Headline

Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.

Vaksin Sinovac Halal dan Suci

09/1/2021 05:00
Vaksin Sinovac Halal dan Suci
Ilustrasi MI(MI/Duta)

 

 

ADA dua syarat mutlak yang mesti dipenuhi untuk vaksinasi yang dimulai pada 13 Januari. Keduanya menyangkut keamanan vaksin yang menjadi otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Komisi Fatwa MUI yang kemarin menggelar rapat pleno menetapkan vaksin covid-19 produksi Sinovac halal dan suci. Namun, menurut MUI, penggunaan vaksin menunggu izin keamanan dari Badan POM.

Penetapan kehalalan vaksin Sinovac dilakukan setelah Komisi Fatwa melakukan kajian mendalam atas laporan hasil audit tim MUI. Tim tersebut terdiri atas Komisi Fatwa MUI Pusat dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

Tim itu mengaudit kehalalan vaksin langsung ke pabrik Sinovac di Tiongkok dan audit lapangan di pabrik Biofarma yang akan memproduksi vaksin dari Sinovac secara massal di Bandung.

Keputusan Komisi Fatwa MUI itu menggembirakan karena pemerintah sudah menetapkan vaksinasi dimulai 13 Januari dan Presiden Joko Widodo penerima vaksin pertama.

Penetapan Sinovac halal dan suci sangat penting karena menyangkut keyakinan umat beragama, khususnya Islam. Artinya, dari aspek keagamaan, ia tak bertentangan dengan ajaran agama.

Masyarakat tinggal menunggu kepastian aspek keamanan dari Badan POM. Menurut Badan POM, izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA) bisa keluar sebelum 13 Januari.

Izin itu dikeluarkan bukan karena pemerintah sudah menetapkan tanggal vaksinasi, melainkan lantaran seluruh persyaratan benar-benar terpenuhi.

Persyaratan yang mesti dipenuhi vaksin ada tiga, yaitu efikasi atau keampuhan vaksin dalam melindungi dari penyakit, efek samping yang mungkin ada, serta berapa lama antibodi yang ditimbulkan mampu bertahan dalam tubuh. Jika Badan POM mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac, berarti semua persyaratan tersebut terpenuhi.

Masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menerima vaksin covid-19 jika aspek keamanan dan kehalalan sudah terpenuhi. Tugas pemerintah selanjutnya ialah menyediakan kecukupan vaksin.

Vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan menyasar 181,5 juta orang. Untuk sementara ini, sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac menjadi satu-satunya yang tersedia dari total enam vaksin yang bakal didatangkan ke Indonesia.

Vaksin Sivovac itu sudah didistribusikan ke daerah. Tinggal bagaimana pemerintah di daerah memastikan pelaksanaannya nanti berjalan lancar sehingga diikuti masyarakat.

Sosialisasikan program ini seterang dan sejelasjelasnya kepada masyarakat. Selain tenaga kesehatan, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga penting.

Tidak boleh ada perilaku egois dalam pandemi ini. Setiap negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan virus tersebut, terutama karena konektivitas global sangat penting bagi perekonomian, sementara periode kekebalannya masih belum diketahui.

Kegagalan untuk menahan virus ini di satu negara berarti risiko yang lebih tinggi untuk memicu gelombang pandemi berikutnya di negara lain.

Jika Indonesia masih mengalami gelombang infeksi di tahun-tahun mendatang, pemulihan ekonomi bakal jauh panggang dari api. Baik pariwisata, bisnis, atau investor tidak akan datang ke negara dengan tingkat infeksi covid-19 yang tinggi.

Oleh karena itu, program vaksinasi merupakan suatu keniscayaan jika ingin lepas dari krisis ini. Selain tentunya juga tetap mematuhi protokol kesehatan.



Berita Lainnya
  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.

  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.

  • Basmi Habis Benalu Pajak

    12/1/2026 05:00

    BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.

  • Syahwat Materi di Jalan Suci

    10/1/2026 05:00

    KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.

  • Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan

    09/1/2026 05:00

    HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.

  • Menjaga Muruah Pengadilan

    08/1/2026 05:00

    Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.