Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Saksama Tangani Nduga

27/12/2019 05:05

PENDEKATAN kesejahteraan bagi Papua sudah tidak bisa ditawar lagi. Semua sepakat bahwa kesenjangan pembangunan selama ini juga menjadi faktor pemantik munculnya aksi-aksi perlawanan dari sebagian rakyat di sana.

Menyejahterakan rakyat Papua itulah yang kini terus diupayakan pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertamanya. Pemerintah terus berupaya memastikan warga di bagian paling timur Indonesia itu menikmati kue pembangunan yang sama dengan warga negara lainnya. Setara baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun akses terhadap pendidikan.

Sejumlah upaya telah dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur dan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Selain itu, upaya untuk menggerakkan perekonomian, membuka ketertutupan, dan ujungnya menciptakan kesejahteraan.

Namun, ketika berbagai upaya telah dilakukan, tetapi masih saja organ-organ separatisme bergentayangan, tentu pemerintah perlu bertindak tegas. Konstitusi bangsa ini jelas tidak membuka ruang terhadap para pengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aksi-aksi yang dilakukan kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) yang berafiliasi kepada Organisasi Papua Merdeka masih kerap terjadi. Tidak hanya melakukan rentetan penyerangan terhadap aparat, mereka juga berupaya menggagalkan upaya pembangunan.

Hal itulah yang seharusnya juga dipahami seluruh elemen pemerintahan, termasuk di daerah. Komitmen pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keamanan dalam konteks antisipasi separatisme semestinya didukung penuh elemen pemerintahan di Papua.

Patut disesalkan jika ada pejabat daerah justru memilih mengundurkan diri, seperti Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, karena kebijakan semacam ini. Apalagi meminta aparat TNI dan Polri untuk ditarik. Padahal, ancaman keamanan itu masih ada di depan mata.

Pejabat daerah seperti Wentius mestinya berada di barisan paling depan untuk memastikan rakyatnya menikmati akses-akses terhadap kesejahteraan. Menjadi jembatan antara masyarakat Nduga dan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi.

Mestinya Wentius sadar, posisinya sebagai wakil bupati bisa untuk memperjuangkan rakyat Nduga menikmati benefit pembangunan, mencapai kesejahteraan.

Termasuk juga terkait dengan klaim banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan, Wentius bisa memperjuangkannya lewat jalur hukum atau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Artinya, posisi Wentius akan lebih menguntungkan bagi masyarakat Nduga jika tetap menjadi wakil bupati.

Bagi pemerintah pusat, langkah pengunduran diri Wentius yang dibarengi dengan isu kekerasan aparat ini tentu mesti direspons dengan bijak. Terjunkan tim investigasi, usut secara transparan, benarkah warga sipil atau memang oknum yang terafiliasi dengan KKSB. Dengan begitu, tidak muncul polemik di ranah publik.

Respons Menko Polhukam Mahfud MD bahwa sikap Wentius sebagai manuver politik praktis demi kepentingan pilkada jelas terlihat menyepelekan fakta bahwa memang ada warga Nduga menjadi korban penembakan aparat. Mestinya Menko Polhukam ataupun melalui Mendagri memanggil Wentius sebelum membuat deduksi.

Jangan sampai hanya karena sikap ketidakhati-hatian pemerintah pusat merespons persoalan ini justru memantik aksi-aksi perlawanan. Nduga kini sedang terluka, jangan sampai menjadi tambah parah.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.