Ketua MPR Tetapkan Tenggat Amendemen

KEGIGIHAN Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengegolkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sungguh luar biasa. Kini ia menetapkan tenggat penyelesaian amendemen sebelum masa jabatan MPR periode saat ini berakhir di 2024.

Untuk itu, Bamsoet menginginkan proses amendemen sudah bisa dimulai paling lambat akhir tahun depan. Padahal, di antara sembilan pimpinan MPR lainnya bisa dibilang sebagian besar belum menginginkan amendemen konstitusi. Setidaknya, bukan dalam waktu dekat.

DPD sebagai salah satu unsur MPR malah punya agenda berbeda terkait amendemen kelima UUD 1945. Fokus mereka ialah menguatkan kewenangan DPD dalam proses legislasi.

Agenda DPD berbeda dengan yang disasar Bamsoet bersama Badan Kajian MPR yang diketuai politikus PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Bamsoet mengatakan amendemen hanya bersifat terbatas, yakni memasukkan penerapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang merupakan transformasi dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Djarot belum lama ini menyebut kajian fokus pada rencana amendemen di Pasal 3 dan 23. Pasal 3 UUD 1945 antara lain mengatur kewenangan MPR melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden.

Kemudian, Pasal 23 menyangkut pembahasan dan persetujuan terhadap APBN di DPR. Djarot mengatakan kajian rencana amendemen terhadap Pasal 7 yang mengatur masa jabatan presiden sudah disetop.

Dalam diskursus publik mengenai wacana amendemen konstitusi, hal yang paling banyak menuai resistensi ialah potensi perpanjangan masa jabatan presiden dari saat ini yang maksimal dua kali periode. Meski begitu, kekhawatiran munculnya ancaman terhadap sistem presidensial juga hanya sedikit kalah kuat.

Ketika penerapan PPHN diamanatkan konstitusi muncul pertanyaan bagaimana pertanggungjawabannya? Banyak kalangan khawatir presiden kembali menjadi mandataris MPR yang tidak sesuai dengan sistem presidensial.

Belum lagi bila ternyata dalam perjalanan pembahasan, proses amendemen disusupi poin-poin di luar sasaran amendemen yang dikemukakan di awal kepada publik. Rakyat tidak ingin terjangkit paranoia. Namun, kengeyelan Bamsoet untuk segera merealisasikan amendemen konstitusi justru meningkatkan kekhawatiran itu.

Saat ini pemerintah tengah berusaha keras menjaga stabilitas politik di tengah impitan pandemi. Untuk tujuan itu pula, terlontar oleh pemerintah usulan pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada 15 Mei 2024. Bukan, April seperti biasa, atau maju ke Februari seperti usulan KPU.

Pemerintah ingin lebih fokus menanggulangi pandemi dengan menghindari dimulainya tahapan pemilu lebih awal. Selain itu, jeda antara pemungutan suara hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih jangan sampai terlalu panjang. Dengan begitu, jalannya pemerintahan tidak terongrong simpatisan presiden dan wakil presiden terpilih.

Proses pembahasan amendemen konstitusi sangat berisiko menimbulkan gejolak di publik yang kemudian mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Alih-alih memberikan solusi permasalahan bangsa, langkah amendemen hanya akan menimbulkan keruwetan baru politik.

Apa salahnya menunda amendemen konstitusi setelah perhelatan Pemilu 2024 bila memang amendemen itu diperlukan. Jangan karena untuk memuaskan ambisi pribadi dan kelompok, kepentingan bangsa menjadi korban. Ada apa dengan Bambang Soesatyo yang kelewat ngotot. Padahal, rakyat, berdasarkan semua hasil hasil survei, mayoritas menolak amendemen?