SERATUS hari memang bukan ukuran. Apalagi untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan yang memiliki periode usia lima tahun atau kurang lebih sekitar 1.825 hari. Akan tetapi, dalam konteks evaluasi, 100 hari tetap penting. Jangankan 100 hari, satu minggu pun perlu dilakukan evaluasi karena evaluasi ialah cara yang sehat untuk mengukur.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan News Research Center (NRC) Media Group News, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sejatinya mencatat kinerja 100 hari yang tak bagus-bagus amat. Tidak kinclong, begitu resume NRC menyebutnya. Secara keseluruhan, nilainya masih berada di level C+ (6,84).
Namun, sekali lagi, 100 hari bukanlah penentu baik atau buruk kinerja hingga lima tahun ke depan. Di negara-negara Barat yang 'menciptakan' kultur evaluasi 100 hari pun, hampir tidak ada pemerintahan yang langsung dapat mencetak rapor bagus di start awal. Artinya, tidak terlalu masalah bila nilainya cukup atau bahkan jelek, yang terpenting dalam waktu yang pendek itu pemerintah harus mampu mengakumulasi modal optimisme publik.
Dari sisi itu, menurut jajak pendapat NRC, duet Jokowi-Amin boleh dikatakan berhasil. Sebanyak 73% mengatakan optimistis dan hanya 27% pesimistis Jokowi dapat menakhodai Indonesia hingga akhir periodenya. Itu tentu saja modal amat berharga yang tidak boleh disia-siakan, pun tak boleh membuat terlena.
Yang namanya modal hendaknya didayagunakan dengan tepat dan cepat. Optimisme publik yang diwakili oleh optimisme narasumber jajak pendapat tersebut utamanya tumbuh dari sejumlah sektor yang memang memiliki prestasi nyata. Sepatutnya optimisme itu membuat Presiden semakin cepat mengayuh pedal kabinetnya demi menggapai prestasi dan pencapaian lain.
Optimisme mesti dirawat, apalagi di tengah optimisme itu menyeruak sejumlah sektor yang mungkin saja akan menjadi handycap pemerintahan Jokowi bila persoalan-persoalan di dalamnya tak segera dibereskan. Faktanya memang tak semua sektor atau kementerian di kabinet Jokowi punya kinerja yang membuat publik optimistis. Beberapa, menurut NRC, bahkan berapor merah.
Sektor hukum mungkin akan menjadi pekerjaan besar tersendiri buat pemerintah saat ini. Oleh pemerintah Jokowi-Amin saat ini, hukum seolah dilihat hanya sebatas regulasi. Terutama regulasi untuk memuluskan visi-misi pemerintah terkait dengan masalah investasi dan pembangunan infrastruktur.
Pada saat yang sama, penegakan hukum justru masih tertatih, makin terasa nuansa pengabaian terhadap masalah HAM, juga pemilihan orang-orang yang kurang tepat untuk mengisi jabatan di sektor hukum. Alasan-alasan itu sedikit banyak telah membuat publik menilai kepemimpinan Jokowi di bidang hukum masih jauh dari maksimal.
Pun di sektor yang lain. Kelautan, misalnya. Di periode sebelumnya, sektor kelautan direspons sangat optimistis. Namun, kini malah sebaliknya, optimisme publik anjlok karena ada sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial.
Dengan berbagai catatan merah itu, terjaganya optimisme publik akan menjadi bekal penting bagi Jokowi-Amin menaikkan nilai dalam rapor kinerja mereka di masa-masa mendatang. Ibarat tumbuhan, optimisme mesti dirawat, disiram, dan dipupuk agar terus bertumbuh. Sekali lupa menyiram, boleh jadi tumbuhan optimisme itu akan berubah menjadi hama pesimisme.
Cukuplah di 100 hari pertama saja mereka mendapatkan nilai C+. Selanjutnya, dengan modal optimisme publik yang menyokong mereka, tak ada alasan lagi untuk tidak 'naik kelas' dengan nilai B atau bahkan A.
