HIDUP berdampingan dengan bencana alam adalah realitas yang dihadapi masyarakat negeri ini. Bencana memang tidak bisa dihentikan, tetapi masih bisa disiasati untuk mengurangi risiko.
Sejak awal tahun bangsa ini sudah hidup berdampingan dengan covid-19. Segenap daya dan upaya dikerahkan untuk melawan penyebaran virus korona. Perlawanan itu memang belum sepenuhnya berhasil. Angka kesembuhan masih berpacu dengan kasus positif.
Meski belum sepenuhnya berhasil, diakui atau tidak, muncul solidaritas di tengah masyarakat untuk bersama-sama melawan pandemi covid-19. Solidaritas itu mestinya terus dirawat dalam menghadapi bencana lainnya, yakni bencana hidrometeorologi.
Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi dan juga dampak dari La Nina terhadap berbagai sektor di Indonesia.
Dalam rapat terbatas mengantisipasi bencana hidrometeorologi pada 13 Oktober, Presiden memerintahkan jajarannya untuk menghitung dampak La Nina terhadap produksi pertanian, perikanan, dan perhubungan.
Antisipasi bencana alam jangan hanya dilakukan di tingkat pusat. Seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota harus serempak turun tangan, jangan jadi penonton.
Pemerintah pusat dan daerah mesti terus didorong untuk mengembangkan manajemen kedaruratan prabencana. Manajemen itu bisa dilihat dari pengelolaan APBN/APBD dan mematuhi tata ruang.
Dimulai dari pengalokasian dana kebencanaan dari APBN dan APBD sampai kepada program konkret untuk tidak membabat hutan, tidak melanggar tata ruang. Kepala daerah harus punya keberanian membongkar bangunan di kaki dan pinggang gunung, juga bangunan di bantaran sungai.
Terus terang, sudah ada kemauan yang kuat dari pemerintahan sekarang untuk mengelola manajemen kedaruratan prabencana. Sebelumsebelumnya, publik selalu disuguhi drama manajemen kedaruratan post factum.
Disebut sebagai drama karena setelah gunung meletus, banjir menggasak, dan tsunami menyapu, seluruh otoritas bergegas dalam serbakedaruratan yang melebihi dosis. Para pejabat berebutan mengunjungi lokasi bencana. Masyarakat juga larut dalam kebiasaan mengabaikan pertolongan kepada yang hidup karena sibuk mencari dan menghitung angka korban kematian.
Sudah saatnya mengelola darurat kebencanaan secara terencana dan terukur. Seluruh informasi terkait kebencanaan hidrometeorologi harus bersumber dari lembaga kredibel, yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Penanggulangan bencana alam hendaknya disesuaikan dengan protokol kesehatan pandemi covid-19. Karena itu, daerah langganan banjir dan tanah longsor hendaknya mulai mempersiapkan ketahanan masyarakat, selain tempat pengungsian.
Masyarakat mulai diimbau dari sekarang untuk menyiapkan masker cadangan, hand sanitizier, dan alat makan pribadi. Di tempat pengungsian, tidak hanya disiapkan dapur umum, tapi juga segala peralatan dan fasilitas sesuai protokol kesehatan.
Belum ada satu pun negara di dunia yang memiliki keunggulan teknologi luar biasa sehingga mampu meniadakan bencana. Meski demikian, gotong royong di tingkat masyarakat selama pandemi korona justru menjadi modal sosial menghadapi bencana apa pun termasuk akibat cuaca.
