Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SESUNGGUHNYA seorang pemimpin bangsa ialah semata-mata pilihan rakyat. Pemimpin nasional bukan sekadar orang yang dicalonkan partai politik dan kemudian baru disodorkan ke hadapan rakyat untuk dicoblos saat pemilihan umum. Idealnya, sedari awal, penentuan calon pemimpin dilakukan oleh rakyat, bukan oleh partai politik.
Namun, faktanya yang terjadi di negeri ini jauh dari ideal. Hampir dalam setiap kontestasi pemilihan umum, penentuan calon pe mimpin masih cenderung bersifat elitis. Hanya segelintir pihak di lingkaran elite partai yang bo leh dan bisa menunjuk calon pemim pin, entah itu sebagai presiden ataupun kepala daerah (gubernur dan wali kota/bupati).
Aspirasi publik terabaikan. Suara rakyat hanya dibutuhkan untuk memilih calon yang sudah ditentukan. Tidak ada keterlibatan sejak awal. Partisipasi publik baru dibuka di saat-saat akhir ketika ruang-ruang gelap politik transaksional sudah lebih dahulu menguasai panggung rekrutmen pemimpin.
Eksklusivitas parpol boleh dikatakan menjadi biang keladinya. Jangankan membuka diri dalam hal rekrutmen calon pemimpin, banyak parpol di In donesia bahkan masih gagap menerima pemikiran, pandangan, apalagi ideologi politik dari sisi yang lain.
Mereka mengaku penganut demokrasi, tapi sesungguhnya mereka se dang berjalan ke arah berlawanan de ngan konsep demokrasi yang maju dan modern. Demokrasi yang mereka praktikkan lebih mirip demokrasi situasional, bukan demokrasi substansial.
Dalam situasi seperti itu, gagasan konvensi yang dilontarkan Partai NasDem untuk rekrutmen calon presiden 2024 bolehlah menjadi semacam penyejuk. Partai restorasi yang baru saja merayakan usia 9 tahun itu berencana melakukan konvensi calon presiden 2024 pada 2022.
Spirit inklusivitas tentu saja menjadi landasan gagasan tersebut. Inklusif bukan saja membuka diri terhadap pemikiran dan ide dari luar, melainkan dalam konteks rekrutmen pemimpin, juga bersedia membuka ruang ke sempatan yang sama kepada anak bangsa untuk menjadi calon pemimpin.
Pun, dengan menyelenggarakan konvensi pada 2022, ar tinya ada proses sekitar dua tahun sebelum Pemilihan Presiden 2024, yang semestinya dapat dimanfaatkan betul untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang autentik sekaligus berkualitas. Ini barangkali sekaligus untuk menepis potensi kekhawatiran sejumlah pihak bahwa konvensi tersebut hanya demi kepentingan pencitraan dan mendongkrak elektabilitas partai.
Kita tahu, Partai NasDem bukanlah yang pertama menyelenggarakan konvensi calon presiden. Partai Golkar te lah melakukannya menjelang Pilpres 2004 dan Partai Demokrat setahun sebelum Pilpres 2014.
Namun, mereka ‘bermasalah’ dalam konsistensi. Keduanya hanya menggelar konvensi satu kali, padahal bila itu disepakati sebagai pilih an cerdas untuk menggali calon-calon pemimpin bangsa, konvensi seharusnya dilakukan dalam setiap pemilu.
Ya, ketika parpol masih saja sulit me nyemai kader-kadernya menjadi calon pemimpin bangsa, konvensi ialah langkah paling cerdas dan elegan. Ini adalah gagasan yang genuine, modern, sekaligus progresif untuk menjaring kepemimpinan bangsa di masa depan.
Kita berharap tak hanya Partai NasDem yang merencanakannya hari ini. Semestinya semua partai mempertimbangkan jalan konvensi untuk memperluas basis perekrutan calon presiden yang akan bertanding dalam Pemilu 2024.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved