Banjir Bandang tanpa Antisipasi

ALAM negeri ini, selain memberi kemurahan yang berlimpah, juga menyimpan energi bencana luar biasa. Bencana alam berupa banjir bandang di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menewaskan sekitar 60 orang.

Banjir bandang dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu (4/4). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur masih mencari sejumlah korban yang hilang dan mendata kerugian yang dialami warga.

Pencarian korban mengalami kendala karena daerah yang diterjang banjir ialah wilayah kepulauan, Pulau Adonara. Tidak ada alat berat di pulau itu. Alat berat mesti didatangkan dari Larantuka, Ibu Kota Flores Timur.

Akses satu-satunya hanya penyeberangan laut ke Pulau Adonara. Otoritas setempat telah menutup akses pelayaran akibat hujan, angin, dan gelombang tinggi. Akibatnya, alat berat belum bisa didatangkan ke Pulau Adonara.

Masyarakat di Pulau Adonara yang terkena bencana ialah warga negara Indonesia yang harus dibantu, segera dibantu. Jangan biarkan mereka menderita tanpa mendapatkan bantuan memadai.

Kewajiban menanggulangi bencana ada di pundak pemerintah dan pemerintah daerah sesuai perintah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan bencana di Flores Timur tentu saja difokuskan pada perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, dan pemulihan kondisi dari dampak bencana.

Bencana Flores Timur semakin menyadarkan bangsa ini untuk tidak pernah lelah melakukan mitigasi. Harus tegas dikatakan bahwa mitigasi sebuah keharusan karena alam menyimpan energi bencana luar biasa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan, selama periode 1 Januari hingga 26 Maret 2021, sebanyak 919 bencana telah melanda Indonesia. Kejadian bencana alam yang mendominasi ialah bencana banjir, diikuti dengan puting beliung dan tanah longsor.

Selain melakukan mitigasi, peringatan dini terkait dengan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus menjadi rujukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi mestinya bisa diantisipasi karena BMKG selalu mengeluarkan peringatan. Namun, peringatan itu sering masuk kuping kiri keluar kuping kanan tanpa ada tindakan nyata untuk melakukan antisipasi.

Mestinya banjir bandang di Flores Timur sudah bisa diantisipasi. Pada Sabtu (3/4), BMKG mengeluarkan peringatan kewaspadaan potensi cuaca ekstrem di Indonesia selama sepekan mulai 3-9 April.

Saat itu BMKG mendeteksi adanya dua bibit siklon tropis, yaitu bibit siklon tropis 90S di Samudra Hindia barat daya Sumatra dan bibit siklon tropis 99S di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan bibit siklon tersebut, menurut BMKG, dapat memicu hujan deras, angin kencang, dan banjir bandang di Nusa Tenggara Timur juga sejumlah wilayah lainnya.

Karena tidak peduli data cuaca itulah, banjir bandang seperti datang tiba-tiba. Padahal, curah hujan yang tinggi dan banjir bandang sudah diprediksi, tetapi BMKG seperti berseru di padang pasir, tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang peduli.