintah pasti tahu betul risiko yang mesti dihadapi ketika tetap memutuskan membuka 100% sekolah secara tatap muka meski situasi sedang 'tidak bersahabat'. Dengan prasangka yang baik, publik terutama para orangtua siswa punya keyakinan bahwa pemerintah pasti sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi seandainya omikron menyebar di tengah proses PTM berlangsung.

Dalam SKB 4 Menteri yang menjadi dasar hukum pelaksanaan PTM pun disebutkan bahwa moral keputusan bersama itu ialah keselamatan warga satuan pendidikan merupakan hukum tertinggi. Kiranya itu juga telah meningkatkan prasangka baik masyarakat terhadap kesiapan pemerintah melindungi lingkungan sekolah dari ancaman omikron atau bahkan varian covid-19 yang lain.

Untuk menjawab keyakinan dan prasangka baik publik tersebut, kata kuncinya ialah evaluasi secara kontinu, konsisten, dan menyeluruh. Selama dua minggu PTM berjalan, upaya pencegahan dengan mengutamakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah terus dilakukan. Namun, faktanya memang masih ada pelanggaran dan lemahnya pengawasan di sana-sini.

Puncaknya, sejumlah kasus penularan pun ditemukan. Terutama di DKI Jakarta yang melibatkan 10 sekolah dari jenjang SD hingga SMA yang membuat mereka mesti menghentikan aktivitas PTM untuk sementara waktu. Memang, Dinas Pendidikan DKI Jakarta berdalih rasio keterpaparan covid-19 di sekolah masih sangat kecil.

Akan tetapi, tetap saja mestinya kita tidak boleh meremehkan. Sekecil apa pun angka rasio tersebut tetaplah sebuah potensi yang sangat mungkin membesar bila mitigasi dan penanganannya dilakukan serampangan. Sekarang boleh saja hanya menimpa 10 sekolah dari 10.947 sekolah di DKI Jakarta yang menggelar PTM, tapi kalau ini tidak dianggap serius, jangan kaget kalau angkanya melejit.

Karena itu, evaluasi menjadi hal mutlak. Pelaksanaan PTM harus dievaluasi setiap hari. Pada saat yang bersamaan, pihak sekolah terus bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk melacak kasus secara aktif di sekolah.

Evaluasi juga penting untuk mencegah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang hanya bersifat reaktif. Di atas semuanya, kita sepakat keselamatan warga, dalam konteks ini keselamatan siswa dan guru, ialah paling utama. Namun, di sisi lain, kita juga sepakat pendidikan tak kalah penting. Penutupan sekolah berkepanjangan boleh jadi membuat peserta didik semakin tertinggal dalam belajar.

Dengan semangat tersebut, editorial ini berkesimpulan bahwa PTM 100% masih layak diteruskan, tetapi dengan disiplin protokol kesehatan yang mesti diperkuat. Sejumlah catatan baik dari sejumlah organisasi guru maupun ahli epidemiologi yang intinya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan protokol kesehatan harus pula menjadi perhatian pemerintah.

Tidak bisa tidak, pengawasan harus diperkuat. Jangan lagi ada tawar0menawar soal penggunaan masker atau jam belajar mengajar, misalnya. Tak boleh ada kompromi kepada siapa pun yang melanggar protokol kesehatan.

Pada saat berbarengan, pemerintah mesti menggenjot vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun dan mengupayakan agar para pendidik masuk daftar prioritas penerima vaksin booster. Jika hal-hal itu dilakukan simultan, ada harapan tinggi bahwa pendidikan kita akan segera mengejar ketertinggalannya selama ini.