Headline

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

Swasembada Baja bukan Utopia

22/9/2021 05:00
Swasembada Baja bukan Utopia
Ilustrasi MI(MI/Seno)

 

 

INDUSTRI baja nasional merupakan satu di antara deretan industri lokal yang hingga kini belum mampu memenangi kompetisi dengan produk impor di pasar dalam negeri. Impor di sektor baja dan petrokimia yang mendominasi impor bahan baku penolong Indonesia menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada produk tersebut.

Pandemi covid-19 memang sempat membuat kinerja impor baja secara nasional menurun sekitar 40%. Hal itu sejalan dengan lesunya kegiatan industri Tanah Air.

Kini, seiring meningkatnya kemampuan adaptasi di tengah wabah korona, aktivitas dunia usaha mulai bergairah. Impor baja pun kembali menggebu.

Pada triwulan I 2021, misalnya, impor baja mencapai 1,3 juta ton senilai US$1 miliar. Impor naik 19% dari triwulan IV 2020 sebanyak 1,1 juta ton baja senilai US$764 juta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Februari 2021 terjadi peningkatan impor baja sebesar 36% yang berasal dari Tiongkok dan Vietnam.

Berulang kali industri baja lokal megap-megap mendapatkan tekanan serbuan baja impor. Tiap kali keluhan industri lokal menyeruak ke publik, berbagai rencana kebijakan untuk mengatasi ketergantungan pada baja impor pun mengemuka. Meski begitu, belum ada yang benar-benar mampu menuntaskan ketergantungan itu.

Kemarin, saat meresmikan Hot Strip Mill (HSM) 2 milik Krakatau Steel, Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa ke depan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor baja. Swasembada baja harus bisa diwujudkan karena Indonesia punya modal dan kemampuan soal itu sehingga bisa menghemat devisa Rp29 triliun per tahun.

Keyakinan itu bukan utopia atau mimpi tanpa dasar hingga mustahil terwujud. Terbukti, Krakatau Steel kini bisa menghasilkan pelat baja lembaran panas (hot rolled coil/HRC) level premium dengan ditopang teknologi canggih dan teranyar. Teknologi tersebut diklaim sejauh ini hanya dimiliki Indonesia dan Amerika Serikat.

Produk baja yang dihasilkan dari lini pabrik terbaru Karakatau Steel itu merupakan bahan baku penolong, antara lain untuk mesin-mesin pertanian, bingkai otomotif, rel kereta, hingga proyek konstruksi.

Presiden menginginkan kapasitas produksi pabrik itu dipacu dan ditingkatkan dari saat ini 1,5 juta ton menjadi 4 juta ton per tahun. Dengan begitu, ia mampu mengenyangkan industri pengguna di dalam negeri tanpa perlu mengimpor. Tidak kurang dari Rp29 triliun devisa dapat dihemat setiap tahunnya.

Tentu saja, Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel hanya satu bagian dari solusi mengatasi ketergantungan pada impor. Perusahaan yang selama delapan tahun merugi itu sudah untung. Bagian lainnya yang tidak kalah penting ialah menciptakan iklim usaha kondusif disertai dengan kemudahan berinvestasi.

Tim diplomasi pemeritah bersama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) harus senantiasa siap menepis serangan produk impor yang ditengarai menyalahi aturan dan rawan menghancurkan produk lokal. Instrumen kebijakan tarif dan nontarif harus dioptimalkan.

Di sisi lain, produsen dalam negeri jangan dibiarkan manja oleh perlindungan yang berlebihan sehingga melemahkan daya saing produk lokal. Persaingan yang sehat di pasar lokal mesti dipacu dan secara bertahap menantang pesaing di pasar global.

Cara-cara memenangi persaingan dengan produk impor dan mewujudkan swasembada kurang lebih sama berlaku pada produk lokal lainnya. Kuncinya, kerja keras, cerdas, dan berintegritas. Tutup celah praktik main mata pemburu rente di kalangan pembuat kebijakan dengan importir. Dengan begitu, cita-cita swasembada bukan sekadar utopia.



Berita Lainnya
  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.

  • Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi

    06/8/2025 05:00

    EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.

  • Merangkul yang tengah Resah

    05/8/2025 05:00

    BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.

  • Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti

    04/8/2025 05:00

    MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.

  • Membuka Pintu Rekonsiliasi

    02/8/2025 05:00

    Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.

  • Main Hajar Rekening ala PPATK

    01/8/2025 05:00

    ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.

  • Masih Berburu Harun Masiku

    31/7/2025 05:00

    KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.

  • Indonesia Rumah Bersama

    30/7/2025 05:00

    Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.

  • Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa

    29/7/2025 05:00

    KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.