Mengawal Kabinet

KABINET Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo resmi terbentuk. Sebanyak 34 menteri plus empat pejabat setingkat menteri dilantik di Istana Negara, Jakarta, kemarin, untuk membantu Presiden merealisasikan janji-janji yang dia tebar saat kampanye Pilpres 2019.

Pelantikan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi ialah awal dari tugas panjang mereka untuk memajukan Indonesia. Tugas itu jelas tidak mudah, sangat tidak mudah, untuk ditunaikan karena begitu banyak tantangan dan rintangan yang siap menghadang.

Begitu dahsyat rakyat berharap kepada orang-orang terpilih itu. Begitu besar kepercayaan yang diberikan Presiden sehingga sudah semestinya seluruh anggota kabinet pantang menyia-nyiakannya. Tujuh perintah Jokowi mulai jangan korupsi hingga harus bekerja sungguh-sungguh ialah rambu-rambu yang wajib dipatuhi.

Pelantikan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi bisa juga kita posisikan sebagai akhir dari spekulasi tentang siapa saja yang bakal mengisi pos-pos kementerian. Spekulasi itu mencuat akhir-akhir ini dan kian menarik atensi karena keberadaan dua petinggi Partai Gerindra, yakni Ketua Umum Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo.

Prabowo Subianto menjadi sorotan karena dia merupakan rival Jokowi di dua pilpres.

Kalau dia kemudian menjadi pembantu Jokowi sebagai menteri pertahanan, hal itu pantas memantik banyak pertanyaan. Namun, karena politik menganut prinsip impossible is nothing

, tidak ada yang tidak mungkin, kita harus menerima realitas yang ada.

Yang pasti, bergabungnya Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo dalam kabinet serta-merta mengubah konstelasi politik. Di satu sisi, koalisi partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan tambahan amunisi. Di sisi lain, barisan partai oposisi berkurang.

Setelah ditinggalkan Gerindra, praktis kini tinggal PKS, PAN, dan Partai Demokrat yang menjadi oposan. Kekuatan mereka di parlemen pun hanya 22,82%, yang boleh dibilang tak sebanding dengan kekuatan koalisi pemerintah.

Perimbangan seperti itu memang bagus buat pemerintah. Dengan tambahan dukungan dari Partai Gerindra, mereka dapat jauh lebih kuat dan lebih cepat memutar roda pembangunan. Stabilitas politik juga bisa lebih terjaga sebagai bekal berharga untuk melewati jalan terjal menuju Indonesia maju.

Akan tetapi, kekuatan yang begitu timpang buruk buat demokrasi. Demokrasi hanya akan sehat jika ada oposisi yang kuat. Sebaliknya, demokrasi akan sakit, bahkan bisa sekarat, jika oposisi lemah, apalagi jika sengaja dilemahkan.

Oposisi yang kuat kita butuhkan sebagai pengontrol agar pemerintah tak terjerumus menjadi diktator. Oposisi yang tangguh kita perlukan sebagai penyeimbang supaya pemerintah tak gemar menyimpang.

Sebaik apa pun pemerintah, suatu saat pasti berbuat salah. Karena itu, ia butuh oposisi sebagai advocatus diaboli

atau setan yang menyelamatkan kita dengan gangguan terus-menerus.

Kita sadar, amat sadar, bahwa kekuatan oposisi saat ini terlalu lemah, terlebih jika nantinya ada lagi partai yang menyeberang ke pusat kekuasaan. Karena itu, kita perlu mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati bekerja, bukan malah seenaknya melangkah.

Meski kekuatan mereka tak seberapa, kita juga meminta barisan oposan di parlemen tetap lantang bersuara. Ingatkan terus agar pemerintah konsisten berjalan di jalan yang lurus. Jadilah oposisi yang loyal kepada kebaikan bangsa, bukan oposisi yang penting asal beda dengan kebijakan negara.

Yang tak kalah penting, seiring dengan perubahan konstelasi kekuatan, peran aktif rakyat untuk mengawal jalannya pemerintahan amat diperlukan. Kabinet sudah terbentuk dan akan langsung bekerja. Mereka butuh dukungan, termasuk dukungan dari oposisi baik di parlemen maupun ekstraparlementer berupa gangguan-gangguan yang konstruktif.