Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Pantang Surut Genjot Hilirisasi

14/10/2021 05:00
Pantang Surut Genjot Hilirisasi
(MI/Duta)

 

 

HILIRISASI industri. Kata itu mudah diucapkan, tetapi begitu sulit direalisasikan. Banyak rencana disusun, cetak biru sudah dibuat, bahkan aturan mainnya pun telah disiapkan. Akan tetapi, hasil di lapangan tak secantik di atas kertas. Hilirisasi, atau penghiliran, industri masih saja sangat lambat, kalau tidak mau dikatakan mandek.

Rencana untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sektor tambang melalui program penghiliran industri minerba, misalnya, telah dibuat sejak 20 tahun lalu. Namun, implementasinya jalan di tempat. Begitu pula yang terjadi di sektor lain, seperti perkebunan dan perikanan. Selama ini kita terlena kemudian terjebak sebagai negara pengekspor bahan mentah.

Di era sekarang tak bisa lagi seperti itu. Strategi besar Republik ini mestinya ialah keluar secepatnya dari jebakan tersebut. Bagaimana caranya? Tidak ada opsi lain, langkah penghiliran industri harus dipercepat. Pada saat yang sama pemerintah juga mesti tegas dan konsisten untuk menegakkan aturan pelarangan ekspor sejumlah komoditas mentah.

Kekayaan alam milik Indonesia, terutama yang sedang menjadi tren dunia, harus kita garap dan olah sendiri. Menggenjot penghiliran artinya mempercepat pembangunan industri pengolahan untuk menjemput nilai tambah dan manfaat-manfaat lain yang bisa diperoleh ketimbang kita menjual sumber-sumber daya alam itu secara mentahan.

Peralihan itu tentu butuh momentum dan itulah makna penting dari groundbreaking pabrik pemurnian tambang (smelter) PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, oleh Presiden Jokowi.

Dalam bahasa pemerintah, pembangunan smelter Freeport itu tak sekadar menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara alias UU Minerba yang mewajibkan semua industri minerba membangun smelter. Lebih dari itu, ini momentum bersejarah karena memindahkan penghiliran yang sebelumnya dominan dilakukan di luar negeri ke dalam negeri.

Sejatinya ini momentum kedua. Tepat sebulan lalu, Presiden Jokowi juga menggaungkan pentingnya kita segera mengubah struktur ekonomi yang berbasis komoditas ke penghiliran atau industrialisasi, saat meresmikan pembangunan pabrik baterai (pengolahan nikel) untuk kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Dengan skala produksi yang besar, keduanya, smelter dan pabrik baterai, ialah milestone penting dalam upaya Republik ini membangun kisah sukses dalam pemanfaatan bahan tambang.

Lantas, dengan dua momentum besar tersebut, masih layakkah dimaklumi jika penghiliran berjalan lambat? Relakah kita melepas momentum itu dan lagi-lagi harus kehilangan kesempatan untuk menjadi pemain industri utama di dunia di masa depan?

Ini saatnya kita semua mengawal implementasi rencana besar tersebut. Seperti yang juga dikatakan Presiden, tak boleh ada kata mundur untuk penghiliran. Meskipun upaya itu akan mendapat banyak tentangan, baik dari dalam maupun luar negeri, pantang kita surut.

Ini catatan penting buat pemerintah yang selama ini justru kerap angin-anginan dan kehilangan konsistensi untuk terus mengencangkan program besar itu. Ketika pemerintah sudah mengeluarkan aturan larangan ekspor bahan mentah, tegakkan. Kalau UU sudah mengamanahkan industri minerba harus membangun smelter, laksanakan.

Jangan lagi ada kompromi, jangan lagi mudah iba dan obral keringanan kepada pengusaha yang sebetulnya ingin cari gampang, main ekspor tanpa memikirkan nilai tambah buat negara. Jangan melentur-lenturkan aturan.

Jangan pula mundur sekalipun nanti ada pihak dari luar negeri yang menggugat kebijakan Indonesia.



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik