Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SUMPAH Pemuda atau ikrar yang digaungkan muda-mudi, 93 tahun lalu, sejatinya ialah fakta pengakuan bahwa bangsa ini dibangun dari batu-batu perbedaan yang dapat direkatkan dalam satu fondasi yang utuh. Ketika itu, perbedaan suku, perbedaan etnik, perbedaan agama tidak dipandang sebagai persoalan, tapi justru menjadi kapital untuk menggelorakan persatuan di atas dasar keberagaman.
Hampir seabad kemudian, di zaman yang katanya kekinian dan disebut eranya kaum milenial, spirit Sumpah Pemuda itu masih tetap relevan. Bahkan semestinya semakin menguat. Ruh Sumpah Pemuda seharusnya masih menyala, tidak lagi untuk menciptakan persatuan, tetapi untuk merawat persatuan. Pemuda tetap diharapkan menjadi tulang punggung utama negara, bukan sekadar ban serep menunggu ausnya kiprah kaum tua.
Namun, fakta hari ini kerap membuat kita prihatin. Di satu bagian, betul bahwa makin banyak anak muda di negeri ini yang tangguh, cerdas, berprestasi, serta punya kualitas dan integritas yang tinggi. Sebagian dari mereka juga mampu tampil menjadi pemimpin dengan kinerja yang baik. Bukti bahwa pemuda ialah pendobrak sekaligus pembeda yang sangat mungkin akan membawa Republik ini merengkuh cita-cita kejayaan.
Akan tetapi, fragmen lain memperlihatkan banyak pula kaum muda yang malah terperangkap dalam arus yang melenceng dari semangat Sumpah Pemuda. Alih-alih memperjuangkan persatuan, mereka asyik membesar-besarkan perbedaan, gemar mengagungkan keidentitasan sempit, dan mengingkari keberagaman. Sesuatu yang dahulu oleh para pendiri bangsa dijadikan sebagai modal dalam mendirikan Indonesia, kini justru berpotensi 'dipakai' untuk memecah belah bangsa.
Ini bertalian pula dengan kian keringnya makna peringatan Sumpah Pemuda dari tahun ke tahun. Peringatan hanya sekadar seremoni atau hanya diartikan sebagai waktu untuk melempar ucapan selamat, jargon, orasi tentang pentingnya peran pemuda dalam konteks kebangsaan, tapi sesungguhnya miskin arti. Narasi-narasi klise yang membuai di setiap Hari Sumpah Pemuda malah membuat kaum muda seperti makin nyenyak tertidur.
Solusinya, yang tertidur harus cepat dibangunkan. Yang sudah bangkit mesti segera didukung agar mampu berjalan dan berlari lebih cepat. Pekerjaan rumah (PR) pemuda masih banyak. Sekali lagi, kaum muda bukan ban serep kaum yang sudah menua. Karena itu, mereka harus mengambil banyak peran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.
Yang pertama tentu dalam hal pemberantasan korupsi. Ini persoalan kronis yang terbukti tidak mampu dibendung oleh orang-orang tua. Pemuda harus tampil untuk mengobrak-abrik sistem kenegaraan yang bobrok karena korupsi. Jangan sampai sebaliknya, malah meniru senior-senior mereka yang lebih dulu mahir berbuat korup.
Kedua, pemuda semestinya ada di barisan paling depan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat. Dengan tingkat intelektualitas dan teknologi yang semakin tinggi, kelompok muda tentu lebih tahu bagaimana strategi yang harus dilakukan negara agar tidak ada lagi yang masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan.
Yang ketiga di sektor pendidikan, kaum muda punya tugas berat memperbaiki kualitas anak bangsa. Tak sekadar memeratakan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak untuk seluruh lapisan masyarakat, harus pula digenjot agar sebanyak orang Indonesia dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Seperti itulah semestinya kita memaknai peringatan Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian. Sambil mengingatkan generasi muda agar tak gampang terhasut hoaks dan terjerumus sekat-sekat perbedaan yang kian mengentalkan polarisasi, kita pun wajib mendorong mereka mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan persoalan negara.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.
DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved