Kabinettanpa Bising

PENYUSUNAN dan penentuan nama-nama menteri dalam kabinet sepenuhnya menjadi hak Presiden Joko Widodo. Presiden yang akan memilih para eksekutor program kerjanya itu tanpa diintervensi dari pihak mana pun. Ketika seseorang dipilih, di situlah ruang pengabdian selama lima tahun.

Tidak hanya dari kalangan profesional, Jokowi tentu sudah memastikan kader-kader parpol yang dipilihnya ialah sosok yang cakap dan profesional di bidangnya. Para menteri yang nantinya terpilih harus mampu menerjemahkan apa yang dimaksud Presiden, kemudian membuat inovasi agar dapat dilaksanakan.

Jokowi pernah menyampaikan kabinet periode keduanya diisi 55% dari profesional dan 45% dari partai politik. Komposisi itu dipandang ideal untuk menjembatani kepentingan partai-partai pendukung sekaligus menjalankan program kerja, terutama di bidang politik dan hukum, perekonomian, dan penguatan SDM.

Sudah menjadi harapan rakyat, susunan kabinet diisi orang-orang yang dipilih berbasiskan keahlian dan profesionalitas sehingga upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan bernegara pun akan lebih mudah terwujud.

Elemen pokok lainnya yang tidak kalah penting soal loyalitas. Baik profesional maupun kader partai harus menanggalkan loyalitas kepada partai atau kelompoknya. Hanya satu kepatuhan yang wajib mereka pegang, yakni patuh kepada Presiden.

Menteri harus meninggalkan label politikusnya. Di kabinet misinya pengabdian, bukan kepentingan golongan atau bahkan pribadi. Tugas utama para menteri Kabinet Kerja mestinya merealisasikan visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Para menteri harus betul-betul paham fatsun. Ketika duduk di kabinet, tidak ada lagi visi-misi menteri, yang ada ialah visi-misi Presiden-Wakil Presiden agar semuanya betul-betul berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur.

Jangan sampai ada personel kabinet yang membawa agenda sendiri. Misalnya, tidak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba mengibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan.

Kepentingan-kepentingan sendiri inilah yang kerap menimbulkan polemik dan kontroversi di ranah publik. Tentu semua elemen bangsa ini tidak mau lagi melihat kegaduhan, cekcok antarmenteri di internal kabinet hanya karena berbeda kepentingan.

Publik ingin orkestra pemerintahan harmonis, jangan ada nada-nada sumbang yang membuat jalannya pemerintahan berantakan. Begitu pula dengan partainya, kelompoknya. Begitu kadernya ada yang masuk kabinet, artinya mereka sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Jokowi menggambarkan Kabinet Indonesia Kerja jilid II ini dengan kata ‘kecepatan’. Mestinya, fokus kabinet hanya untuk bekerja, bekerja sesuai dengan garis-garis yang ditargetkan Presiden dan Wakil Presiden agar tidak bising.