Masalah Akut Beras Busuk

BERITA tentang membusuknya stok beras Perum Bulog belakangan menghangat. Jumlahnya tidak sedikit, diperkirakan mencapai 20 ribu ton. Beras sebanyak itu dapat memberi makanan pokok bagi sekitar 180 ribu penduduk selama setahun.

Banyak yang kemudian menyalahkan kebijakan impor beras yang diambil tahun lalu. Pemerintah ketika itu memang memutuskan untuk mengimpor 1,8 juta ton beras dengan tugas pengadaan diberikan ke Bulog. Stok berlebih yang bersumber dari impor beras dianggap sebagai biang keladi busuknya beras di gudang Bulog.

Bila kita telusuri kembali, dampak positif keputusan impor beras ternyata telah terbukti. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, angka inflasi November 2018 menurun ketimbang bulan sebelumnya. Padahal, pada periode tersebut biasanya lonjakan harga bahan makanan mendorong kenaikan inflasi. Penyebab lonjakan harga karena tidak ada panen tanaman pangan yang membuat persediaan terbatas.

Pertimbangan antisipasi itu mendasari keputusan impor dalam rapat koordinasi tingkat menteri. Tambahan lagi, perhitungan angka produksi beras dari Kementerian Pertanian meleset hingga menyebabkan angka surplus beras anjlok lima kali lipat ketimbang 2017. Kebijakan impor beras akhirnya harus diambil.

Hasilnya impor yang dilakukan sebanyak 1,8 juta ton telah mampu menstabilkan harga selama paruh kedua 2018. BPS ketika mengumumkan tingkat inflasi November 2018 menilai pemerintah lebih siap menjaga ketersediaan komoditas beras.

Pada awal tahun ini, persediaan beras Bulog mencapai 2,1 juta ton. Dengan stok pangan pokok yang diperkuat beras impor 2018 tersebut, pemerintah juga berhasil mengendalikan harga beras sepanjang tahun ini. Kemarau panjang yang mendera relatif tidak menggoyahkan kestabilan harga beras yang dibeli masyarakat.

Lalu, apa yang salah? Rupanya ada masalah yang akut dalam manajemen persediaan beras di Perum Bulog. Di hulu, kebijakan menteri pertanian yang lalu memaksa Bulog untuk membabi buta menyerap beras petani hingga mengabaikan kualitas.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Prof Dwi Andreas Santosa menyebut dengan kualitas jauh di bawah standar, beras dipastikan cepat busuk. Bahkan, ia memperkirakan beras yang membusuk di gudang Bulog lebih dari 20 ribu ton.

Di hilir, terdapat hambatan penyaluran beras oleh Bulog sehingga stok sering kali mendekam di gudang terlampau lama. Pengubahan skema bantuan beras sejahtera menjadi bantuan pangan nontunai memperbesar ganjalan. Akibatnya, tidak terhindarkan, angka buangan beras menjadi tinggi.

Perlu digarisbawahi, mengelola cadangan beras pemerintah yang idealnya mencapai angka 2 juta ton per tahun tidaklah mudah. Sirkulasi stok harus dipastikan berjalan lancar. Di satu sisi, standar kualitas penyerapan beras harus ditaati sembari memenuhi standar stok. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan kelancaran penyaluran beras Bulog.

Salah satu kekuatan Bulog ialah jaringan penyimpanan di 34 provinsi. Itu sekaligus bisa mendukung pemasaran yang sama luasnya. Tidak ada satu pun pedagang besar pangan yang memiliki jaringan sekuat itu.

Karena itu, seyogianya kebijakan pengelolaan cadangan beras pemerintah mengoptimalkan kekuatan tersebut. Jangan sampai terjadi lagi beras dalam jumlah besar terbuang sia-sia akibat kebijakan pengelolaan yang amburadul.