DALAM kehidupan berbangsa dan bernegara, politik dan ekonomi berada dalam rumpun yang saling memengaruhi. Kondisi di ranah politik akan memengaruhi kinerja di sektor ekonomi. Saat politik rusuh, ekonomi bisa lumpuh. Begitu sebaliknya, krisis ekonomi beresonansi dengan gejolak politik.
Stabilitas politik penting bagi ekonomi. Tanpa stabilitas politik yang baik, sangat sulit untuk menggenjot pertumbuhan investasi. Padahal, investasi bakal menyerap banyak tenaga kerja yang ujungnya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Kondisi politik inilah yang harus benar-benar diantisipasi pemerintah ketika memasuki 2020. Pada 2020 akan berlangsung pilkada serentak di 270 daerah yang melibatkan 107 juta pemilih. Pesta demokrasi yang cukup besar, yang artinya potensi kerawanan yang juga besar.
Jangan sampai pilkada serentak menjadi ajang kegaduhan politik. Padahal, mestinya perhelatan kontestasi politik dapat merangsang permintaan domestik yang membuat roda perekonomian bergerak. Pilkada akan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat.
Selain itu, tahun depan juga dibahas UU Pemilu, UU Parpol, UU Pilkada, UU MD3, dan UU Pemda. Pun kemungkinan dilakukan simplikasi atau semacam omnibus law di bidang politik dalam negeri. Semua mafhum bahwa agenda legislasi strategis kerap diikuti meningkatnya tensi politik. Ingatlah saat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jika kondisi tersebut tidak bisa dikelola dengan saksama, jelas akan semakin menekan ekonomi Indonesia yang masih terimpit dengan rentannya kondisi ekonomi global. Khususnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu alasan.
Kepastian politik bukan sebuah pemberian, melainkan harus diperjuangkan. Pemerintah dan elemen masyarakat lainnya harus mampu menjaga agar kegiatan politik yang berlangsung tahun depan tetap tidak sampai menimbulkan gejolak. Dengan demikian, ekonomi Indonesia tetap bisa tumbuh seperti yang diharapkan.
Tanpa kepastian iklim politik, sulit rasanya mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 sebesar 4,9% sampai 5%. Pasalnya, hiruk pikuk politik akan berdampak pada perspektif investor dan pelaku usaha atas stabilitas dan keamanan di negeri ini.
Yang jelas butuh optimisme dari seluruh komponen bangsa ini agar ekonomi tetap bertumbuh di tahun politik. Termasuk para elite agar berkomitmen atas politik kebangsaan, bukan sekadar politik partisan. Jangan bikin gaduh iklim politik supaya ekonomi terus bertumbuh.
Sudah semestinya dinamika politik tahun depan bisa berjalan baik. Toh bangsa ini telah punya pengalaman di tahun ini dengan pertumbuhan ekonomi terjaga di 5% meskipun hiruk pikuk pemilu legislatif dan pemilu presiden sempat membuat kontraksi politik.
