Headline

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Jangan Gaduh agar tidak Lesu

31/12/2019 05:00

DALAM kehidupan berbangsa dan bernegara, politik dan ekonomi berada dalam rumpun yang saling memengaruhi. Kondisi di ranah politik akan memengaruhi kinerja di sektor ekonomi. Saat politik rusuh, ekonomi bisa lumpuh. Begitu sebaliknya, krisis ekonomi beresonansi dengan gejolak politik.

Stabilitas politik penting bagi ekonomi. Tanpa stabilitas politik yang baik, sangat sulit untuk menggenjot pertumbuhan investasi. Padahal, investasi bakal menyerap banyak tenaga kerja yang ujungnya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Kondisi politik inilah yang harus benar-benar diantisipasi pemerintah ketika memasuki 2020. Pada 2020 akan berlangsung pilkada serentak di 270 daerah yang melibatkan 107 juta pemilih. Pesta demokrasi yang cukup besar, yang artinya potensi kerawanan yang juga besar.

Jangan sampai pilkada serentak menjadi ajang kegaduhan politik. Padahal, mestinya perhelatan kontestasi politik dapat merangsang permintaan domestik yang membuat roda perekonomian bergerak. Pilkada akan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat.

Selain itu, tahun depan juga dibahas UU Pemilu, UU Parpol, UU Pilkada, UU MD3, dan UU Pemda. Pun kemungkinan dilakukan simplikasi atau semacam omnibus law di bidang politik dalam negeri. Semua mafhum bahwa agenda legislasi strategis kerap diikuti meningkatnya tensi politik. Ingatlah saat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika kondisi tersebut tidak bisa dikelola dengan saksama, jelas akan semakin menekan ekonomi Indonesia yang masih terimpit dengan rentannya kondisi ekonomi global. Khususnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu alasan.

Kepastian politik bukan sebuah pemberian, melainkan harus diperjuangkan. Pemerintah dan elemen masyarakat lainnya harus mampu menjaga agar kegiatan politik yang berlangsung tahun depan tetap tidak sampai menimbulkan gejolak. Dengan demikian, ekonomi Indonesia tetap bisa tumbuh seperti yang diharapkan.

Tanpa kepastian iklim politik, sulit rasanya mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 sebesar 4,9% sampai 5%. Pasalnya, hiruk pikuk politik akan berdampak pada perspektif investor dan pelaku usaha atas stabilitas dan keamanan di negeri ini.

Yang jelas butuh optimisme dari seluruh komponen bangsa ini agar ekonomi tetap bertumbuh di tahun politik. Termasuk para elite agar berkomitmen atas politik kebangsaan, bukan sekadar politik partisan. Jangan bikin gaduh iklim politik supaya ekonomi terus bertumbuh.

Sudah semestinya dinamika politik tahun depan bisa berjalan baik. Toh bangsa ini telah punya pengalaman di tahun ini dengan pertumbuhan ekonomi terjaga di 5% meskipun hiruk pikuk pemilu legislatif dan pemilu presiden sempat membuat kontraksi politik.

 

 



Berita Lainnya
  • Merawat Optimisme Publik lewat Mudik

    13/3/2026 05:00

    BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.

  • Negara Hadir untuk Menenangkan

    12/3/2026 05:00

    PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

  • Napas Panjang Antisipasi Perang

    11/3/2026 05:00

    Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.

  • Menajamkan Sistem Pengawasan

    10/3/2026 05:00

    LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Menjaga Tunas Bangsa

    09/3/2026 05:00

    NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.

  • Cegah Panik Amankan Mudik

    07/3/2026 05:00

    TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.

  • Sanksi Korupsi yang Menjerakan

    06/3/2026 05:00

    PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal

  • Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan

    05/3/2026 05:00

    DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.

  • Menyiasati Krisis Energi

    04/3/2026 05:00

    PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

  • Mobil Mewah bukan Penentu Muruah

    03/3/2026 05:00

    SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.

  • Saatnya Semua Menahan Diri

    02/3/2026 05:00

    SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.

  • Menambal Defisit tanpa Bebani Rakyat

    28/2/2026 05:00

    PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.

  • Menata Ulang Efektivitas Demokrasi

    27/2/2026 05:00

    PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.

  • Krisis Ruang Digital Anak

    26/2/2026 05:00

    RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.

  • Ungkap Otak Sindikat Narkoba

    25/2/2026 05:00

    FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.

  • Menagih Imbal Hasil Investasi Pendidikan

    24/2/2026 05:00

    Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut.