Adaptasi Kolektif Bangsa

KEKUATAN manusia bertahan jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya bukan disebabkan kemampuan fisiknya atau agresivitasnya menguasai sumber daya, melainkan ka rena kelihaiannya dalam beradaptasi, me nyesuaikan dengan kondisi alam.

Ia mampu membalik kan keadaan yang meng ancam kehidupan menjadi kondisi yang mendukung eksistensinya. Yang dalam istilah kekinian disebut new normal.

Kini kemampuan itu tengah diuji. Bisa dibilang pandemi virus korona jenis baru (covid-19) yang mewabah kali ini bentuk ancaman. Tidak hanya dalam hal kesehatan, tapi juga dalam urusan kese jahteraan. Tidak hanya korban jiwa yang masih terus bertambah, tapi sektor ekonomi juga tengah terpuruk.

Seolah-olah kini diharuskan memilih pada dua titik yang tampak berlawanan. Melakukan penyelamatan jiwa dan pemutusan rantai penularan co vid-19 dengan pembatasan aktivitas yang mengorbankan ekonomi, atau sisi berlawanannya mengedepankan kegiatan ekonomi dengan risiko wabah covid-19 makin sulit dikontrol.

Elite negeri ini juga tampaknya berada dalam dilema dua kutub tersebut, terlihat dari kebijakan yang kerap berubah dan terkesan inkonsisten. Misalkan larangan mudik dikeluarkan, tetapi pada akhirnya muncul pengecualian dan transportasi umum diperbolehkan.

Juga ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan, pemerintah akan mulai memberikan kelonggaran bagi warga di bawah 45 ta hun untuk kembali beraktivitas, padahal kurva pandemi covid-19 belum menunjukkan penurunan, bahkan landai juga belum.

Inkonsistensi pembuat regulasi itu juga dibarengi tingkat kepatuhan warga cukup mengkhawatirkan. Di Jakarta, pelanggaran aturan PSBB mencapai lebih dari 67 ribu selama 35 hari penindakan, sejak 13 April hingga 17 Mei.

Belum lagi warga yang tetap menggelar ibadah bersama, masyarakat yang memadati lapak peda gang kali lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, ser ta sejumlah perusahaan yang nekat beroperasi padahal PSBB masih terus berlaku.

Imbasnya muncul suara-suara kecewa para pe juang di garda terdepan, para tenaga medis. Ra mai di media sosial mengenai foto tenaga medis dengan tulisan ‘Indonesia Terserah’ sehingga tagar #IndonesiaTerserah pun menjadi tren yang dipicu gejala pelonggaran PSBB.

Kondisi yang mestinya menjadi perhatian ialah semua harus sadar bahwa perjuangan melawan covid-19 tidak hanya menitikberatkan pada satu kutub. Dua kutub kesehatan dan ekonomi harus dikelola bersamaan. Tuntutan kondisi ekonomi sama gentingnya dengan dampak di sektor kesehatan akibat covid-19.

Artinya pengambil kebijakan harus mencari for mula yang seimbang. Bagaimana ekonomi tetap berjalan, tetapi pergerakan warga tidak menimbulkan penyebaran korona menjadi lebih buruk. Untuk itulah, Presiden menegaskan sudah mulai merancang skenario pelonggaran meskipun waktu penerapannya menunggu saat yang tepat.

Pertimbangan pemerintah jelas melihat kondisi ekonomi kuartal pertama yang hanya tumbuh 2,97% jauh dari proyeksi 4,7%. Belum lagi jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK sudah mencapai 6 juta lebih. Dampaknya jelas akan lebih buruk jika roda ekonomi tidak segera berputar.

Sebuah negara sebenarnya sama saja seperti perusahaan, bisa juga bangkrut. Namun, jika perusahaan bisa melepaskan beban ketika masa sulit, tidak halnya dengan negara. Korporasi punya opsi memecat pegawai, tetapi negara tidak bisa melepas tanggung jawab terhadap warga negara.

Untuk itulah, di tengah tanggung jawab pemerintah menjalankan roda ekonomi, prinsip melindungi rakyat harus melandasi.Pemerintah dan rakyat harus bersatu dalam satu komitmen bahwa kita harus memulihkan keadaan secepatnya tanpa mengabaikan kesehatan. Kembali pada kekuatan alamiah kita, adaptasi. Itu pun bukan adaptasi individualis, melainkan adaptasi kolektif sebagai bangsa untuk membangun keadaan normal yang baru.