Sumpah Jabatan Jadi Penuntun Langkah

SUMPAH jabatan sudah menjadi bagian integral dari sebuah jabatan. Kehadirannya pun sakral karena di dalamnya mengandung unsur religiositas dan hukum formil. Sangat berat pertanggungjawabannya, baik di sisi ketuhanan maupun di hadapan hukum manusia.

Kemarin, 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah mengucapkan sumpah jabatan. Acara pengucapan sumpah dipimpin Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dengan dihadiri rohaniwan dari lima agama yang diakui negara.

Sumpah menjadi roh pengembanan jabatan yang menuntut agar dijalankan secara benar dan penuh tanggung jawab. Sumpah janji jabatan dijadikan sebagai tekad bulat untuk bekerja, menjalankan amanat yang telah diberikan rakyat.

Ada tiga poin utama dalam sumpah anggota DPR. Pertama, berjanji untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Ketiga, berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika melihat substansinya, sumpah tersebut sangat bernilai luhur. Apabila diimplementasikan pada masa mengemban amanah dalam jabatan, sumpah itu sangatlah ideal untuk menjadi pemandu guna membawa DPR lima tahun mendatang lebih berintegritas dan berkinerja lebih baik.

Akan tetapi, banyak yang menganggap pengucapan sumpah tersebut hanya sebagai seremoni dalam mengawali suatu jabatan. Dengan begitu, setelah sumpah diucapkan, semua berlalu bagaikan debu yang ditiup angin, tidak berbekas dan tidak bisa mewarnai dalam keseharian pada masa mengemban amanah.

Inilah yang tecermin dari persepsi publik terhadap DPR selama ini. Meskipun DPR periode-periode sebelumnya juga mengucapkan sumpah jabatan yang sama, praktik-praktik culas seperti korupsi, tidak acuh terhadap aspirasi rakyat, serta hanya memikirkan kekuasaan tetap subur.

Tentu publik berharap pada DPR periode lima tahun ke depan yang hampir separuh diisi wajah baru. Dari 575 anggota DPR yang baru dilantik, 298 orang atau 50,26% merupakan wajah lama atau petahana dan 286 orang atau 49,74% merupakan wajah baru.

Hadirnya wajah-wajah baru menerbitkan harapan yang baru pula agar parlemen tidak lagi menimbulkan masalah baru. Pelantikan anggota baru membawa momentum untuk perbaikan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Jadikan sumpah sebagai pengingat janji kepada rakyat. Anggota DPR telah berutang janji kepada rakyat. Janji itu dijabarkan dalam visi-misi dan program saat kampanye. Sekarang janji-janji itu harus ditunaikan. Rakyat menanti kerja nyata mereka.

Kunci komitmen pada sumpah jabatan ialah disiplin. Masalahnya, disiplin bukan merupakan produk instan, melainkan hasil dari sebuah upaya yang panjang. Oleh sebab itu, perlu dilahirkan kerja-kerja yang mendukungnya. Salah satunya dengan penetapan kinerja.