DALAM dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dunia mengalami tekanan besar yang berdampak pada hampir ke semua sektor kehidupan. Tekanan berwujud pandemi covid-19 itu turut memengaruhi pelaksanaan demokrasi dan stabilitas politik.
Rapor politik Jokowi-Amin sesungguhnya biru. Banyak terobosan yang dilakukan, termasuk merangkul lawan politik. Akan tetapi, terobosan itu tidak terkomunikasikan dengan baik sehingga menuai persepsi publik yang kurang menggembirakan dalam berbagai survei.
Laporan riset Economist Intelligent Unit (EIU) tentang indeks demokrasi 164 negara untuk 2020 yang dirilis awal tahun ini menunjukkan rata-rata skor demokrasi global menurun. Indonesia pun tidak luput hingga tergelincir ke kategori demokrasi terendah selama 14 tahun terakhir.
Skor terendah dalam penghitungan indeks demokrasi di Indonesia ada pada indikator budaya politik dan kebebasan sipil. Pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya menegakkan protokol kesehatan harus diakui telah membuat sejumlah kanal demokrasi tersumbat.
Kondisi tersebut dalam persepsi publik menurut sejumlah survei lanjutan belum mengalami perbaikan. Indikator Politik Indonesia melalui laporan survei yang dirilis akhir September lalu mengungkapkan jumlah masyarakat yang tidak puas atas pelaksanaan demokrasi di Tanah Air mencapai 44,1%, naik jika dibandingkan dengan April 2021 yang sebanyak 32,1%.
Kemudian, survei evaluasi dua tahun kinerja Jokowi-Amin yang digelar Saiful Muljani Research Center (SMRC) menyebut hanya 26,8% responden yang menilai kondisi politik nasional sangat baik atau baik. Pada Desember 2019, masih ada 41% responden yang menyatakan kondisi politik di Tanah Air sangat baik atau baik.
Bila dilihat secara lebih berimbang, pelaksanaan demokrasi maupun kondisi politik Indonesia tidak jelek-jelek amat. Bahkan, Indonesia berhasil menggelar pilkada serentak pada Desember 2020 di tengah impitan wabah covid-19. Pilkada untuk memilih 270 kepala daerah itu disebut sebagai salah satu pemilihan umum terbesar di dunia yang paling sukses terlaksana.
Bukan hanya pelaksanaan yang lancar tanpa menimbulkan klaster baru lonjakan kasus covid-19, Pilkada 2020 juga mencatatkan partisipasi pemilih yang mencapai 76,09%. Jumlah partisipasi tersebut tertinggi sejak pelaksanaan Pilkada Serentak 2014.
Angka tersebut menggambarkan antusiasme warga untuk memilih kepala daerah sekaligus kepercayaan kepada penyelenggara pemilu bahwa mereka bisa memilih dengan aman. Apalagi, ketika itu banyak kalangan yang menilai pelaksanaan pilkada terlalu dipaksakan. Mereka khawatir gelaran pilkada akan memperburuk situasi pandemi.
Kelancaran pilkada ikut menggambarkan stabilitas politik yang terjaga dengan baik. Persatuan nasional tetap kukuh. Gejolak politik di akar rumput hingga tingkat elite relatif minim. Hal itu menjadi modal berharga pemerintah untuk fokus menanggulangi pandemi covid-19 dan dampaknya.
Tentu saja, pemerintahan Jokowi-Amin tidak boleh menafikan persepsi publik tentang demokrasi dan kondisi politik yang cenderung memburuk. Kenyataannya memang ada masalah di kebebasan sipil dan budaya politik meski tidak seheboh di media sosial.
Beberapa ekspresi kebebasan berpendapat mendapatkan perlakuan penindakan yang kelewat batas. Aksi saling lapor tetap marak, mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai ke tingkatan para elite pemerintahan dan politik.
Pemerintahan Jokowi-Amin masih menyisakan tiga tahun masa kepemimpinan. Banyak hal yang bisa dibenahi sebagai pekerjaan rumah untuk menguatkan kembali demokrasi. Bukankah Jokowi-Amin punya jajaran pembantu yang khusus menangani politik, hukum, dan keamanan? Ya, itulah fungsi mereka.
