Headline

Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.

Bencana Cuaca Bersama Covid

19/10/2020 05:00
Bencana Cuaca Bersama Covid
Ilustrasi(MI/Duta)

HIDUP berdampingan dengan bencana alam adalah realitas yang dihadapi masyarakat negeri ini. Bencana memang tidak bisa dihentikan, tetapi masih bisa disiasati untuk mengurangi risiko.

Sejak awal tahun bangsa ini sudah hidup berdampingan dengan covid-19. Segenap daya dan upaya dikerahkan untuk melawan penyebaran virus korona. Perlawanan itu memang belum sepenuhnya berhasil. Angka  kesembuhan masih berpacu dengan kasus positif.

Meski belum sepenuhnya berhasil, diakui atau tidak, muncul solidaritas di tengah masyarakat untuk bersama-sama melawan pandemi covid-19. Solidaritas itu mestinya terus dirawat dalam menghadapi bencana lainnya, yakni bencana hidrometeorologi.

Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi dan juga dampak dari La Nina terhadap berbagai sektor di Indonesia.

Dalam rapat terbatas mengantisipasi bencana hidrometeorologi pada 13 Oktober, Presiden memerintahkan jajarannya untuk menghitung dampak La Nina terhadap produksi pertanian, perikanan, dan perhubungan.

Antisipasi bencana alam jangan hanya dilakukan di tingkat pusat. Seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota harus serempak turun tangan, jangan jadi penonton.

Pemerintah pusat dan daerah mesti terus didorong untuk mengembangkan manajemen kedaruratan prabencana. Manajemen itu bisa dilihat dari pengelolaan APBN/APBD dan mematuhi tata ruang.

Dimulai dari pengalokasian dana kebencanaan dari APBN dan APBD sampai kepada program konkret untuk tidak membabat hutan, tidak melanggar tata ruang. Kepala daerah harus punya keberanian membongkar bangunan di kaki dan pinggang gunung, juga bangunan di bantaran sungai.

Terus terang, sudah ada kemauan yang kuat dari pemerintahan sekarang untuk mengelola manajemen kedaruratan prabencana. Sebelumsebelumnya, publik selalu disuguhi drama manajemen kedaruratan post factum.

Disebut sebagai drama karena setelah gunung meletus, banjir menggasak, dan tsunami menyapu, seluruh otoritas bergegas dalam serbakedaruratan yang melebihi dosis. Para pejabat berebutan mengunjungi lokasi bencana. Masyarakat juga larut dalam kebiasaan mengabaikan pertolongan kepada yang hidup karena sibuk mencari dan menghitung angka korban kematian.

Sudah saatnya mengelola darurat kebencanaan secara terencana dan terukur. Seluruh informasi terkait kebencanaan hidrometeorologi harus bersumber dari lembaga kredibel, yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Penanggulangan bencana alam hendaknya disesuaikan dengan protokol kesehatan pandemi covid-19. Karena itu, daerah langganan banjir dan tanah longsor hendaknya mulai mempersiapkan ketahanan masyarakat, selain tempat pengungsian.

Masyarakat mulai diimbau dari sekarang untuk menyiapkan masker cadangan, hand sanitizier, dan alat makan pribadi. Di tempat pengungsian, tidak hanya disiapkan dapur umum, tapi juga segala peralatan dan fasilitas sesuai protokol kesehatan.

Belum ada satu pun negara di dunia yang memiliki keunggulan teknologi luar biasa sehingga mampu meniadakan bencana. Meski demikian, gotong royong di tingkat masyarakat selama pandemi korona justru menjadi modal sosial menghadapi bencana apa pun termasuk akibat cuaca.

 

 



Berita Lainnya
  • Jangan Ulangi Kasus Hogi

    30/1/2026 05:00

    DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

  • Memangkas BBM Subsidi Berbasis Keadilan

    29/1/2026 05:00

    PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

  • Menunggu Bukti Aksi Purbaya

    28/1/2026 05:00

    BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.

  • Gaji Kecil bukan Pembenar Aksi Korup

    27/1/2026 05:00

    Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.

  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.

  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.