LONJAKAN kasus covid-19 masih belum terkendali. Penyebaran virus mematikan itu justru semakin mengkhawatirkan. Bahkan, kebijakan cukup ekstrem, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali yang diterapkan sejak 11 Januari tidak juga kuasa menahan laju penularan.
Rekor kasus positif pun terjadi pada 16 Januari, yaitu sebanyak 14.224 kasus. Angka kematian tertingi terjadi dua hari lalu, yakni 346 dalam sehari. Statistik itu jelas mencemaskan, sangat mencemaskan. Alih-alih melandai, ekspansi korona malah kian menjadi.
Statistik itu pula yang membuat pemerintah mengambil pilihan untuk memperpanjang PPKM Jawa Bali selama dua minggu mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Pasalnya, berdasarkan evaluasi dan pemantauan di sejumlah daerah yang dilakukan pemerintah, angka positivity rate tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.
Fakta tersebut juga menggambarkan bagaimana masyarakat kita tidak memiliki kepekaan untuk mendukung kebijakan PPKM. Terus meroketnya kasus positif covid-19 menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat masih tinggi.
Masyarakat hendaknya melihat kebijakan PPKM Jawa-Bali sebagai salah satu ikhtiar pemerintah dalam menangani kasus covid-19. Sudah terlalu lama virus korona menjadi biang bencana. Sudah hampir setahun bangsa ini dipaksa berjibaku dan tentu saja kita tidak ingin berlama-lama lagi berperang melawan pandemi.
Kesadaran serta semangat gotong-royong bangsa ini tengah diuji untuk menahan diri tidak bepergian agar meminimalisasi penyebaran. Pemerintah tidak akan mampu mengontrol secara penuh apa yang terjadi di lapangan. Bahkan, masifnya penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan majal membendung angka penularan.
Disiplin dan tanggung jawab bersama untuk konsisten dalam penerapan protokol kesehatan menjadi kunci utama. Ia menjadi keniscayaan jika kita ingin secepatnya lepas dari penjajahan korona.
Kebijakan apa pun yang dibuat pemerintah tidak akan sukses tanpa peran dan kesadaran masyarakat. Penurunan kasus tentu tergantung pada seberapa besar pergerakan manusia dapat ditekan. Belajar dari kebijakan sebelumnya, yakni pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ketika mobilitas orang berkurang, kasus covid-19 akan stagnan.
Tantangannya, pemerintah harus punya napas panjang untuk terus berupaya membangun kesadaran kolektif hingga proses vaksinasi tuntas. Tabiat tarik ulur kebijakan pengetatan tidak boleh terjadi lagi. Pelonggaran pergerakan dan masa liburan terbukti hanya menghasilkan petaka yang lebih besar.
Tidak kalah penting, masyarakat butuh patron dalam kepatuhan berinteraksi terhadap protokol kesehatan. Jangan sampai ada lagi kasus pesta Raffi Ahmad. Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap tindak pelanggaran protokol kesehatan.
Penegakan aturan yang benar akan menciptakan kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan. Sebaliknya, sikap permisif dan tebang pilih penegakan protokol kesehatan hanya akan menyuburkan ketidakpatuhan.
Bagi masyarakat yang merupakan bagian dari komponen utama suksesnya PPKM Jawa Bali dalam menekan kasus covid-19, perpanjangan kebijakan itu akan menjadi tonggak, apakah bangsa ini mampu secara kolektif menekan angka penularan.
Tentu, bangsa ini tak ingin terpuruk seperti sekarang atau lebih hancur lagi di masa mendatang. Penyebaran virus korona telah membuat hampir semua lini dan sisi kehidupan bangsa ini sakit, sekarat, bahkan tak sedikit yang mati.
Keselamatan rakyat makin terancam, ekonomi pun akan sulit untuk pulih. Hanya komitmen bersama yang bisa menyelamatkan bangsa dalam pertaruhan masa depan melawan korona.
