Kedaulatan Vaksin demi Rakyat

DALAM perang melawan virus korona baru, covid-19, kehadiran vaksin jelas penting sebab cara-cara pencegahan penularan yang sudah dilakukan selama ini terbukti bukan perisai ampuh.

Pencegahan selama ini menggunakan pendekatan pembatasan sosial berskala besar. Masyarakat diimbau menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Pendekatan itu belum ampuh. Penularan covid-19 belum sepenuhnya bisa di kendalikan.

Belum dapat dikendalikannya penularan covid-19 mengakibatkan pada 18 Juli jumlah kasus positif di Indonesia sudah melampaui Tiongkok, yang merupakan negara asal pandemi ini. Saat itu, jumlah kasus positif di Tanah Air mencapai 84.882 orang dan kemarin naik lagi menjadi 91.751 orang. Angka kesembuhan memang tinggi, kemarin menjadi 50.255 orang. Akan tetapi, angka kematian juga tak bisa dianggap sepele, jumlahnya mencapai 4.459 orang.

Penambahan jumlah kasus positif covid-19 ti dak ada kaitannya dengan relaksasi agar ekonomi berdenyut. Pangkal soalnya ialah rendahnya karakter disiplin bangsa ini. Tidak disiplin menggunakan masker di ruang publik. Disiplin itu tidak berkorelasi dengan tingkat pendidikan dan ekonomi. Faktanya, penularan tertinggi belakangan ini terjadi di lingkungan pegawai kantor.

Mental bebal macam itu di satu sisi tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara maju. Di sisi lain, negara-negara tersebut memiliki teknologi riset dan pengembangan vaksin yang jauh lebih unggul.

Saat ini terdapat 23 pengembangan vaksin di seluruh dunia yang sudah masuk uji klinis. Di antaranya buatan Inggris dan Tiongkok.

Di Tanah Air, vaksin yang dikembangkan Lembaga Biomolekuler Eijkman diperkirakan selesai pada 2021 dan kemudian baru masuk ke tahap uji klinis.

Dengan kondisi tersebut, kita ibarat keluar kandang macan masuk ke kandang singa. Kita berusaha lepas dari korona dengan ancaman menjadi korban perang dagang vaksin luar negeri.

Sebab itu, seberapa pun urgensi ketersediaan vaksin dengan cepat, kemandirian vaksin harus diperjuangkan. Indonesia harus memiliki kedaulatan vaksin untuk dapat menangkal covid-19. Kedaulatan vaksin tentu saja untuk melindungi rakyat.

Kedaulatan vaksin bisa terpenuhi jika negara mendukung sepenuhnya riset pengadaan vaksin di dalam negeri. Apalagi, meski virus korona di Indonesia umumnya sama dengan yang ada di negara lain, bisa saja galurnya berbeda karena mutasi.

Jika galurnya berbeda, bisa menyebabkan lubang yang sangat besar dalam upaya menciptakan antibodi.

Seperti dijelaskan ahli patologi Universitas Gadjah Mada, Raden Warsito, bahwa pemberian vaksin memang bisa saja menghasilkan pembentukan antibodi pada tubuh manusia. Na mun, ketika di lapangan yang ada ialah virus dengan galur berbeda, Warsito yang 12 tahun meriset vaksin untuk hewan karena korona di Amerika Serikat mengingatkan bahwa antibodi yang ada di tubuh tetap tidak bisa menetralisasi virus.

Karena itu, janganlah terlena oleh keberadaan vaksin impor yang bisa saja tidak tepat. Jika ini terjadi di kondisi masyarakat kita yang tidak disiplin, petakanya lebih mengerikan.

Inilah yang harus disadari benar meski kini kita sudah masuk uji klinis tahap tiga untuk vaksin Sinovac asal Tiongkok. Pengujian tahap ketiga artinya melibatkan 2.000-an penerima.

Optimisme akan vaksin itu kini sudah membuncah karena tim penguji mengatakan sejak pengujian tahap satu yang baru melibatkan puluhan orang, antibodi sudah terbentuk. Se lebrasi terlalu awal bisa menjerumuskan. Pemangku kebijakan hendaknya tetap memberikan dukungan lebih besar pada riset-riset sains di dalam negeri sehingga bisa meraih kedaulatan vaksin demi rakyat.