Headline

Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Politik Dinasti, Terserah Rakyat

28/7/2020 05:00
Politik Dinasti, Terserah Rakyat
Ilustrasi(MI/Seno)

SETIAP kali pemilihan umum kepala daerah atau pilkada dihelat, pada saat itu pula politik kekerabatan dipertontonkan. Pun dengan Pilkada 2020 kali ini, politik dinasti yang sebenarnya merupakan cara paling tradisional untuk mendapatkan kekuasaan kembali mengemuka.

Sejumlah anak pejabat dipastikan akan meramaikan kontestasi pada Desember nanti. Tak tanggung-tanggung, ada anak dan menantu Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Gibran diusung PDIP sebagai calon Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, sedangkan Bobby akan berebut kursi Wali Kota Medan, Sumatra Utara.

Masih banyak lagi kerabat pejabat yang memburu kekuasaan. Sebut saja keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni Saraswati Djokohadikusumo, sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Ada pula Siti Nur Azizah, putri Wapres Ma’ruf Amin, sebagai bakal kandidat Wali Kota Tangsel.

Politik dinasti memang bukan hal baru. Ia bahkan sudah menjadi warna kekuasaan sejak ratusan tahun silam, mulai zaman kerajaan hingga era penjajahan. Ia bukanlah model yang baik buat demokrasi, tetapi dijadikan  kendaraan oleh sebagian orang untuk menggapai kekuasaan.

Berulang kali melalui forum ini kita menyuarakan wajah buruk politik dinasti. Yang pasti, politik dinasti menjungkirbalikkan prinsip kesetaraan kontestasi sebagai napas demokrasi.

Yang pasti, ia menjadi penghalang untuk distribusi kekuasaan yang berkeadilan. Dan, lebih jauh lagi, politik dinasti berpotensi menjadi benih bagi berkembang biaknya korupsi

Namun, ketika sebuah keluarga surplus syahwat untuk berkuasa, semua sisi negatif itu tiada artinya. Mereka asyik dengan kacamata kuda bahwa politik dinasti bukanlah sesuatu yang diharamkan di Republik ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUUXIII/ 2015 memang telah memberikan landasan legal formal bagi politik dinasti di Indonesia dengan alasan untuk mencegah terjadinya diskriminasi.

Celakanya lagi, partai politik yang semestinya menjadi pejuang bagi terwujudnya demokrasi berkualitas justru tenggelam dalam pusaran kelam politik dinasti. Demi kepentingan tertentu, mereka mengakomodasi calon dari trah tertentu, tak peduli meski kualitasnya belum teruji.

Mereka abai kendati sang calon baru dalam hitungan bulan menjadi kader lalu mendepak kader lain yang sudah puluhan tahun berjuang dari bawah.

Begitulah, ibarat pepatah tumbu ketemu tutup, yang penting kepentingan partai politik klop dengan kepentingan calon dari kerabat pejabat. Kedua pihak sama- sama untung, tapi demokrasi rugi, rakyat juga rugi karena tak diberi pilihan yang bermutu.

Berbeda dengan fenomena di negara-negara lain, utamanya Amerika Serikat yang selalu dijadikan pembenaran dari pendukung politik dinasti, politik kekerabatan di negeri ini pantang dibiarkan. Ia tak boleh terus-menerus men jadi penghalang bagi orang-orang yang ber darah merah, bukan berdarah biru, untuk mengikuti kontestasi.

Untuk jangka panjang, penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah yang saat ini sebesar 20% mutlak dilakukan.

Ambang batas itu jelas terlalu tinggi sehingga membatasi jumlah calon yang berkompetisi. Syarat-syarat calon independen harus dipermudah pula.

Untuk jangka pendek, saatnya rakyat sebagai penentu utama dalam pilkada dengan cerdas unjuk kuasa. Harus disadari bahwa politik dinasti adalah racun mematikan bagi demokrasi sehingga wajib dihindari.

Tidak memilih kandidat yang jelas-jelas hendak melanggengkan politik dinasti ialah pilihan tepat, bahkan seandainya dia menjadi calon tunggal dan melawan kotak kosong.

Kita tak mungkin lagi berharap ada aturan pelarangan politik dinasti. Berharap kepada partai politik pun jauh panggang dari api. Karena itu, daripada menggantungkan asa yang tak pasti, akan lebih baik jika rakyat unjuk kekuatan untuk melawan politik dinasti di Pilkada 2020 ini. Politik dinasti, ya, terserah rakyat.

 

 

 

 

 

 



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.