Natal Momentum Perkuat Toleransi

HIDUPLAH sebagai sahabat bagi semua orang menjadi tema Natal 2019. Tema itu relevan dengan ajakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir untuk menjadikan Natal dan Tahun Baru 2020 sebagai momentum mengikat kembali persatuan dan kesatuan bangsa.

Persatuan dan kesatuan bangsa memang perlu diikat kembali karena sempat kusut selama tahun politik Pemilu 2019. Natal dijadikan momentum menguatkan semangat toleransi dan asa Tahun Baru mengantarkan bangsa ini kian dewasa menyelesaikan persoalannya.

Toleransi hakikatnya ialah menjadikan sesama anak bangsa sebagai sahabat, hidup berdampingan dalam perbedaan. Bersahabat dalam perbedaan itu membutuhkan rasa aman dan nyaman yang mesti dihadirkan oleh negara.

Presiden Joko Widodo sudah memerin¬tahkan seluruh aparatur negara untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat pada liburan panjang, termasuk menjelang Natal dan Tahun Baru.

Perintah lainnya dari Presiden ialah terus memperkuat nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kerukunan, dan nilai-nilai persaudaraan. Presiden memberi perintah itu dalam rapat terbatas persiapan Natal dan Tahun Baru pada 13 Desember.

Bangsa Indonesia memiliki modal sosial yang kuat, sangat kuat, terkait toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Modal sosial itu bukanlah ilusi, tapi fakta berdasarkan hasil survei Kementerian Agama. Indeks kerukunan umat beragama tinggi, mencapai skor rata-rata nasional 73,8.

Ada tiga kategori yang dianalisis dalam survei yang diumumkan pekan lalu itu, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Poin pertanyaan terkait toleransi ialah kesediaan responden memiliki tetangga yang berbeda agama.

Ada pula kesediaan untuk menerima di lingkungan tempat tinggal mereka ada rumah ibadah agama minoritas apabila sudah memenuhi persyaratan izin mendirikan rumah ibadah dari pemerintah daerah.

Indeks kerukunan yang tinggi itu terkait persepsi masyarakat. Artinya, dalam benak masyarakat sudah ada kesediaan memiliki tetangga berbeda agama, bahkan menerima tempat ibadah agama minoritas sepanjang memenuhi persyaratan.

Apa yang ada dalam benak masyarakat itulah modal sosial membangun toleransi. Namun, modal ini tidak ada artinya tanpa perilaku nyata. Butuh tindakan nyata dari negara, utamanya pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mempraktikkan hidup sebagai sahabat bagi semua orang dalam keseharian.

Elok nian bila pemerintah daerah terus-menerus mengampanyekan narasi kerukun¬an warga dalam berpandang dan bersikap. Perilaku intoleransi harus disingkirkan. Peradaban modern justru menerima orang lain sebagai sahabat, merawat persatuan di atas perbedaan.

Pemerintah daerah beserta segenap perangkatnya sampai tingkat paling bawah perlu terus-menerus mempromosikan sikap toleransi. Mestinya sikap toleransi itu menjadi bagian dari gerakan rakyat yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Organisasi-organisasi keagamaan di akar rumput hendaknya didorong untuk dibiasakan bertemu dan melakukan kegiatan bersama guna menghilangkan stigma. Bahkan, komunitas masyarakat di tingkat rukun tetangga juga didorong memelopori praktik toleransi.

Jika toleransi sudah menjadi tradisi di tingkat akar rumput, bahkan menjadi bagian dari gaya hidup peradaban modern mereka, niscaya tidak ada lagi cerita pelarangan kelompok umat merayakan hari besar keagamaannya.

Toleransi di tingkat akar rumput secara umum sudah berjalan sangat baik. Bukankah keamanan gereja di banyak tempat justru dijaga saudara-saudara beragama lain? Pelarangan perayaan Natal, jika masih ada, itu hanyalah nila setitik yang mesti diselesaikan secara bijak agar tidak merusak susu sebelanga bernama toleransi.