PEMERINTAH mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada para atlet yang bertanding di Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua. Memberikan dukungan itu penting untuk mewujudkan semangat kesetaraan dan persaudaraan.
Peparnas Papua dibuka Wapres Ma’ruf Amin pada Jumat (5/11). Pesta olahraga nasional yang diselenggarakan empat tahun sekali ini berlangsung hingga 15 November.
Sebanyak 1.935 atlet dari 33 provinsi berpartisipasi dalam 12 cabang olahraga yang dipertandingkan. Peparnas itu hendaknya dipandang sebagai ajang mencari bibit-bibit olahraga untuk diterjunkan ke Paralimpiade. Apalagi, dalam Paralimpiade Tokyo 2020, Indonesia berhasil mengakhiri 41 tahun paceklik medali emas. Dua emas diraih dari cabang bulu tangkis.
Karena itulah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, kemarin, mengajak masyarakat memberikan dukungan. Masyarakat Papua sudah teruji dalam pelaksanaan PON 2021. Sukses penyelenggaraan juga sukses menjalankan protokol kesehatan.
Dukungan nyata masyarakat bisa dilakukan dengan ikut langsung menyaksikan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan. Berlomba-lombalah menjadi saksi sejarah para atlet yang mendobrak batas diri dan keluar sebagai pemenang.
Peparnas sejatinya bukan sekadar kompetisi olahraga penyandang disabilitas, melainkan lebih dari itu, Peparnas ialah pembuktian semangat kesetaraan dan persamaan rakyat Indonesia.
Di samping dukungan masyarakat, Peparnas juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat dan daerah itu hendaknya dipandang sebagai kewajiban mereka untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Keolahragaan menjadi salah satu hak penyandang disabilitas. Hak keolahragaan itu meliputi antara lain meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan. Penyelenggaraan Peparnas kali ini bagian dari pelaksanaan hak penyandang disabilitas.
Hak penyandang disabilitas yang dilupakan pemerintah ialah mengembangkan industri keolahragaan. Muhadjir Effendy mengakui terdapat beberapa keterbatasan terutama peralatan yang dibutuhkan para atlet. Peralatan itu, selain harus spesifik, dibuat customized yang tidak bisa digunakan sembarang atlet.
Kiranya elok bila pemerintah mulai merencanakan penyediaan produksi dalam negeri peralatan-peralatan olahraga untuk penyandang disabilitas. Kursi roda saja saat ini sebagian besar masih impor.
Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang diperintahkan undang-undang ialah membina dan mengembangkan olahraga untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
Peparnas Papua 2021 bisa dipandang sebagai tolok ukur untuk menilai apakah pemerintah daerah patuh menjalankan undang-undang atau tidak. Daerah yang tidak meraih medali di Peparnas perlu berbenah lagi. Peparnas hendaknya menjadi pembuktian komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlakuan yang setara bagi setiap warga negara.
Harus jujur diakui bahwa terlalu lama bangsa ini tidak memberikan perhatian kepada kaum disabilitas. Sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak-hak mereka.
Harus ada tindakan nyata, tidak cukup kemauan politik, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Regulasi sudah terlampau banyak, yang kurang itu ialah konsistensi kesetaraan antara kehendak dan tindakan.
