Menghentikan Klaster Pejabat

DALAM penularan virus korona, terjadinya klaster sangat mengkhawatirkan. Klaster, yang berarti adanya konsentrasi kasus di suatu tempat atau komunitas dalam waktu tertentu, berdampak ganda.

Tidak hanya menyebabkan lonjakan tekanan layanan kesehatan, tetapi juga bisa melumpuhkan kehidupan di tempat atau komunitas itu sendiri. Di Tanah Air, tidak sedikit anak mendadak menjadi yatim piatu akibat klaster keluarga.

Di perkantoran dan industri, klaster juga menyebabkan kerugian besar. Beberapa bulan lalu di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat, setidaknya tiga pabrik harus menghentikan operasi akibat covid-19. Jumlah penderitanya tidak sepele, bahkan mencapai lebih dari 200 orang di satu pabrik.

Di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, terciptanya klaster tidak hanya menurunkan layanan bagi pasien yang dirawat, tetapi juga berimbas pada tidak tertanganinya pasien baru. Di beberapa daerah, puskemas harus ditutup di tengah lonjakan kasus akibat tenaga medis yang ikut terpapar covid-19.

Kini, kita juga harus mewaspadai klaster pejabat yang terus terjadi. Hingga pertengahan November, setidaknya sudah sembilan pejabat meninggal akibat virus korona. Lima di antaranya merupakan kepala daerah. Selain itu, sudah dua menteri Kabinet Indonesia Maju terinfeksi dan beruntung berhasil sembuh.

Klaster pejabat teranyar terjadi di DKI Jakarta dan Riau. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kemarin, mengumumkan dirinya positif covid-19 setelah kontak erat dengan Wagub Ahmad Riza Patria yang lebih dulu terkonfirmasi positif. Adapun di Riau, Gubernur Syamsuar terkonfirmasi positif dan diyakini tertular dari sang istri, Misnarni.

Klaster di lingkungan keluarga pejabat daerah Riau diwaspadai bertambah karena imbas dari klaster acara Dharma Wanita. Dari acara tersebut, selain istri gubernur, ada belasan istri pejabat Riau yang juga terkonfirmasi positif covid-19.

Sama seperti penyakit lainnya, serangan virus korona memang tidak mengenal jabatan, ekonomi, maupun pendidikan. Sejumlah kepala negara maju pun telah terinfeksi. Namun, tetap klaster pejabat tidak bisa dipandang biasa.

Terus munculnya klaster pejabat berarti pula ancaman kinerja daerah, termasuk dalam penanggulangan covid-19 itu sendiri. Meski sejumlah pejabat mengaku tetap bisa bekerja di tengah penyembuhan, tidak bisa dimungkiri bahwa kualitas kerja tidak akan sama. Padahal, di tengah segala tantangan pandemi, kinerja pejabat apalagi pemimpin daerah justru dituntut lebih dari biasanya.

Betul bahwa risiko penularan di kalangan pejabat dapat lebih tinggi karena tuntutan bertemu dengan banyak orang. Namun, justru di situlah pejabat harus bisa menunjukkan kesiapannya, termasuk dalam protokol kesehatan yang lebih ketat. Segala hak istimewa dan sumber daya yang dimiliki harus dapat dikelola agar mendukung kinerja seratus persen dalam kondisi apa pun.

Masih banyaknya klaster pejabat menunjukkan bukan sekadar ketidakberuntungan, melainkan memang masih lemahnya prosedur protokol kesehatan. Pejabat mestinya menerapkan prosedur yang sesuai dengan tingginya risiko yang mereka miliki.

Hal ini tidak dapat dipandang remeh karena merupakan konsekuensi dari tanggung jawab mereka terhadap rakyatnya. Sebab itu, kita menuntut para pejabat di seluruh Nusantara agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di segala lini, termasuk di lingkaran keluarganya.