Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SABAN kali ada yang berulang tahun, kita biasa mendoakan agar ia panjang usia. Pun untuk negara kita tercinta, Indonesia, yang pada 17 Agustus ini genap berumur 74 tahun.
Asa agar Indonesia panjang usia memang sudah semestinya. Kita bahkan mesti berharap Indonesia akan terus ada hingga kiamat kelak. Namun, bukan berarti Republik dijamin bakal panjang umur dan eksis selamanya. Ia yang seharusnya semakin berkilau seiring dengan kematangan usia justru bisa bernasib sebaliknya: pudar bahkan bubar.
Tentu hal itu tidak kita inginkan. Akan tetapi, bukan berarti kekhawatiran itu mustahil akan menjadi kenyataan. Indonesia bisa bubar jika beragam persoalan yang hingga kini masih menjadi ganjalan tak kita atasi secara bersama.
Tokoh sekaliber Mahfud MD pun tak memungkiri sekaligus memahami masih adanya pihak-pihak yang memendam kecemasan bahwa usia Indonesia tak akan panjang. Menurutnya, ada paradoks yang terjadi di Tanah Air, di tengah perayaan ulang tahun ke-74.
Di satu sisi, berkembang optimisme bahwa negeri ini akan menjadi negara besar dan gemilang seiring dengan program Indonesia Emas 2045. Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang dirundung pesimisme Indonesia bisa berjaya jika menilik segudang masalah pelik yang ada.
Menurut Mahfud, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai kalau setidaknya lima syarat terpenuhi, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Persoalannya, apakah semua syarat itu sudah bisa diwujudkan sepenuhnya? Harus tegas kita katakan: belum.
Soal kemakmuran, misalnya, meski Indonesia sudah 74 tahun merdeka, rakyat miskin terbilang masih banyak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hingga Maret 2019 tak kurang dari 25,14 juta jiwa atau 9,41% dari total populasi berkubang di jurang kemiskinan.
Soal keadilan setali tiga uang. BPS melaporkan pada Maret tahun ini tingkat ketimpangan penduduk yang tecermin dalam rasio gini masih di angka 0,382.
Persatuan juga menjadi persoalan. Keberagaman yang semestinya menguatkan belakangan malah ada tanda-tanda meretakkan. Kesadaran bahwa Indonesia dibangun berfondasikan kebinekaan mulai terkikis oleh mereka yang mabok politik identitas.
Persoalan-persoalan itu jelas tak bisa dipandang ringan. Jika dibiarkan, ia ialah bom waktu yang dapat meledak setiap saat dan membuat negara kita luluh lantak. Jika diabaikan, ia dapat menjadi biang masalah yang bisa membuat Indonesia punah. Belum lagi penjajahan dalam wujud baru yang dilakukan sesama anak bangsa, umpamanya dengan cara korupsi.
Meski begitu, kita tak perlu takut secara berlebihan. Benar bahwa masih banyak masalah yang mesti dihadapi, tapi tidak berarti negara tak berusaha mengatasi. Meski masih cukup banyak, jumlah orang miskin sudah jauh berkurang. Angka ketimpangan kian ditekan. Perbaikan kualitas sumber daya manusia pun menjadi prioritas Presiden Jokowi di periode keduanya nanti supaya negeri ini mampu membuat lompatan kemajuan demi menggapai kemakmuran.
Tentu kita tak boleh berpeluk tangan dan mengandalkan pemerintah semata dalam menghadapi segala kendala yang ada. Kita, seluruh anak bangsa, juga punya kewajiban untuk ikut mengatasi segala persoalan. Kita mesti merefleksi diri, kita tak usah berpecah, kita rajut lagi persatuan yang tercerai berai agar Indonesia mantap melangkah menuju era keemasan, agar Indonesia tidak bubar.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved