Headline

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Optimalkan Pencegahan

15/4/2021 05:00
Optimalkan Pencegahan
Ilustrasi MI(MI/Duta)

 

 

PERANG melawan korupsi ketika perilaku jahat itu sudah berakar dan berurat memang butuh waktu panjang dan melelahkan. Pun demikian di negeri ini tatkala korupsi telah merangsek ke segala lini.

Sulit dimungkiri, korupsi di Indonesia bak kanker stadium empat yang bila tak mendapat penanganan cepat dan tepat bakal membuat bangsa ini sekarat. Betul bahwa sudah banyak upaya yang dilakukan negara untuk memerangi korupsi. Namun, tidak salah pula bila dikatakan bahwa hasil yang didapat masih jauh dari yang kita harap.

Korupsi terus saja merajalela. Pelaku korupsi ibarat pepatah mati satu tumbuh seribu, satu ditindak ribuan yang lain siap mengikuti jejak untuk memangsa uang rakyat. Operasi tangkap tangan atau OTT yang bagi orang waras begitu menakutkan, tak mampu membuat mereka takut.

Sudah teramat banyak pejabat yang terkena OTT. Tidak sedikit para komprador yang ditangkap penegak hukum, terutama KPK, toh ada lagi pejabat yang korupsi. Toh, tetap saja pengusaha atau kaki tangannya bersemangat kongkalikong dengan penguasa untuk mencuri uang negara.

Kendati begitu, kita pantang menyerah. Kita harus tetap optimistis bisa menjadi pemenang jika serius untuk memenangi perang. Kita yakin dapat menghancurkan korupsi jika memeranginya dengan sepenuh hati.

Segala daya upaya pun mesti terus dan terus kita maksimalkan. Kalau satu strategi majal, kita menempuh strategi lain. Kalau taktik yang satu tak mempan, kita lancarkan taktik yang lebih jitu.

Pada konteks itulah kita menyambut baik peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, dua hari lalu. Pencegahan jelas diprioritaskan di sini karena segencar apa pun aksi penindakan dinilai tak cukup ampuh mencerabut korupsi hingga akar-akarnya.

Pemerintah, seperti yang diungkapkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, pun meminta KPK mengedepankan pencegahan. Pencegahan yang dilakukan KPK, kata dia, sudah baik, tetapi harus ditingkatkan agar menjadi lebih baik.

Prinsip pencegahan ialah tidak menyisakan celah bagi seseorang untuk korupsi. Prinsip pence gahan adalah tidak membiarkan mereka yang hendak korupsi benar-benar korupsi dengan menghilangkan faktor-faktor pendorong maupun penarik untuk melakukan korupsi.

Langkah Tim Stranas PK 2021-2022 untuk fokus menyelesaikan masalah yang meliputi 12 aksi, mulai dari percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor hingga penguatan integritas aparat penegak hukum, patut kita dukung. Aksi-aksi itu bisa menjadi game changer, dengan syarat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berorientasi pada hasil.

Di atas kertas, beragam aksi dan strategi yang dirancang pemerintah itu terlihat menjanjikan. Tentu, rakyat berharap, ia tak sekadar menjadi penebar citra bahwa pemerintah memang bekerja. Ia mesti dilaksanakan dengan komitmen dan kemauan luar biasa, tidak biasa-biasa saja, apalagi setengah jiwa.

Kita percaya, jika pencegahan dilakukan secara paripurna, ia bisa menjadi separuh keberhasilan bahkan lebih dalam jihad kita memerangi korupsi. Apalagi kalau pencegahan itu dibarengi dengan pengawasan yang betul-betul optimal oleh KPK maupun otoritas terkait.

Namun, mengedepankan pencegahan bukan berarti boleh membelakangkan penindakan. OTT tetaplah penting, sangat penting, sebagai jawaban atas kenekatan koruptor.

Yakinlah, koruptor dan calon koruptor sebenarnya bergidik pada OTT, tetapi tak takut karena yakin bisa mendapatkan hukuman ringan di meja pengadilan. Pada konteks inilah perlunya satu frekuensi di antara semua penegak hukum untuk tidak pernah kompromi dengan pelaku korupsi.

Mengoptimalkan pencegahan agar seseorang tidak melakukan korupsi amat penting, tetapi memaksimalkan penindakan terhadap koruptor juga penting. Keduanya harus seiring sejalan, jangan saling meninggalkan.



Berita Lainnya
  • Korupsi tak Kunjung Henti

    17/3/2026 05:00

    TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.

  • Ujian HAM dan Demokrasi untuk Negara

    16/3/2026 05:00

    Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone

  • Antisipasi Tepat, Mudik Selamat

    14/3/2026 05:00

    GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.

  • Merawat Optimisme Publik lewat Mudik

    13/3/2026 05:00

    BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.

  • Negara Hadir untuk Menenangkan

    12/3/2026 05:00

    PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

  • Napas Panjang Antisipasi Perang

    11/3/2026 05:00

    Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.

  • Menajamkan Sistem Pengawasan

    10/3/2026 05:00

    LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Menjaga Tunas Bangsa

    09/3/2026 05:00

    NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.

  • Cegah Panik Amankan Mudik

    07/3/2026 05:00

    TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.

  • Sanksi Korupsi yang Menjerakan

    06/3/2026 05:00

    PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal

  • Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan

    05/3/2026 05:00

    DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.

  • Menyiasati Krisis Energi

    04/3/2026 05:00

    PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

  • Mobil Mewah bukan Penentu Muruah

    03/3/2026 05:00

    SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.

  • Saatnya Semua Menahan Diri

    02/3/2026 05:00

    SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.

  • Menambal Defisit tanpa Bebani Rakyat

    28/2/2026 05:00

    PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.

  • Menata Ulang Efektivitas Demokrasi

    27/2/2026 05:00

    PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik