Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
ADA dua syarat mutlak yang mesti dipenuhi untuk vaksinasi yang dimulai pada 13 Januari. Keduanya menyangkut keamanan vaksin yang menjadi otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Komisi Fatwa MUI yang kemarin menggelar rapat pleno menetapkan vaksin covid-19 produksi Sinovac halal dan suci. Namun, menurut MUI, penggunaan vaksin menunggu izin keamanan dari Badan POM.
Penetapan kehalalan vaksin Sinovac dilakukan setelah Komisi Fatwa melakukan kajian mendalam atas laporan hasil audit tim MUI. Tim tersebut terdiri atas Komisi Fatwa MUI Pusat dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI.
Tim itu mengaudit kehalalan vaksin langsung ke pabrik Sinovac di Tiongkok dan audit lapangan di pabrik Biofarma yang akan memproduksi vaksin dari Sinovac secara massal di Bandung.
Keputusan Komisi Fatwa MUI itu menggembirakan karena pemerintah sudah menetapkan vaksinasi dimulai 13 Januari dan Presiden Joko Widodo penerima vaksin pertama.
Penetapan Sinovac halal dan suci sangat penting karena menyangkut keyakinan umat beragama, khususnya Islam. Artinya, dari aspek keagamaan, ia tak bertentangan dengan ajaran agama.
Masyarakat tinggal menunggu kepastian aspek keamanan dari Badan POM. Menurut Badan POM, izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA) bisa keluar sebelum 13 Januari.
Izin itu dikeluarkan bukan karena pemerintah sudah menetapkan tanggal vaksinasi, melainkan lantaran seluruh persyaratan benar-benar terpenuhi.
Persyaratan yang mesti dipenuhi vaksin ada tiga, yaitu efikasi atau keampuhan vaksin dalam melindungi dari penyakit, efek samping yang mungkin ada, serta berapa lama antibodi yang ditimbulkan mampu bertahan dalam tubuh. Jika Badan POM mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac, berarti semua persyaratan tersebut terpenuhi.
Masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menerima vaksin covid-19 jika aspek keamanan dan kehalalan sudah terpenuhi. Tugas pemerintah selanjutnya ialah menyediakan kecukupan vaksin.
Vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan menyasar 181,5 juta orang. Untuk sementara ini, sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac menjadi satu-satunya yang tersedia dari total enam vaksin yang bakal didatangkan ke Indonesia.
Vaksin Sivovac itu sudah didistribusikan ke daerah. Tinggal bagaimana pemerintah di daerah memastikan pelaksanaannya nanti berjalan lancar sehingga diikuti masyarakat.
Sosialisasikan program ini seterang dan sejelasjelasnya kepada masyarakat. Selain tenaga kesehatan, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga penting.
Tidak boleh ada perilaku egois dalam pandemi ini. Setiap negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan virus tersebut, terutama karena konektivitas global sangat penting bagi perekonomian, sementara periode kekebalannya masih belum diketahui.
Kegagalan untuk menahan virus ini di satu negara berarti risiko yang lebih tinggi untuk memicu gelombang pandemi berikutnya di negara lain.
Jika Indonesia masih mengalami gelombang infeksi di tahun-tahun mendatang, pemulihan ekonomi bakal jauh panggang dari api. Baik pariwisata, bisnis, atau investor tidak akan datang ke negara dengan tingkat infeksi covid-19 yang tinggi.
Oleh karena itu, program vaksinasi merupakan suatu keniscayaan jika ingin lepas dari krisis ini. Selain tentunya juga tetap mematuhi protokol kesehatan.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved