Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MASIH teramat jauh jarak antara cita-cita dan realitas tentang kekebalan kelompok (herd immunity) di negeri ini. Program vaksinasi covid-19 sebagai instrumen untuk mencapai kekebalan itu tak secepat yang diinginkan.
Menurut catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dirilis Selasa (8/6), vaksinasi covid-19 per hari itu baru menjangkau 18 juta orang atau angka tepatnya 18.260.482 orang. Ini jauh dari target yang pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pada Agustus, atau selambatnya September 2021, vaksinasi sudah mencapai 70 juta orang.
Tak ada cara lain selain mesti dikebut. Target harian yang 1 juta vaksinasi per hari harus betul-betul dikejar. Saat ini untuk mencapai 700 ribu vaksinasi per hari saja sulitnya luar biasa. Sebagai contoh pada saat Satgas Penanganan Covid-19 merilis data penerima vaksinasi itu, tambahan penerima vaksin hari itu 'hanya' sebanyak 484.564 orang.
Presiden Jokowi juga sudah menegaskan Juni ini target vaksinasi per hari 700 ribu orang harus bisa dilakukan dan akan terus ditingkatkan. Bulan depan, vaksinasi dicanangkan bisa mencapai 1 juta orang per hari. Kiranya kita mesti menyebut ini sebagai perintah Presiden, bukan sekadar target.
Perintah punya kekuatan dan wibawa lebih untuk memaksa seluruh perangkat dan aparat pemerintah untuk mengupayakan itu. Seluruh kendala yang selama ini menghambat, setelah dipetakan dengan jelas dan akurat, harus dicari terobosannya.
Apakah soal stok vaksin, apakah tentang kurangnya tenaga kesehatan (vaksinator), apakah terkait pendistribusian yang lambat dan tak merata, atau karena sebab-sebab lain, semua mesti dijabarkan dengan jelas dan jujur di sisa waktu sampai Juli ini.
Ingat, target 1 juta vaksin per hari bukanlah angka yang kecil. Tanpa kegamblangan, tanpa kejujuran untuk membuka data dan kendala, niscaya solusi tak akan hadir. 'Perintah' Presiden pun sangat mungkin akan senasib dengan target-target yang sejak awal dicanangkan. Nafsu besar, tenaga kurang.
Segala daya upaya untuk mempercepat vaksinasi mesti dilakukan. Mengapa? Karena kekebalan komunal tidak hanya penting dari sisi kesehatan dan keselamatan warga, tapi juga sangat krusial dalam konteks penyelamatan ekonomi.
Kita tahu, akibat pandemi, perekonomian kita seperti dihantam batu karang. Pertumbuhan ekonomi negeri ini terjerembap, bahkan sempat mengalami kontraksi yang dalam pada tahun lalu. Kini tanda-tanda positif memang sudah mulai menampakkan diri. Tahun ini pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi sudah mulai naik lagi ke level 5%.
Akan tetapi, harus diakui bayang-bayang covid-19 masih akan menghantui. Ketika kita terlalu kencang di lajur ekonomi dan lajur kesehatannya dibiarkan longgar, risiko bahwa pandemi tak akan kunjung berakhir akan terus membayangi. Sebaliknya, jika terlalu kuat mengekang aktivitas ekonomi jangan berharap target pertumbuhan pemerintah itu bakal dicapai.
Karena itulah herd immunity menjadi krusial untuk segera diraih. Ini bukan untuk 'foya-foya' atau hanya ingin mengembalikan kehidupan ke level normal. Bagaimanapun era pascapandemi covid-19 ini dunia akan hidup dan berputar dengan pendekatan new normal atau kenormalan baru.
Lebih dari itu, herd immunity penting untuk membuat bangsa ini bergerak lebih simultan, tanpa selalu memilih antara kesehatan dan ekonomi. Semakin cepat vaksinasi dituntaskan, semakin cepat dicapai kekebalan kelompok, semakin cepat pula bangsa ini pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved