Headline

Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.

Jalan Cerdas Konvensi Capres

13/11/2020 05:00
Jalan Cerdas Konvensi Capres
Ilustrasi(MI/Duta)

SESUNGGUHNYA seorang pemimpin bangsa ialah semata-mata pilihan rakyat. Pemimpin nasional bukan sekadar orang yang dicalonkan partai politik dan kemudian baru disodorkan ke hadapan rakyat untuk dicoblos saat pemilihan umum. Idealnya, sedari awal, penentuan calon pemimpin dilakukan oleh rakyat, bukan oleh partai politik.

Namun, faktanya yang terjadi di negeri ini jauh dari ideal. Hampir dalam setiap kontestasi pemilihan umum, penentuan calon pe mimpin masih cenderung bersifat elitis. Hanya segelintir pihak di lingkaran elite partai yang bo leh dan bisa menunjuk calon pemim pin, entah itu sebagai presiden ataupun kepala daerah (gubernur dan wali kota/bupati).

Aspirasi publik terabaikan. Suara rakyat hanya dibutuhkan untuk memilih calon yang sudah ditentukan. Tidak ada keterlibatan sejak awal. Partisipasi publik baru dibuka di saat-saat akhir ketika ruang-ruang gelap politik transaksional sudah lebih dahulu menguasai panggung rekrutmen pemimpin.

Eksklusivitas parpol boleh dikatakan menjadi biang keladinya. Jangankan membuka diri dalam hal rekrutmen calon pemimpin, banyak parpol di In donesia bahkan masih gagap menerima pemikiran, pandangan, apalagi ideologi politik dari sisi yang lain.

Mereka mengaku penganut demokrasi, tapi sesungguhnya mereka se dang berjalan ke arah berlawanan de ngan konsep demokrasi yang maju dan modern. Demokrasi yang mereka praktikkan lebih mirip demokrasi  situasional, bukan demokrasi substansial.

Dalam situasi seperti itu, gagasan konvensi yang dilontarkan Partai NasDem untuk rekrutmen calon presiden 2024 bolehlah menjadi semacam penyejuk. Partai restorasi yang baru saja merayakan usia 9 tahun itu berencana melakukan konvensi calon presiden 2024 pada 2022.

Spirit inklusivitas tentu saja menjadi landasan gagasan tersebut. Inklusif bukan saja membuka diri terhadap pemikiran dan ide dari luar, melainkan dalam konteks rekrutmen pemimpin, juga bersedia membuka ruang ke sempatan yang sama kepada anak bangsa untuk menjadi calon pemimpin.

Pun, dengan menyelenggarakan konvensi pada 2022, ar tinya ada proses sekitar dua tahun sebelum Pemilihan Presiden 2024, yang semestinya dapat dimanfaatkan betul untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang autentik sekaligus berkualitas. Ini barangkali sekaligus untuk menepis potensi kekhawatiran sejumlah pihak bahwa konvensi tersebut hanya demi kepentingan pencitraan dan mendongkrak elektabilitas partai.

Kita tahu, Partai NasDem bukanlah yang pertama menyelenggarakan konvensi calon presiden. Partai Golkar te lah melakukannya menjelang Pilpres 2004 dan Partai Demokrat setahun sebelum Pilpres 2014.

Namun, mereka ‘bermasalah’ dalam konsistensi. Keduanya hanya menggelar konvensi satu kali, padahal bila itu disepakati sebagai pilih an cerdas untuk menggali calon-calon pemimpin bangsa, konvensi seharusnya dilakukan dalam setiap pemilu.

Ya, ketika parpol masih saja sulit me nyemai kader-kadernya menjadi calon pemimpin bangsa, konvensi ialah langkah paling cerdas dan elegan. Ini adalah gagasan yang genuine, modern, sekaligus progresif untuk menjaring kepemimpinan bangsa di masa depan.

Kita berharap tak hanya Partai NasDem yang merencanakannya hari ini. Semestinya semua partai mempertimbangkan jalan konvensi untuk memperluas basis perekrutan calon presiden yang akan bertanding dalam Pemilu 2024.

 



Berita Lainnya
  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.

  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.

  • Basmi Habis Benalu Pajak

    12/1/2026 05:00

    BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.

  • Syahwat Materi di Jalan Suci

    10/1/2026 05:00

    KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.

  • Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan

    09/1/2026 05:00

    HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.

  • Menjaga Muruah Pengadilan

    08/1/2026 05:00

    Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.