Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

Rapor Politik Jokowi-Amin

22/10/2021 05:00
Rapor Politik Jokowi-Amin
(MI/Duta)

 

 

DALAM dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dunia mengalami tekanan besar yang berdampak pada hampir ke semua sektor kehidupan. Tekanan berwujud pandemi covid-19 itu turut memengaruhi pelaksanaan demokrasi dan stabilitas politik.

Rapor politik Jokowi-Amin sesungguhnya biru. Banyak terobosan yang dilakukan, termasuk merangkul lawan politik. Akan tetapi, terobosan itu tidak terkomunikasikan dengan baik sehingga menuai persepsi publik yang kurang menggembirakan dalam berbagai survei.

Laporan riset Economist Intelligent Unit (EIU) tentang indeks demokrasi 164 negara untuk 2020 yang dirilis awal tahun ini menunjukkan rata-rata skor demokrasi global menurun. Indonesia pun tidak luput hingga tergelincir ke kategori demokrasi terendah selama 14 tahun terakhir.

Skor terendah dalam penghitungan indeks demokrasi di Indonesia ada pada indikator budaya politik dan kebebasan sipil. Pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya menegakkan protokol kesehatan harus diakui telah membuat sejumlah kanal demokrasi tersumbat.

Kondisi tersebut dalam persepsi publik menurut sejumlah survei lanjutan belum mengalami perbaikan. Indikator Politik Indonesia melalui laporan survei yang dirilis akhir September lalu mengungkapkan jumlah masyarakat yang tidak puas atas pelaksanaan demokrasi di Tanah Air mencapai 44,1%, naik jika dibandingkan dengan April 2021 yang sebanyak 32,1%.

Kemudian, survei evaluasi dua tahun kinerja Jokowi-Amin yang digelar Saiful Muljani Research Center (SMRC) menyebut hanya 26,8% responden yang menilai kondisi politik nasional sangat baik atau baik. Pada Desember 2019, masih ada 41% responden yang menyatakan kondisi politik di Tanah Air sangat baik atau baik.

Bila dilihat secara lebih berimbang, pelaksanaan demokrasi maupun kondisi politik Indonesia tidak jelek-jelek amat. Bahkan, Indonesia berhasil menggelar pilkada serentak pada Desember 2020 di tengah impitan wabah covid-19. Pilkada untuk memilih 270 kepala daerah itu disebut sebagai salah satu pemilihan umum terbesar di dunia yang paling sukses terlaksana.

Bukan hanya pelaksanaan yang lancar tanpa menimbulkan klaster baru lonjakan kasus covid-19, Pilkada 2020 juga mencatatkan partisipasi pemilih yang mencapai 76,09%. Jumlah partisipasi tersebut tertinggi sejak pelaksanaan Pilkada Serentak 2014.

Angka tersebut menggambarkan antusiasme warga untuk memilih kepala daerah sekaligus kepercayaan kepada penyelenggara pemilu bahwa mereka bisa memilih dengan aman. Apalagi, ketika itu banyak kalangan yang menilai pelaksanaan pilkada terlalu dipaksakan. Mereka khawatir gelaran pilkada akan memperburuk situasi pandemi.

Kelancaran pilkada ikut menggambarkan stabilitas politik yang terjaga dengan baik. Persatuan nasional tetap kukuh. Gejolak politik di akar rumput hingga tingkat elite relatif minim. Hal itu menjadi modal berharga pemerintah untuk fokus menanggulangi pandemi covid-19 dan dampaknya.

Tentu saja, pemerintahan Jokowi-Amin tidak boleh menafikan persepsi publik tentang demokrasi dan kondisi politik yang cenderung memburuk. Kenyataannya memang ada masalah di kebebasan sipil dan budaya politik meski tidak seheboh di media sosial.

Beberapa ekspresi kebebasan berpendapat mendapatkan perlakuan penindakan yang kelewat batas. Aksi saling lapor tetap marak, mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai ke tingkatan para elite pemerintahan dan politik.

Pemerintahan Jokowi-Amin masih menyisakan tiga tahun masa kepemimpinan. Banyak hal yang bisa dibenahi sebagai pekerjaan rumah untuk menguatkan kembali demokrasi. Bukankah Jokowi-Amin punya jajaran pembantu yang khusus menangani politik, hukum, dan keamanan? Ya, itulah fungsi mereka.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.