Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

KPK Baru, Tantangan Baru

21/12/2019 05:05

MASA kerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 berakhir sudah. Dengan berakhirnya masa kerja KPK 2015-2019 itu, resmi dimulailah masa kerja KPK 2019-2023.

Kita mengucapkan terima kasih kepada KPK 2015-2019 atas dedikasi dan kinerja mereka yang telah mewarnai upaya pemberantasan korupsi selama empat tahun terakhir.

Kita juga mengucapkan selamat kepada KPK 2019-2023 yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Dengan pelantikan tersebut, periode kerja KPK dengan struktur baru, personalia baru, dan tantangan baru pun dimulai.

Bersama dengan lima komisioner, sebanyak lima orang lainnya juga dilantik untuk mengisi struktur baru di dalam tubuh KPK, yakni Dewan Pengawas KPK.

Mereka yang dilantik Presiden Jokowi sebagai komisioner ialah Firli Bahuri (ketua), Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar. Adapun lima sosok yang duduk di struktur Dewan Pengawas KPK ialah Tumpak Hatarongan Panggabean (ketua), Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, dan Syamsuddin Haris.

Kita menyambut baik pelantikan KPK baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang yang berlaku sejak 17 Oktober itu telah mengamanatkan pula pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Kita ingatkan dan segarkan kembali bahwa Dewan Pengawas KPK yang beranggotakan lima orang merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK yang baru. Berbeda dengan lima komisioner KPK yang dipilih DPR, ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh Presiden melalui panitia seleksi.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK inilah yang banyak dinilai dan dipersepsikan dengan perspektif pesimistis. Hal itu dinilai karena dengan kehadiran dewan pengawas yang personalianya ditunjuk presiden, independensi KPK berada dalam tekanan serius untuk tidak menyebut KPK mengalami pelemahan struktural sekaligus sistematis.

Pesimisme dan apatisme semacam itulah yang menjadi tantangan KPK di era baru pascarevisi UU KPK. Karena itu, KPK 2019-2023 harus menjawab pesimisme dan apatisme tersebut dengan kinerja, kompetensi, dan kredibilitas.

KPK harus meyakinkan publik dengan kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi yang jauh lebih baik daripada era-era pemberantasan korupsi sebelumnya. Ukurannya bukan sekadar penuntasan kasus-kasus besar yang lama mandek, melainkan juga besarnya kerugian negara yang dapat dipulihkan atau dicegah.

Kehadiran lima sosok yang dinilai berintegritas dan kredibel di dalam struktur Dewan Pengawas KPK, kita nilai sebagai awal yang baik bagi lembaga antirasuah itu. Tumpak Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, dan Harjono telah dikenal publik sebagai sosok-sosok yang berintegritas dan bernyali besar saat mereka berkiprah sebagai penegak hukum. Demikian pula Syamsuddin Haris yang kerap bersuara sangat vokal terhadap kinerja KPK, termasuk mengkritisi keberadaan Dewan Pengawas KPK.

Keberadaan sosok-sosok itu sangat memberikan harapan di tengah pesimisme dan apatisme publik yang menganggap 4 tahun ke depan akan menjadi masa paling suram dalam era pemberantasan korupsi di negeri ini. Terlebih di struktur komisioner, ada sosok pimpinan KPK yang tercatat pernah melanggar etika saat bekerja di bagian lain lembaga antirasuah tersebut.

Itulah tantangan baru para komisioner dan anggota dewan pengawas pascarevisi UU KPK. Menjadi tugas dan pekerjaan besar bagi mereka untuk membuktikan bahwa penilaian, persepsi, dan pesimisme publik tersebut tidak benar. Kita menunggu kinerja mereka. Selamat bekerja, KPK baru.

 

 



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik