PENDEKATAN kesejahteraan bagi Papua sudah tidak bisa ditawar lagi. Semua sepakat bahwa kesenjangan pembangunan selama ini juga menjadi faktor pemantik munculnya aksi-aksi perlawanan dari sebagian rakyat di sana.
Menyejahterakan rakyat Papua itulah yang kini terus diupayakan pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertamanya. Pemerintah terus berupaya memastikan warga di bagian paling timur Indonesia itu menikmati kue pembangunan yang sama dengan warga negara lainnya. Setara baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun akses terhadap pendidikan.
Sejumlah upaya telah dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur dan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Selain itu, upaya untuk menggerakkan perekonomian, membuka ketertutupan, dan ujungnya menciptakan kesejahteraan.
Namun, ketika berbagai upaya telah dilakukan, tetapi masih saja organ-organ separatisme bergentayangan, tentu pemerintah perlu bertindak tegas. Konstitusi bangsa ini jelas tidak membuka ruang terhadap para pengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Aksi-aksi yang dilakukan kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) yang berafiliasi kepada Organisasi Papua Merdeka masih kerap terjadi. Tidak hanya melakukan rentetan penyerangan terhadap aparat, mereka juga berupaya menggagalkan upaya pembangunan.
Hal itulah yang seharusnya juga dipahami seluruh elemen pemerintahan, termasuk di daerah. Komitmen pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keamanan dalam konteks antisipasi separatisme semestinya didukung penuh elemen pemerintahan di Papua.
Patut disesalkan jika ada pejabat daerah justru memilih mengundurkan diri, seperti Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, karena kebijakan semacam ini. Apalagi meminta aparat TNI dan Polri untuk ditarik. Padahal, ancaman keamanan itu masih ada di depan mata.
Pejabat daerah seperti Wentius mestinya berada di barisan paling depan untuk memastikan rakyatnya menikmati akses-akses terhadap kesejahteraan. Menjadi jembatan antara masyarakat Nduga dan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi.
Mestinya Wentius sadar, posisinya sebagai wakil bupati bisa untuk memperjuangkan rakyat Nduga menikmati benefit pembangunan, mencapai kesejahteraan.
Termasuk juga terkait dengan klaim banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan, Wentius bisa memperjuangkannya lewat jalur hukum atau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Artinya, posisi Wentius akan lebih menguntungkan bagi masyarakat Nduga jika tetap menjadi wakil bupati.
Bagi pemerintah pusat, langkah pengunduran diri Wentius yang dibarengi dengan isu kekerasan aparat ini tentu mesti direspons dengan bijak. Terjunkan tim investigasi, usut secara transparan, benarkah warga sipil atau memang oknum yang terafiliasi dengan KKSB. Dengan begitu, tidak muncul polemik di ranah publik.
Respons Menko Polhukam Mahfud MD bahwa sikap Wentius sebagai manuver politik praktis demi kepentingan pilkada jelas terlihat menyepelekan fakta bahwa memang ada warga Nduga menjadi korban penembakan aparat. Mestinya Menko Polhukam ataupun melalui Mendagri memanggil Wentius sebelum membuat deduksi.
Jangan sampai hanya karena sikap ketidakhati-hatian pemerintah pusat merespons persoalan ini justru memantik aksi-aksi perlawanan. Nduga kini sedang terluka, jangan sampai menjadi tambah parah.
