Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMBENTUKAN Kabinet Indonesia Maju sudah rampung. Presiden juga telah menunjuk dan melantik para wakil menteri yang dimaksudkan untuk menunjang kerja menteri.
Banyak yang menuding posisi wakil menteri hanya sebagai sarana mengakomodasi seluruh kelompok pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Jumlah kursi wakil menteri yang membengkak jika dibandingkan dengan kabinet di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi menguatkan tudingan itu.
Akan tetapi, bila disebut untuk bagi-bagi posisi, jumlahnya tidak mencukupi. Terbukti, ada saja pihak-pihak yang merasa kecewa karena tidak kebagian jatah kursi. Mereka yang kecewa bukan hanya dari kelompok-kelompok pendukung, melainkan juga dari kubu yang dahulu berseberangan.
Rencana untuk merapat ke koalisi pemerintah pupus. Setidaknya untuk saat ini. Bukan tidak mungkin mereka yang kecewa masih menunggu kesempatan untuk meraih kursi di pemerintahan. Toh, perombakan kabinet bukan hal yang tabu.
Partai-partai politik, yang semestinya dapat bebas berlaku kritis atas kebijakan pemerintah, terbelenggu oleh kebutuhan untuk meraih simpati penguasa. Jika 'berkelakuan baik', siapa tahu nanti digandeng masuk gerbong pemerintah. Begitu pikir mereka.
Pola pikir seperti itu berbahaya bagi kesehatan penyelenggaraan negara. Saat ini saja partai politik peraih kursi parlemen yang berada di luar pemerintah secara persentase sudah terlampau minim. Dengan masuknya Partai Gerindra ke koalisi pemerintah, praktis menyisakan Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Ketiga parpol itu secara total hanya menguasai sekitar seperempat bagian kursi parlemen.
Sejauh ini, baru PKS yang benar-benar tegas mengambil posisi di luar pemerintah sebagai oposisi. Kita pun percaya PKS mampu menjaga konsistensi keputusan mereka. Pun demikian yang kita harapkan dari PAN dan Demokrat.
Bila benar ketiganya mendasarkan sepak terjang pada kepentingan rakyat, persentase suara yang kecil tidak akan menyurutkan semangat. Pemerintah bukan malaikat. Segala kebijakan tetap memerlukan koreksi agar tidak melenceng. Di situ peran penting oposisi.
Sebaliknya, Jokowi-Ma'ruf Amin tidak perlu memberi harapan kepada partai-partai oposisi untuk ikut bergabung ke gerbong yang sudah terlampau gemuk. Apalagi kalau sampai merayu.
Memang, keinginan untuk melewati jalan yang paling aman begitu menggoda. Semakin banyak parpol yang dirangkul, semakin mulus jalan pemerintahan. Namun, perilaku tersebut berpotensi merugikan rakyat banyak.
Ketiadaan oposisi memupuk tumbuhnya sifat penguasa yang cenderung otoriter. Penguasa semacam itu akan selalu merasa benar karena tidak ada yang tampil mengoreksi secara kritis.
Konsistensi juga diharapkan dari partai-partai yang berada di barisan pemerintah. Dukungan tidak sepatutnya dibarengi dengan mengikuti arah kebijakan partai. Lebih-lebih ketika menteri dari partai politik menjalankan tugas sebagai pembantu presiden.
Jika semua peran penyelenggaraan negara berjalan seimbang, rakyat baru boleh merasa optimistis bahwa cita-cita Indonesia maju bakal tercapai. Barangkali tidak usah menunggu sampai usia 100 tahun, cukup dalam 1-2 dekade ke depan. Karena kita bisa.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved