PRESIDEN Joko Widodo menepati janjinya. Kemarin pagi, Presiden RI yang baru saja dilantik MPR pada Minggu (20/10) itu mulai mengenalkan sosok-sosok yang bakal mengisi jajaran kabinet baru. Mereka berdatangan ke Istana Kepresidenan untuk memenuhi panggilan Presiden.
Melalui diskusi, Presiden mengaudisi para calon menteri yang pada hari pertama didominasi wajah-wajah baru. Mereka yang bersedia menerima posisi sebagai anggota kabinet dan meneken pakta integritas akan dilantik esok.
Presiden Jokowi pun memenuhi apa yang sudah dijanjikan sebelum dilantik. Sosok-sosok muda akan menyokong kerja dirinya dan Ma'ruf Amin melalui kabinet. Realisasinya, Nadiem Makarim, Wishnutama, dan Erick Thohir tampak hadir mengikuti audisi kabinet, kemarin, sekaligus menyatakan bersedia menjadi pembantu Presiden.
Yang cukup mengejutkan, tetapi sesungguhnya juga sudah ditebak, ialah kemunculan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, kemarin sore. Datang dengan mengenakan kemeja putih seperti para calon menteri yang lain, Prabowo seakan mengafirmasi isu bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintah.
Seusai menemui Presiden Jokowi, Prabowo pun memberi pernyataan yang mengubah isu santer sejak dua pekan belakangan itu menjadi sebuah realitas.
Mantan rival Jokowi-Ma’ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019 tersebut mengaku telah menerima tawaran untuk menjadi anggota kabinet di bidang pertahanan. Prabowo tidak sendiri. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo turut diangkut ke gerbong kabinet di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Di satu sisi, masuknya Gerindra ke kabinet menunjukkan hubungan politik antara Presiden Jokowi dan mantan lawannya di dua pilpres sudah benar-benar cair. Artinya, perseteruan politik telah usai dan keduanya siap bekerja sama memajukan negeri. Begitu pun seharusnya para pendukung masing-masing.
Di lain pihak, pengakhiran rivalitas dengan melebur di gerbong pemerintah memancing kekhawatiran. Dengan langkah itu Gerindra melepas kesempatan menjadi oposisi yang mampu secara kritis menyeimbangkan penyelenggaraan negara.
Betapa tidak? Tentu sangat tidak etis bila saat kadernya bekerja sebagai menteri, Partai Gerindra menentang kebijakan pemerintah. Terlebih lagi bila kemudian sang menteri mengambil jalan sendiri menuruti arahan partai. Tidak peduli meski jalan itu menyimpang dari hal-hal yang digariskan pemerintah.
Peran dua kaki, sebagai anggota koalisi sekaligus oposisi, atau mitra kritis, begitu istilah kamuflasenya, hanya akan merugikan di kemudian hari. Jokowi bak memelihara anak macan yang akan berbalik menyerang di tengah jalannya roda pemerintahan.
Bersikap kritis memang perlu. Akan tetapi, bila datang dari anggota koalisi, eloknya tidak dilakukan secara frontal. Lain halnya dengan partai politik yang tegas berperan sebagai oposisi.
Harus tegas dikatakan bahwa pembentukan kabinet merupakan wewenang Presiden sepenuhnya. Meski demikian, perlu juga diingatkan bahwa koalisi gemuk tidak menjamin jalannya pemerintahan Jokowi-Amin bakal mulus.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, tidak jarang terjadi partai di koalisi pemerintah justru berbeda sikap dengan pemerintah. Manuver partai itu kian menguat mendekati pemilu sebab setiap partai berusaha menarik dukungan publik.
Karena itu, harus dipastikan bahwa bergabungnya mantan rival ke koalisi pemerintah didahului dengan gentlement agreement agar senatiasa menjaga etika sebagai anggota koalisi. Bila tidak sanggup, alangkah lebih terhormat bila sedari awal memutuskan menjadi oposisi yang sebenar-benarnya, bukan oposisi dua kaki.
