Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SESUNGGUHNYA seorang pemimpin bangsa ialah semata-mata pilihan rakyat. Pemimpin nasional bukan sekadar orang yang dicalonkan partai politik dan kemudian baru disodorkan ke hadapan rakyat untuk dicoblos saat pemilihan umum. Idealnya, sedari awal, penentuan calon pemimpin dilakukan oleh rakyat, bukan oleh partai politik.
Namun, faktanya yang terjadi di negeri ini jauh dari ideal. Hampir dalam setiap kontestasi pemilihan umum, penentuan calon pe mimpin masih cenderung bersifat elitis. Hanya segelintir pihak di lingkaran elite partai yang bo leh dan bisa menunjuk calon pemim pin, entah itu sebagai presiden ataupun kepala daerah (gubernur dan wali kota/bupati).
Aspirasi publik terabaikan. Suara rakyat hanya dibutuhkan untuk memilih calon yang sudah ditentukan. Tidak ada keterlibatan sejak awal. Partisipasi publik baru dibuka di saat-saat akhir ketika ruang-ruang gelap politik transaksional sudah lebih dahulu menguasai panggung rekrutmen pemimpin.
Eksklusivitas parpol boleh dikatakan menjadi biang keladinya. Jangankan membuka diri dalam hal rekrutmen calon pemimpin, banyak parpol di In donesia bahkan masih gagap menerima pemikiran, pandangan, apalagi ideologi politik dari sisi yang lain.
Mereka mengaku penganut demokrasi, tapi sesungguhnya mereka se dang berjalan ke arah berlawanan de ngan konsep demokrasi yang maju dan modern. Demokrasi yang mereka praktikkan lebih mirip demokrasi situasional, bukan demokrasi substansial.
Dalam situasi seperti itu, gagasan konvensi yang dilontarkan Partai NasDem untuk rekrutmen calon presiden 2024 bolehlah menjadi semacam penyejuk. Partai restorasi yang baru saja merayakan usia 9 tahun itu berencana melakukan konvensi calon presiden 2024 pada 2022.
Spirit inklusivitas tentu saja menjadi landasan gagasan tersebut. Inklusif bukan saja membuka diri terhadap pemikiran dan ide dari luar, melainkan dalam konteks rekrutmen pemimpin, juga bersedia membuka ruang ke sempatan yang sama kepada anak bangsa untuk menjadi calon pemimpin.
Pun, dengan menyelenggarakan konvensi pada 2022, ar tinya ada proses sekitar dua tahun sebelum Pemilihan Presiden 2024, yang semestinya dapat dimanfaatkan betul untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang autentik sekaligus berkualitas. Ini barangkali sekaligus untuk menepis potensi kekhawatiran sejumlah pihak bahwa konvensi tersebut hanya demi kepentingan pencitraan dan mendongkrak elektabilitas partai.
Kita tahu, Partai NasDem bukanlah yang pertama menyelenggarakan konvensi calon presiden. Partai Golkar te lah melakukannya menjelang Pilpres 2004 dan Partai Demokrat setahun sebelum Pilpres 2014.
Namun, mereka ‘bermasalah’ dalam konsistensi. Keduanya hanya menggelar konvensi satu kali, padahal bila itu disepakati sebagai pilih an cerdas untuk menggali calon-calon pemimpin bangsa, konvensi seharusnya dilakukan dalam setiap pemilu.
Ya, ketika parpol masih saja sulit me nyemai kader-kadernya menjadi calon pemimpin bangsa, konvensi ialah langkah paling cerdas dan elegan. Ini adalah gagasan yang genuine, modern, sekaligus progresif untuk menjaring kepemimpinan bangsa di masa depan.
Kita berharap tak hanya Partai NasDem yang merencanakannya hari ini. Semestinya semua partai mempertimbangkan jalan konvensi untuk memperluas basis perekrutan calon presiden yang akan bertanding dalam Pemilu 2024.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved