Nilai Strategis Pilkada 2020

PILKADA 2020 memiliki nilai strategis. Inilah pilkada serentak terakhir sebelum digelar pilkada serentak nasional pada November 2024. Pilkada kali ini digelar 270 daerah, atau 49% dari total 548 jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Letak strategis pilkada kali ini bisa dilihat dari persiapan serius dari partai politik. Mesin partai mulai dipanaskan. Kemenangan pilkada dianggap sebagai batu loncatan untuk memenangi Pilpres 2024. Karena itulah, partai politik mulai memanaskan mesin politik.
 
Setiap parpol mulai menyiapkan kandidat terkuat. PDIP, misalnya, kembali mengumumkan 45 pasangan calon kepala daerah yang diusung pada Jumat (17/7). Pada 19 Februari, PDIP mengumumkan 48 paslon. Pendaftaran paslon di KPU daerah dijadwalkan 4-6 September.

Paslon yang diumumkan PDIP menyedot perhatian. Ada putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, untuk calon Wali Kota Solo. Sementara itu, Partai Demokrat mereko- mendasikan putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan. Anak menteri juga ada yang ikut pilkada.

Keterlibatan anak-anak petinggi negeri ini dalam kontestasi pilkada tidak bisa serta-merta dituding sebagai politik dinasti, apalagi nepotisme. Keterlibatan itu memang tidak dilarang undang-undang, yang penting proses rekrutmen di internal partai politik dilakukan secara transparan dan demokratis. Toh, pada akhirnya kedaulatan untuk memilih ada di tangan rakyat.

Pilkada 2020 sebagai sasaran antara secara eksplisit disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati meminta para calon tidak berleha-leha dan mesti bekerja keras. Tujuan pemenangan Pilkada 2020 juga untuk mencapai target dan tujuan jangka panjang, yakni Pemilu 2024.

Kemenangan Pilkada 2020 disebut sasaran antara karena tujuan utama yang sangat penting bagi parpol ialah meraih kemenangan dalam Pemilu 2024, pemilu legislatif yang digelar bersamaan dengan pemilu presiden. Pada Pemilu 2024 tidak ada calon presiden petahana sehingga akan ada pertarungan ketat yang dipersiapkan sejak sekarang.

Nilai strategis lain Pilkada 2020 ialah pada pelaksanaannya. Inilah pemilu yang kali pertama digelar di masa pandemi covid-19. Sejak 15 Juli hingga hingga 13 Agustus, pilkada memasuki tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Ada 106 juta calon pemilih yang akan diteliti sekitar 300 ribu petugas.

Seluruh rangkaian kegiatan coklit tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena itu, tidaklah berlebihan untuk mengatakan Pilkada 2020 menjadi role model, atau anutan, fondasi pemilu selanjutnya. Indonesia sudah memiliki model yang baik untuk diimplementasikan di masa yang akan datang.

Anutan lain ialah pilkada kali ini tanpa konvoi dan arak-arakan. Tim sukses hendaknya mulai memikirkan pemanfaatan teknologi komunikasi di dalam kampanye. Bila perlu, penyelenggara pemilu mulai melakukan rekayasa penggunaan e-voting sebagai ganti coblos di bilik suara.

Sebagai anutan, pilkada kali ini harus dijalankan tanpa ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, harus diselesaikan secara hukum, jangan diselesaikan secara adat. Apalagi, sudah ditemukan 369 aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran netralitas. Pelanggaran terbanyak sebesar 33% dilakukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

Pelanggaran yang dilakukan bakal pasangan calon juga sudah terdeteksi. Misalnya, pembagian bansos atau masker disertai foto diri pasangan calon. Sejauh ini, pelanggaran di depan mata itu dibiarkan begitu saja.

Bawaslu sebagai institusi pengawas pemilu hendaknya mem- buka mata lebar-lebar, jangan membiarkan pelanggaran pilkada terjadi secara masif. Apalagi, anak petinggi negeri ini ikut dalam kontestasi pilkada, pengawasan mesti dilakukan ekstra ketat.