Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Akrobatik RUU Jelang Tenggat

05/9/2019 05:05

MASA jabatan DPR periode 2014-2019 hanya tinggal hitungan minggu, bahkan hari. Anggota DPR terpilih yang bakal meramaikan gedung parlemen Senayan sepanjang 2019-2024 akan dilantik pada 1 Oktober 2019 mendatang.

Seperti yang sudah-sudah, anggota dewan periode sekarang juga kepayahan melaksanakan salah satu fungsi utama mereka, yakni legislasi. Tak banyak undang-undang yang mereka hasilkan selama lima tahun terakhir. Boleh jadi, undang-undang yang dihasilkan tak sebanyak kontroversi yang mereka ciptakan selama periode waktu tersebut.

Ketua DPR Bambang Soesatyo saat Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 DPR mengklaim, dalam lima tahun terakhir, legislatif telah menyetujui 77 rancangan undang-undang (RUU) dari target 189 RUU dalam Prolegnas 2015-2019. Namun, data lain menyebutkan sampai April 2019 hanya 26 RUU yang dapat disahkan menjadi undang-undang. Meski berbeda, keduanya punya pesan sama, kinerja legislasi DPR jauh dari kata bagus.

Seolah ingin menebus kelambatan mereka di awal, seperti yang sudah-sudah juga, para wakil rakyat memutuskan ngebut di akhir. Di masa jabatan yang tinggal menghitung minggu, bahkan hari, DPR tiba-tiba terlihat rajin.

Mereka tampak sekali ingin menyelesaikan sejumlah RUU agar bisa disahkan sebelum sebagian dari mereka tak lagi berkantor di Senayan. Lebih baik terlambat daripada tidak. Yang penting jumlah, soal kualitas dan kemanfaatan nomor sekian. Mungkin begitu prinsip mayoritas mereka.

Sistem kebut demi mengejar target mungkin baik-baik saja kalau kita hanya melihat dari sisi kuantitas. Akan tetapi, jika kita memandangnya dari sisi kualitas atau mutu undang-undang yang bakal dihasilkan, tabiat seperti itu tentu berbahaya. Sangat mungkin pembahasannya asal cepat sehingga undang-undangnya juga asal jadi.

Apalagi, sebagian besar RUU yang akan dikebut itu justru yang selama ini masih menuai polemik. Contoh saja, dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Pemasyarakatan, RUU Sumber Daya Air, RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, hingga RUU Pertanahan.

Membahas isu-isu pelik dalam waktu yang mepet dan buru-buru jelas bukan hal ideal. Kualitas akan dikorbankan dan kita tahu undang-undang yang tidak berkualitas berpotensi gampang digugurkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Apa bisa DPR dibilang keren kalau legislasi yang mereka hasilkan banyak di-judicial review dan kemudian keok di MK?

Dengan perspektif itu, forum ini ingin mengingatkan kepada DPR, juga pemerintah, agar tak memaksakan pembahasan RUU-RUU tersebut selesai di akhir masa periode ini. Setop langkah-langkah akrobatik di akhir waktu.

Akan jauh lebih baik dan progresif bila fraksi-fraksi di DPR saat ini bersepakat supaya kelanjutan pembahasan sejumlah RUU yang belum kelar itu dilanjutkan (carry over) oleh parlemen periode berikutnya. Dasar hukum untuk itu sudah ada setelah dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (3/9) lalu, seluruh fraksi menyetujui RUU usul Badan Legislasi DPR tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Revisi tersebut memunculkan kepastian bahwa RUU yang pembahasannya masih menggantung di periode ini, pada periode mendatang akan dilanjutkan, tidak mulai dari nol lagi. Nah, kalau sistem carry over pembahasan RUU sudah disepakati, lantas untuk apa lagi DPR mesti tergesa membahas dan mengesahkan RUU yang masih menjaring polemik bahkan memancing kontroversi? Untuk apa lagi DPR melakukan akrobatik pembahasan RUU jelang tenggat berakhir masa jabatan?



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.