Tolak Provokasi

PEMERINTAH dan semesta rakyat mestinya bersatu padu melawan covid-19. Akan tetapi, masih ada saja kaum oportunis yang berusaha menghasut rakyat dan mengobarkan ketidakpercayaan kepada pemerintah.

Pemerintah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah mengerahkan segala daya dan upaya untuk menangani covid-19. Harus diakui bahwa bangsa ini memang belum berhasil melawan covid-19. Begitu juga bangsa-bangsa lainnya belum ada yang sepenuhnya menang melawan covid-19.

Amat disayangkan, masih ada saja pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta. Mereka menunggangi situasi pandemi covid-19 dan kesulitan ekonomi untuk memprovokasi rakyat.

Fenomena mengobarkan ketidakpercayaan kepada pemerintah makin heboh di media sosial yang membuat Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut risau. Ia pun mengajak para ulama turut mengambil peran dalam mencegah upaya-upaya provokasi di tengah masyarakat ini.

Wapres yang sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika memberikan sambutan dalam milad ke-46 MUI, kemarin, meminta seluruh ulama MUI pusat dan daerah tidak membiarkan ada ketidakpercayaan di masyarakat kepada pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19.

Sukses tidaknya penanganan covid-19 di suatu negara memang sangat ditentukan oleh kepercayaan warga negara kepada pemerintah. Sejauh ini kepercayaan rakyat kepada pemerintah masih besar. Namun, di media sosial, selalu muncul ajakan-ajakan agar rakyat tidak memercayai pemerintah.

Terus terang, tantangan penanganan pandemi jusru muncul dari faktor eksternal yang bersikap oposan terhadap setiap kebijakan pemerintah. Teranyar ialah viralnya ajakan demonstrasi di media sosial pada 24 Juli meski senyap di dunia nyata.

Patut diapresiasi bahwa rakyat kukuh bersikap rasional di tengah pandemi covid-19. Malah rakyat di lapisan terbawah bergotong royong membantu sesama. Mereka sama sekali tidak tergiur ajakan pihak-pihak yang belum move on secara politik.

Eloknya, pemerintah bersama tokoh agama tidak boleh lelah mengajak masyarakat berpartisipasi. Butuh partisipasi semesta rakyat untuk melawan covid-19. Abaikan saja ajakan-ajakan dari pihak yang tidak mampu menahan syahwat berkuasa. Koreksi pada pemerintah dengan modus politik licik malah bikin covid-19 tambah subur dan menambah penderitaan rakyat.

Memang, upaya pemerintah dalam menangani pandemi masih jauh dari sempurna. Penerapan PPKM darurat yang kemudian ganti istilah menjadi PPKM level 1 sampai 4 menambah dalam tekanan di sektor informal kendati bantalan sosial sudah disiapkan.

Namun, itulah tindakan yang harus diambil pemerintah untuk menghambat penularan covid-19. Keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi hukum tertinggi yang harus dipilih dalam kondisi pandemi seperti saat ini.

Dalam situasi pandemi, dibutuhkan kepiawaian maksimal pemerintah untuk mengorkestrasi kepentingan kesehatan dan perekonomian. Andai semesta rakyat bersatu padu mengikuti protokol kesehatan, niscaya bangsa ini menang melawan covid-19.

Menang melawat pandemi covid-19 juga membutuhkan kemampuan merawat kewarasan. Daripada mengobarkan distrust kepada pemerintah, jauh lebih mulia membantu korban covid-19, mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan. Jauh lebih waras lagi jika turut serta mengawasi secara lansung penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan tepat manfaat.