Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Menanti Pembuktian Penanganan Covid-19 PON

07/10/2021 05:00
Menanti Pembuktian Penanganan Covid-19 PON
(MI/Seno)

 

 

KEMAMPUAN setiap bangsa bangkit dari pandemi jelas bukan lewat klaim. Ibarat menghadapi gempa atau tsunami, kemampuan itu harus dibuktikan dengan mitigasi dan adaptasi yang baik. Keberhasilan mitigasi dan adaptasi adalah jumlah korban yang minimal, apa pun level bencananya.

Dalam soal pandemi covid-19, ketangguhan mitigasi dan adaptasi itu bukan saja dilihat dari jumlah kasus saat berbagai pembatasan dilonggarkan. Ketangguhan itu bahkan bisa sengaja diuji by design.

Negara maju seperti Belanda melakukan lewat penyelenggaraan konser besar yang sekaligus jadi tempat riset ilmuwan. Olimpiade Tokyo pun bisa kita lihat sebagai keberanian pemerintah Jepang dalam ‘menguji’ ketangguhan mitigasi dan adaptasi covid-19.

Tidak ada yang salah dengan keberanian setiap negara selama dilakukan terukur. Pemerintah Jepang melakukan mitigasi mulai dari vaksinasi hingga pemberlakuan Olimpiade tanpa penonton umum. Adapun adaptasi dilakukan dengan peningkatan kesiapan di rumah sakit.

Dua langkah itu pula yang membuat Jepang tetap percaya diri melanjutkan Paralimpiade setelah Olimpiade. Adanya lonjakan kasus dijalani sebagai risiko terukur yang dibuktikan dengan rendahnya kematian.

Lewat PON XX, pemerintah kita pun sesungguhnya telah menempatkan bangsa ini dalam ujian pandemi by design. Telah menunda setahun, pemerintah akhirnya melaksanakan PON XX pada awal hingga pertengahan Oktober ini.

Peringatan epidemiolog dijawab dengan upaya percepatan vaksinasi, pembatasan jumlah penonton, hingga penerapan sistem bubble. Sistem itu membuat atlet hanya bisa bermobilisasi dari penginapan ke venue dan sebaliknya. Meski begitu, nyatanya penularan covid-19 di PON XX tetap terjadi.

Hingga Rabu (6/10) petang, sudah 29 kasus covid-19 muncul dari PON XX. Penderitanya mencakup atlet, ofisial, dan panitia pelaksana (panpel). Penyebarannya, 13 orang di Timika, 7 orang di Kabupaten Jayapura, 6 orang di Kota Jayapura, dan 3 orang di Merauke.

Berkaca dari Tokyo dan Belanda, persoalan memang bukan pada ada atau tidaknya kasus, tetapi pada keberhasilan mencegah bertambahnya kasus, termasuk mencegah gelombang baru, dan juga semaksimal mungkin menekan angka kematian.

Hal-hal itu pula yang harus bisa dibuktikan pemerintah, baik pemda maupun pemerintah pusat. Sejauh ini, kasus yang ada ditangani dengan isolasi terpusat. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Papua baru mengungkapkan isolasi di KM Tidar dan RS Provita untuk Jayapura dan KM Sirimau di Merauke. Untuk pasien di wilayah lain belum dilaporkan.

Belum adanya pasien yang mengalami gejala berat patut disyukuri mengingat kondisi fisik atlet yang prima. Meski begitu, ancaman tragedi bisa saja terjadi jika penularan menyebar ke masyarakat umum.

Munculnya 29 kasus covid-19 menunjukkan longgarnya protokol kesehatan dalam PON Papua. Upaya pelacakan dan sterilisasi harus segera dilakukan agar penularan tidak semakin meluas.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan PON Papua. Ditemukannya sejumlah atlet yang terkonfirmasi positif covid-19 di PON yang baru setengah jalan adalah ancaman luar biasa besar. Segala perbaikan penyelenggaraan mutlak dilakukan.



Berita Lainnya
  • Gaji Kecil bukan Pembenar Aksi Korup

    27/1/2026 05:00

    Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.

  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.

  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.

  • Basmi Habis Benalu Pajak

    12/1/2026 05:00

    BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.

  • Syahwat Materi di Jalan Suci

    10/1/2026 05:00

    KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.

  • Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan

    09/1/2026 05:00

    HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.