KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin booster untuk seluruh rakyat memang semestinya. Kemarin, Presiden mengumumkan bahwa pemberian vaksin ketiga tersebut mulai 12 Januari atau hari ini.
Jenis vaksin yang digunakan ialah Coronavac (Sinovac), Astra Zeneca, Moderna, Pfizer, dan Zifivak. Kelompok rentan dan lansia menjadi penerima prioritas pertama.
Penggratisan vaksin booster bukan semata konsistensi komitmen dengan vaksin dosis 1 dan 2. Penggratisan ialah keniscayaan untuk keadilan dan juga untuk keselamatan bangsa.
Sejumlah hal yang terjadi sekarang ini membuat vaksin booster menjadi seurgen vaksin dosis 1 dan 2 atau disebut vaksin primer lengkap. Kondisi utama ialah karena antibodi yang turun enam bulan setelah vaksin primer.
Kepala Baan POM Penny K Lukito menyebut bahwa data imunogenisitas dari pengamatan hasil uji klinik dari semua vaksin covid-19 menunjukkan adanya penurunan kadar antibodi. Penurunan ini mencapai di bawah 30% terjadi setelah 6 bulan pemberian vaksin primer lengkap.
WHO pada pertengahan Desember lalu telah mengumumkan hasil pengamatan sistematik mengenai efikasi vaksin setelah beberapa bulan. WHO menyebutkan efikasi itu menurun sekitar 8% terhadap covid-19 setelah enam bulan di semua kelompok umur. Efikasi vaksin terhadap penyakit simptomatik berkurang hingga 32% bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun.
Lebih lanjut, WHO juga merekomendasikan vaksin tambahan bagi penerima vaksin dengan jenis virus yang tidak aktif, yang berusia di atas 60 tahun. Coronavac termasuk jenis vaksin yang menggunakan virus tidak aktif.
Urgensi vaksin dosis ketiga makin besar dengan munculnya varian-varian covid-19 baru, khususnya omikron yang memiliki daya tular 5 kali lebih besar dari varian delta. Kemunculan varian lainnya diprediksi masih akan terus terjadi karena virus terus bermutasi.
Memang, meski memiliki daya tular tinggi, varian omikron tidak menyebabkan keparahan layaknya varian delta. Laporan berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa kebanyakan penderita omikron mengalami gejala ringan, bahkan ada yang tanpa gejala.
Namun, kematian bukannya tidak terjadi. Penderita yang tidak dapat tertolong dilaporkan merupakan orang yang belum pernah divaksin, lansia, dan ada pula yang telah terpapar covid-19 sebelumnya.
Berkaca dari kondisi-kondisi itu, bagaimanapun, ancaman omikron tidak dapat dianggap sepele. Ancaman itu terletak pada potensi besarnya angka penderita yang membutuhkan perawatan faskes, khususnya dari kelompok lansia dan yang belum menerima vaksin.
Meski tingkat kesembuhan mereka juga besar, tingginya dan lamanya keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di RS dapat berakibat buruk pada keseluruhan sistem kesehatan. Kita bisa kembali mengalami darurat layanan kesehatan.
Di sisi lain, dimulainya program vaksin booster berarti menambah beban kerja para nakes. Sementara masih harus mengejar pemenuhan vaksin dosis 1 yang kini mencapai sekitar 75% dan vaksin dosis dua yang mencapai sekitar 53% di seluruh Indonesia, para nakes juga harus memberikan vaksin booster.
Kondisi itu harus sudah diantisipasi Kementerian Kesehatan dan pemda seluruh Indonesia. Pelaksaan tiga jenis vaksinasi itu harus berjalan tanpa mengorbankan salah satu atau bahkan dua di antaranya.
Daerah, yang masih belum mencapai target pemberian vaksin dosis 1 dan 2, tidak boleh beralih mengutamakan pemberian vaksin booster sebab belum dicapainya target vaksin primer berarti kekebalan populasi belum tercapai di daerah itu.
Ibarat jaring, percuma saja merapatkan bagian jaring lainnya jika bagian yang koyak tidak diperbaiki. Begitu pula kondisi di daerah yang belum mencapai target vaksin primer. Pemberian vaksin booster tetap tidak akan membuat kekebalan populasi tercapai karena kelompok yang belum menerima vaksin primer tidak berkurang.
Pemerintah harus menyadari jika tersisihnya program vaksin primer sangat mungkin terjadi. Dalam kondisi sekarang, orang-orang yang belum menjalani vaksin primer hampir pasti mereka yang memang enggan. Jumlah penderita komorbid jelas jauh lebih kecil daripada mereka yang memang menolak vaksin.
Karena itu, tantangan menjalankan vaksin primer pada kelompok yang menolak ini jelas sangat besar. Maka bisa saja para petugas lapangan lebih memilih mengejar vaksin booster yang memang sangat dinantikan oleh mereka yang sudah menjalankan vaksin primer.
Inilah yang disebut jebakan keberhasilan semu program vaksin. Meski keadilan akses sudah diberikan pemerintah, jebakan itu tetap ada jika tidak berhasil mencapai target ideal vaksin primer. Jebakan inilah yang harus bisa ditangani pemerintah dan memastikan pelaksanaannya hingga di lapangan.
