Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KABAR buruk menanti olahraga Indonesia. Ancaman sejumlah sanksi dikirimkan Badan Antidoping Dunia (WADA) karena Indonesia dinilai tidak patuh dalam penegakan standar antidoping.
Kabar buruk itu terungkap dalam pernyataan resmi WADA pada Kamis (7/10). Lewat surat, WADA menyatakan Indonesia tidak mematuhi ketentuan-ketentuan antidoping. Disebutkan, Lembaga Antidoping Indonesia tidak menerapkan program pengujian yang efektif.
Tak cuma kepada Indonesia, penilaian yang sama dialamatkan buat Korea Utara, sedangkan Thailand dinilai gagal untuk sepenuhnya menerapkan Kode Antidoping 2021.
Penilaian buruk tersebut bisa berdampak sangat buruk. Ketiga negara, misalnya, terancam tidak bisa menjadi tuan rumah atau tampil di kejuaraan olahraga regional, kontinental, dan dunia. Perwakilan mereka juga tidak memenuhi syarat untuk duduk sebagai anggota dewan di komite sampai statusnya dipulihkan dalam jangka waktu satu tahun atau lebih.
Memang, atlet-atlet ketiga negara masih diizinkan turun di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia. Namun, mereka tidak mewakili negara dan tak bisa pula mengibarkan bendera nasional.
Jika sanksi benar-benar diputuskan, Indonesia akan terkucil dari jagat olahraga. Bayangkan, untuk kurun tertentu, kita tidak bisa menjadi penyelenggara kejuaraan regional hingga level internasional. Padahal, sederet event dunia sudah masuk agenda, termasuk tiga turnamen bulu tangkis di Bali akhir tahun ini, serta Moto-GP dan Kejuaraan Bola Basket Asia tahun depan.
Bayangkan, untuk jangka tertentu, tidak akan ada kibaran bendera Merah Putih sebagai penghormatan tertinggi ketika atlet kita menyabet medali.
Bahkan, tidak akan ada nama Indonesia dalam deretan peserta atau daftar negara peraih medali. Para pejuang olahraga akan tampil atas nama Komite Olimpiade Indonesia, seperti halnya atlet-atlet Rusia Olimpiade Tokyo 2020 yang berpayung Komite Olimpiade Rusia.
Akan menjadi kerugian teramat besar jika kita harus absen di Asian Games Hangzhou 2022. Belum lagi ada kompetisi-kompetisi lain, yakni atlet-atlet kita bisa menempa diri.
Jika hal itu terjadi, olahraga Indonesia boleh dibilang untuk sementara mati suri. Padahal, belakangan gairah olahraga kita sedang tinggi-tingginya. Sukses mempertahankan medali emas di Olimpiade Tokyo dan tampil gemilang dengan mendulang 2 emas di Paralimpiade Tokyo menjadi catatan indah. Apalagi jika menengok ke belakang betapa cemerlangnya prestasi kita saat menjadi tuan rumah Asian Games 2018.
Harus kita katakan, posisi sulit ini tak lepas dari kelalaian, bahkan pengabaian. WADA sebenarnya memberikan kesempatan banding bagi negara-negara yang dinilai melanggar ketentuan. Banding bisa diajukan dalam waktu 21 hari sejak surat pemberitahuan pada 15 September, tetapi hingga 7 Oktober Indonesia dinilai tak punya iktikad baik.
Indonesia boleh saja punya jawaban atas penilaian WADA. Seperti dilontarkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, kita tak bisa memenuhi ketentuan karena tak ada kegiatan olahraga selama pandemi sehingga pengambilan sampel sulit dilakukan. Persoalannya, kenapa alasan itu tak disampaikan dalam kesempatan banding?
Namun, harapan agar kita terhindar dari sanksi belum sepenuhnya musnah. Inilah saatnya pemerintah mencurahkan segala daya upaya untuk memastikan potensi sanksi dari WADA hanya sebatas ancaman. Komunikasi dengan WADA yang sudah dilakukan harus kian diintensifkan.
Yakinkan mereka bahwa Indonesia tak punya niat sedikit pun untuk tidak patuh pada ketentuan antidoping. Manfaatkan semaksimal mungkin ajang PON XX Papua untuk memenuhi Tes Doping Plan 2021 sebagai wujud keseriusan dan kepatuhan kita pada regulasi antidoping.
Jangan biarkan hukuman dari WADA menjadi kenyataan. Jangan biarkan gairah olahraga kita kembali melemah akibat sanksi dari WADA.
KEBERHASILAN tim nasional futsal Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026 menandai sebuah babak penting dalam sejarah olahraga nasional.
KABAR cerah datang dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin.
BALI, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang.
SEJAK Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antarnegara punya arti amat besar.
KUALITAS demokrasi suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesehatan partai politik.
DI saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi.
KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved