Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SESUNGGUHNYA seorang pemimpin bangsa ialah semata-mata pilihan rakyat. Pemimpin nasional bukan sekadar orang yang dicalonkan partai politik dan kemudian baru disodorkan ke hadapan rakyat untuk dicoblos saat pemilihan umum. Idealnya, sedari awal, penentuan calon pemimpin dilakukan oleh rakyat, bukan oleh partai politik.
Namun, faktanya yang terjadi di negeri ini jauh dari ideal. Hampir dalam setiap kontestasi pemilihan umum, penentuan calon pe mimpin masih cenderung bersifat elitis. Hanya segelintir pihak di lingkaran elite partai yang bo leh dan bisa menunjuk calon pemim pin, entah itu sebagai presiden ataupun kepala daerah (gubernur dan wali kota/bupati).
Aspirasi publik terabaikan. Suara rakyat hanya dibutuhkan untuk memilih calon yang sudah ditentukan. Tidak ada keterlibatan sejak awal. Partisipasi publik baru dibuka di saat-saat akhir ketika ruang-ruang gelap politik transaksional sudah lebih dahulu menguasai panggung rekrutmen pemimpin.
Eksklusivitas parpol boleh dikatakan menjadi biang keladinya. Jangankan membuka diri dalam hal rekrutmen calon pemimpin, banyak parpol di In donesia bahkan masih gagap menerima pemikiran, pandangan, apalagi ideologi politik dari sisi yang lain.
Mereka mengaku penganut demokrasi, tapi sesungguhnya mereka se dang berjalan ke arah berlawanan de ngan konsep demokrasi yang maju dan modern. Demokrasi yang mereka praktikkan lebih mirip demokrasi situasional, bukan demokrasi substansial.
Dalam situasi seperti itu, gagasan konvensi yang dilontarkan Partai NasDem untuk rekrutmen calon presiden 2024 bolehlah menjadi semacam penyejuk. Partai restorasi yang baru saja merayakan usia 9 tahun itu berencana melakukan konvensi calon presiden 2024 pada 2022.
Spirit inklusivitas tentu saja menjadi landasan gagasan tersebut. Inklusif bukan saja membuka diri terhadap pemikiran dan ide dari luar, melainkan dalam konteks rekrutmen pemimpin, juga bersedia membuka ruang ke sempatan yang sama kepada anak bangsa untuk menjadi calon pemimpin.
Pun, dengan menyelenggarakan konvensi pada 2022, ar tinya ada proses sekitar dua tahun sebelum Pemilihan Presiden 2024, yang semestinya dapat dimanfaatkan betul untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang autentik sekaligus berkualitas. Ini barangkali sekaligus untuk menepis potensi kekhawatiran sejumlah pihak bahwa konvensi tersebut hanya demi kepentingan pencitraan dan mendongkrak elektabilitas partai.
Kita tahu, Partai NasDem bukanlah yang pertama menyelenggarakan konvensi calon presiden. Partai Golkar te lah melakukannya menjelang Pilpres 2004 dan Partai Demokrat setahun sebelum Pilpres 2014.
Namun, mereka ‘bermasalah’ dalam konsistensi. Keduanya hanya menggelar konvensi satu kali, padahal bila itu disepakati sebagai pilih an cerdas untuk menggali calon-calon pemimpin bangsa, konvensi seharusnya dilakukan dalam setiap pemilu.
Ya, ketika parpol masih saja sulit me nyemai kader-kadernya menjadi calon pemimpin bangsa, konvensi ialah langkah paling cerdas dan elegan. Ini adalah gagasan yang genuine, modern, sekaligus progresif untuk menjaring kepemimpinan bangsa di masa depan.
Kita berharap tak hanya Partai NasDem yang merencanakannya hari ini. Semestinya semua partai mempertimbangkan jalan konvensi untuk memperluas basis perekrutan calon presiden yang akan bertanding dalam Pemilu 2024.
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved